MUSYAWARAH DI TUBUH PPP
Aklamasi Cederai Tantanan Demokrasi
TREND baru dalam pemilihan ketua partai berlambang ka'bah dalam setiap tingkatan kepengurusanya telah memasuki
babak baru. Babak aklamasi. Lalu, adakah yang saah dalam aklamasi di tubuh partai itu. Apakah aklamasi yang
iitu di design oleh kepentigan sang kandidat dalam Muktamar PPP nanti?
oleh Mustaqim Abdul Manan
TABLOID SENAYAN
Dalam memuluskan proses pemilihan ketua partai secara aklamasi, sang kandidat sudah menyiapkan segala sekenario
untuk mendudukkan orang-orangnya yangg akan menjadi peserta Muscab, Muswil dan Muktamar.
Terkadang untuk memuluskan usahanya ini tak segan menabrak aturan yang sudah tertuang di dalam AD/ART partai.
Aklamasi adalah sebenarnya titik kulminasi dari sebuah musyawarah. Bahkan esensi aklamasi itu adalah mufakat
dalam pengambilan keputusan.
Menghadapi pemilu 2014 partai-partai peserta pemilu telah mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari, yaitu
melaksanakan konsolidasi di internal organisasinya. Tahun 2011 ini Partai Persatuan Pembangunan (PPP)akan
melaksanakan Muktamar yang akan direncanakan sekitar bulan Juni-Juli 2011. Untuk menghadapi Muktamar PPP
tersebut, partai ini kini tengah sibuk Melaksanakan Musyawarah cabang(Muscab)dan Musyawarah Wilayah(Muswil) di
seluruh Indonesia.
Berkembang isu di tubuh Partai berlambang Ka'bah ini, bahwa Ketua Umum PPP akan dipilih secara "aklamasi".
Seakan bersiap menyambut pemilihan secara "aklamasi". Seakan bersiap menyambut pemilihan secara aklamasi
tersebut perhelatan Muscab dan Muswil untuk melancarkan rencana tersebut pada Musyawarah di daerah-daerah.
Dari 2 (dua) Muswil PPP yang telah diselenggarakan, yaitu Sulawesi Selatan menghasilkan Ketua Dewan Pimpinan
Wilayah (DPW) PPP Sulawesi-selatan secara "aklamasi" di bawah pimpian DPW yang lama Amir Uskara. Demikian
halnya dengan PPP Sumatra-Barat, pemilihan Ketua DPW tersebut berlangsung "aklamasi". Epryardi Asda terpilih
kembali sebagai Ketua DPW PPP Sumbar.
"melihat fenomena perebutan jabatan ketua partai akhir-akhir ini mengindikasikan adanya aklamasi disengaja.
bukan semangat untuk bermufakat, tapi sebaliknya menyisakan masalah khusus di PPP jika tidak diselesaikansecara
bijak dan adil akan mengakibatkan terjadinya eksodus di tubuh PPP ke partai lain," ujar Tokoh Muda PPP Arya
Windra.
Arya mengatakan, pelaksanaan Muscab dan Muswil di Sumatra-Barat sarat dengan kecurangan, banyak muscab tidak
berjalan sebagaimana lazimnya organisasi atau tidak sesuai konstiitusi partai (AD/ART), misalnya penunjukkan
Ketua DPC, pelaksanaan Muscab ilegal oleh DPW PPP Sumatera Barat dan masalah ini telah diadukan ke Dewan
Pimpinan Pusat PPP di Jakarta, akan tetapi tidak mendapatkan taggapan.
Sementara pelaksanaan Muswil terkesan dipaksakan dan SK DPC tersebut baru diberikan satu hari menjelang Muswil
berlangsung. Rancangan materi direkayasa sedemikian rupa dan ini tercermin dalam rancangan materi yang
disiapkan DPW PPP Sumatera Barat dalam Peraturan Tata Tertib Pemilihan Ketua dan Formatur Musyawarah Wilayah
dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi pemilihan Ketua Pimpinan Harian Wilayah dipilih secara aklamasi.
"Konsolidasi yang berlangsung tidak demokratis serta melanggar AD/ART PPP jelas tidak Sah dan kekuasaan Ketua
DPW yang semena-mena ini dipicu oleh adanya distribusi pengesahan SK DPC kepada DPW hasil Muktamar VI," ujar Hindartono tokoh muda PPP lainya yang ditemui senayan di arena Muswil tersebut.
Hal ini dibenarkan oleh Ketua DPC PPP Kabupaten Tanah Datar Sumbar. Menurutnya, pelaksanaan Muscab-muscab yang
terjadi di sumbar telah cacat dan terjadi pemaksaan kehendak. "Ketua DPW Epyardi Asda tanpa alasan yang jelas
marah-marah dalam arena Muscab, lalu meninggalkanya. Tidak sampai disitu, Ketua DPW juga tidak mengakui hasil
Muscab yang kami selenggarakan secara demokratis sesuai mekanisme musyawarah dan ketentuan yang berlaku,"papar
Isnayulis kepada senayan.
Untuk memuluskan skenario aklamasi pada Muswil PPP Sumbar, Epyardi Asda membekukan kepengurusan yang sah hasil
Muscab. pembekuan ini buntut penolakanya terhadap Muscab yang dinilai cacat.
"Ketua DPW PPP Sumbar malah menyuruh salah seorang Wakil Ketua DPW, Amora Lubis meminta PAC-PAC untuk
menandandatangani seolah-olah telah dilaksanakan Muscab ulang dan menetapkan Amora Lubis sebagai Ketua
terpilih DPC Kabupaten Tanah Datar, "jelas Isnayulis.
Berbeda dengan Sulsel
Meski pelaksanaan Muscab-Muswil di Sumbar menyisakan masalah, pelaksanaan Muswil PPP Sumbar tanggal 29 Januari
2011 di Hotel The Hills Bukit tinggi ini berjalan dengan mulus tanpa adanya gangguan dan protes dari pihak yang
merasa kecewa atas penyelenggaraan muscab-muscab dpc se-Sumbar.
"Kami sangat kesal dengan kepemimpinan Epyardi Asda. Kami juga mengemukakan terbuka dengan interupsi kepada
Ketua Umum PPP, bahwa pelaksanaan muscab-muscab se-Sumbar itu banyak menyisahkan masalah namun kami masih bisa
menahan diri. Sebagai partai Islam kami menjaga etika. Tidak patut rasanya permasalahan internal organisasi
diketahui oleh para undangan dari luar undangan dari luar organisasi,: ujar Beni mantan pengurus DPC Kota
Payakumbuh kepada senayan
Sangat kontras dengan Muswil PPP Sulawesi Selatan di Hotel Singgasana Makassar yang diselenggarakan pada 7
Januari 2011, yang diwarnai bentrokan sejumlah pria yang mengatasnamakan pendukung Ketua Ketua DPC PPP Kota
Makassar Mardju Chaer yang tidak diakui kemenangannya dalam Muscab oleh DPW PPP Sulsel mendatangi arena Muswil.
Para pendukung Mardju kemudian merangsek masuk ke arena Muswil menggunakan sepeda motor dengan suara knalpot
yang memekakan telinga meeka memasuki ruangan sidang sambil berteriak-teriak.
Aksi para pendukung Mardju tersebut membuat suasana Muswil menjadi kacau beberapa saat. Kejar-kejaran sempat
terjadi karena ratusan pengamanan internal atau satgas PPP membubarkan paksa para pengunjuk rasa. Beberapa di
antaranya bahkan babak-belur dianiaya satgas partai.
Penolakan itu ditengarai berawal dari adanya empat DPC yakni Makassar, Pinrang dan Bulukumba yang kisruh akibat
tidak diakuinya kepengurusan yang disusun sejumlah kader. "Harusnya Ketua Umum Suryadharma Ali memahami adanya
konflik internal sebelum dilaksanakanya Muswil. Ini tidak disekesaikan, malah dilanjutkan,"ujar salah satu
kader PPP Sulsel.
Dari informasi yang diperoleh senayan, jelang pelaksanaan Muswil PPP Jawa-Timur yang digelar 7 Febuai 2011,
beredar sms yang berisikan keluarnya fungsionaris dari DPC-DPC PPP Jawa-Timur yang mendapat tekanan dari oknum
DPP PPP agar memilih tertentu dengan cara aklamasi.
Bagaimanakah aklamasi dalam musyawarah PPP? akan dicermati proses konsiidasi di tingkat wilayah di 30 wilayah
propinsi lainnya. Adakah hal serupa akan muncul kembali atau muncul perlawanan menentang "skenario Aklamasi"?
Aklamasi Cederai Tantanan Demokrasi
TREND baru dalam pemilihan ketua partai berlambang ka'bah dalam setiap tingkatan kepengurusanya telah memasuki
babak baru. Babak aklamasi. Lalu, adakah yang saah dalam aklamasi di tubuh partai itu. Apakah aklamasi yang
iitu di design oleh kepentigan sang kandidat dalam Muktamar PPP nanti?
oleh Mustaqim Abdul Manan
TABLOID SENAYAN
Dalam memuluskan proses pemilihan ketua partai secara aklamasi, sang kandidat sudah menyiapkan segala sekenario
untuk mendudukkan orang-orangnya yangg akan menjadi peserta Muscab, Muswil dan Muktamar.
Terkadang untuk memuluskan usahanya ini tak segan menabrak aturan yang sudah tertuang di dalam AD/ART partai.
Aklamasi adalah sebenarnya titik kulminasi dari sebuah musyawarah. Bahkan esensi aklamasi itu adalah mufakat
dalam pengambilan keputusan.
Menghadapi pemilu 2014 partai-partai peserta pemilu telah mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari, yaitu
melaksanakan konsolidasi di internal organisasinya. Tahun 2011 ini Partai Persatuan Pembangunan (PPP)akan
melaksanakan Muktamar yang akan direncanakan sekitar bulan Juni-Juli 2011. Untuk menghadapi Muktamar PPP
tersebut, partai ini kini tengah sibuk Melaksanakan Musyawarah cabang(Muscab)dan Musyawarah Wilayah(Muswil) di
seluruh Indonesia.
Berkembang isu di tubuh Partai berlambang Ka'bah ini, bahwa Ketua Umum PPP akan dipilih secara "aklamasi".
Seakan bersiap menyambut pemilihan secara "aklamasi". Seakan bersiap menyambut pemilihan secara aklamasi
tersebut perhelatan Muscab dan Muswil untuk melancarkan rencana tersebut pada Musyawarah di daerah-daerah.
Dari 2 (dua) Muswil PPP yang telah diselenggarakan, yaitu Sulawesi Selatan menghasilkan Ketua Dewan Pimpinan
Wilayah (DPW) PPP Sulawesi-selatan secara "aklamasi" di bawah pimpian DPW yang lama Amir Uskara. Demikian
halnya dengan PPP Sumatra-Barat, pemilihan Ketua DPW tersebut berlangsung "aklamasi". Epryardi Asda terpilih
kembali sebagai Ketua DPW PPP Sumbar.
"melihat fenomena perebutan jabatan ketua partai akhir-akhir ini mengindikasikan adanya aklamasi disengaja.
bukan semangat untuk bermufakat, tapi sebaliknya menyisakan masalah khusus di PPP jika tidak diselesaikansecara
bijak dan adil akan mengakibatkan terjadinya eksodus di tubuh PPP ke partai lain," ujar Tokoh Muda PPP Arya
Windra.
Arya mengatakan, pelaksanaan Muscab dan Muswil di Sumatra-Barat sarat dengan kecurangan, banyak muscab tidak
berjalan sebagaimana lazimnya organisasi atau tidak sesuai konstiitusi partai (AD/ART), misalnya penunjukkan
Ketua DPC, pelaksanaan Muscab ilegal oleh DPW PPP Sumatera Barat dan masalah ini telah diadukan ke Dewan
Pimpinan Pusat PPP di Jakarta, akan tetapi tidak mendapatkan taggapan.
Sementara pelaksanaan Muswil terkesan dipaksakan dan SK DPC tersebut baru diberikan satu hari menjelang Muswil
berlangsung. Rancangan materi direkayasa sedemikian rupa dan ini tercermin dalam rancangan materi yang
disiapkan DPW PPP Sumatera Barat dalam Peraturan Tata Tertib Pemilihan Ketua dan Formatur Musyawarah Wilayah
dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi pemilihan Ketua Pimpinan Harian Wilayah dipilih secara aklamasi.
"Konsolidasi yang berlangsung tidak demokratis serta melanggar AD/ART PPP jelas tidak Sah dan kekuasaan Ketua
DPW yang semena-mena ini dipicu oleh adanya distribusi pengesahan SK DPC kepada DPW hasil Muktamar VI," ujar Hindartono tokoh muda PPP lainya yang ditemui senayan di arena Muswil tersebut.
Hal ini dibenarkan oleh Ketua DPC PPP Kabupaten Tanah Datar Sumbar. Menurutnya, pelaksanaan Muscab-muscab yang
terjadi di sumbar telah cacat dan terjadi pemaksaan kehendak. "Ketua DPW Epyardi Asda tanpa alasan yang jelas
marah-marah dalam arena Muscab, lalu meninggalkanya. Tidak sampai disitu, Ketua DPW juga tidak mengakui hasil
Muscab yang kami selenggarakan secara demokratis sesuai mekanisme musyawarah dan ketentuan yang berlaku,"papar
Isnayulis kepada senayan.
Untuk memuluskan skenario aklamasi pada Muswil PPP Sumbar, Epyardi Asda membekukan kepengurusan yang sah hasil
Muscab. pembekuan ini buntut penolakanya terhadap Muscab yang dinilai cacat.
"Ketua DPW PPP Sumbar malah menyuruh salah seorang Wakil Ketua DPW, Amora Lubis meminta PAC-PAC untuk
menandandatangani seolah-olah telah dilaksanakan Muscab ulang dan menetapkan Amora Lubis sebagai Ketua
terpilih DPC Kabupaten Tanah Datar, "jelas Isnayulis.
Berbeda dengan Sulsel
Meski pelaksanaan Muscab-Muswil di Sumbar menyisakan masalah, pelaksanaan Muswil PPP Sumbar tanggal 29 Januari
2011 di Hotel The Hills Bukit tinggi ini berjalan dengan mulus tanpa adanya gangguan dan protes dari pihak yang
merasa kecewa atas penyelenggaraan muscab-muscab dpc se-Sumbar.
"Kami sangat kesal dengan kepemimpinan Epyardi Asda. Kami juga mengemukakan terbuka dengan interupsi kepada
Ketua Umum PPP, bahwa pelaksanaan muscab-muscab se-Sumbar itu banyak menyisahkan masalah namun kami masih bisa
menahan diri. Sebagai partai Islam kami menjaga etika. Tidak patut rasanya permasalahan internal organisasi
diketahui oleh para undangan dari luar undangan dari luar organisasi,: ujar Beni mantan pengurus DPC Kota
Payakumbuh kepada senayan
Sangat kontras dengan Muswil PPP Sulawesi Selatan di Hotel Singgasana Makassar yang diselenggarakan pada 7
Januari 2011, yang diwarnai bentrokan sejumlah pria yang mengatasnamakan pendukung Ketua Ketua DPC PPP Kota
Makassar Mardju Chaer yang tidak diakui kemenangannya dalam Muscab oleh DPW PPP Sulsel mendatangi arena Muswil.
Para pendukung Mardju kemudian merangsek masuk ke arena Muswil menggunakan sepeda motor dengan suara knalpot
yang memekakan telinga meeka memasuki ruangan sidang sambil berteriak-teriak.
Aksi para pendukung Mardju tersebut membuat suasana Muswil menjadi kacau beberapa saat. Kejar-kejaran sempat
terjadi karena ratusan pengamanan internal atau satgas PPP membubarkan paksa para pengunjuk rasa. Beberapa di
antaranya bahkan babak-belur dianiaya satgas partai.
Penolakan itu ditengarai berawal dari adanya empat DPC yakni Makassar, Pinrang dan Bulukumba yang kisruh akibat
tidak diakuinya kepengurusan yang disusun sejumlah kader. "Harusnya Ketua Umum Suryadharma Ali memahami adanya
konflik internal sebelum dilaksanakanya Muswil. Ini tidak disekesaikan, malah dilanjutkan,"ujar salah satu
kader PPP Sulsel.
Dari informasi yang diperoleh senayan, jelang pelaksanaan Muswil PPP Jawa-Timur yang digelar 7 Febuai 2011,
beredar sms yang berisikan keluarnya fungsionaris dari DPC-DPC PPP Jawa-Timur yang mendapat tekanan dari oknum
DPP PPP agar memilih tertentu dengan cara aklamasi.
Bagaimanakah aklamasi dalam musyawarah PPP? akan dicermati proses konsiidasi di tingkat wilayah di 30 wilayah
propinsi lainnya. Adakah hal serupa akan muncul kembali atau muncul perlawanan menentang "skenario Aklamasi"?
Tidak ada komentar:
Posting Komentar