INILAH DALANG PERISTIWA MEI 1998

  Inilah Dalang Kerusuhan Mei 1988

Abdul Hadi WM
Inilah Dalang Kerusuhan Mei 1998 Robert Strong
Obsesi saya selama 16 tahun terakhir adalah menemukan pihak yang menjadi dalang kerusuhan Mei 1998 sebab siapapun pihak yang berada di belakang serangkaian peristiwa di bulan-bulan terakhir Orde Baru yang berujung pada kerusuhan Mei 1998 itu sungguh sangat keji dan tidak berprikemanusiaan, membunuh ribuan manusia tidak berdosa hanya sekedar untuk menjatuhkan seorang presiden yang satu-satu kesalahan paling besar adalah berkuasa terlalu lama.

Sebagaimana kebanyakan rakyat Indonesia maka saya juga menghubungkan Kerusuhan Mei 1998 dengan persaingan antara dua jenderal yaitu Wiranto dan Prabowo. Semua bukti yang dipaparkan media massa selama ini memang mengerucut pada dua nama tersebut, masing-masing melakukan berbagai tindakan yang dapat diartikan sebagai usaha untuk mendukung Kerusuhan Mei 1998, seperti kepergian Wiranto ke Malang pada hari kerusuhan dengan membawa seluruh panglima angkatan perang; atau bercandaan Prabowo kepada Lee Kuan Yew menjelang Pemilu 1997 bahwa dia mungkin akan memberontak. 

Namun demikian, hasil penelitian saya selama 16 tahun justru menemukan fakta yang berbeda, bahwa dalang sesungguhnya dari Kerusuhan Mei 1998 bukan Wiranto maupun Prabowo, melainkan para barisan sakit hati orde baru, dan berikut ini adalah hasil penelusuran saya tersebut. 

Yang harus kita telusuri pertama kali adalah motivasi Kerusuhan Mei 1998, dan berdasarkan temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Mei 1998 ditemukan fakta bahwa pelaku utama kerusuhan adalah bukan rakyat setempat, melainkan orang-orang berbadan tegap berambut cepak yang secara terkoordinir memprovokasi rakyat dan menyiram gedung-gedung dengan bensin yang sudah mereka bawa kemudian membakar. 

Setelah rakyat terprovokasi orang-orang ini kemudian menghilang. Semua petunjuk menunjukan bahwa provokator di lapangan adalah militer, namun pertanyaannya militer di bawah komando siapa? Ini adalah pertanyaan yang mungkin tidak akan pernah terungkap, akan tetapi dari keahlian para provokator itu dapat dipastikan mereka adalah intelijen dan bukan orang lapangan. 

Akhirnya selama bertahun-tahun saya hanya bisa menduga-duga pelakunya antara Prabowo atau Wiranto, sampai suatu saat saya menemukan dua buku otobiografi yang melengkapi semua puzzle yang ada, yaitu buku Salim Said, dan Bill Tarrant, mantan kontributor asing the Jakarta Post, keduanya saya beli di Indonesia, yang pertama di Gramedia, yang kedua di Kinokuniya Plaza Senayan. 

Banyak informasi penting dalam buku Salim Said, tapi yang paling penting adalah Benny Moerdani pernah mengatakan kepada dia dan angkatan 66 lain bahwa cara menjatuhkan Pak Harto adalah melalui berbagai kerusuhan untuk mendestabilisasi keadaan yang akan membuat kursi Pak Harto goyah dan saat itu Pak Harto akan mudah didongkel. Itu dia, ini jawabannya, dan semua masuk akal, siapa lagi yang bisa mengeksekusi pekerjaan intelijen serapi Kerusuhan Mei 1998 bila bukan raja intelijen, Benny Moerdani? 

Jalinan cerita dari Salim Said tersebut kemudian menyambung dengan cerita Bill Tarrant bahwa The Jakarta Post yang tadinya diciptakan pendiri CSIS Jusuf Wanandi dan Ali Moertopo sebagai mesin propaganda Orde Baru ke dunia luar sejak tahun 1990 tiba-tiba ikut menyerang Orde Baru dengan isu HAM, demokrasi, bertepatan dengan tersingkirnya CSIS dari Orde Baru. Selain itu The Jakarta Post juga adalah kekuatan di belakang layar yang membangkitkan para LSM yang sudah menjelang mati suri untuk melawan Orde Baru, dan yang lebih penting lagi, The Jakarta Post adalah donatur utama dari gerakan mahasiswa 1997-1998, dan bahkan markas besar mahasiswa saat itu adalah kantor The Jakarta Post!! 
Siapa menyangka bahwa provokator Kerusuhan Mei 1998 adalah kantor redaksi salah satu koran yang paling dihormati di Indonesia?? Tapi semua masuk akal sebab Benny Moerdani adalah bagian dari CSIS dan mewarisi jaringan opsus yang sudah dibangun oleh Ali Moertopo beserta strategi penggunaannya. 
Sedangkan CSIS maupun Benny Moerdani, sebagaimana ditulis Jusuf Wanandi dalam The Shades of Grey/Membuka Tabir Orde Baru sangat dendam sebab Soeharto menyingkirkan mereka dan melupakan jasa Ali Moertopo maupun Hoemardani, patron CSIS. 
Semua bertambah masuk akal bila kita mengingat strategi favorit Ali Moertopo dalam menjatuhkan lawan adalah mendestabilisasi keadaan. Dengan menggunakan cara ini dia berhasil memaksa Soekarno memberikan supersemar kepada Soeharto; dan dengan menempatkan kuda troya bernama Hariman Siregar, Ali Moertopo berhasil memancing mahasiswa Universitas Indonesia untuk terlibat dalam kerusuhan Malari yang pada akhirnya menjatuhkan saingan Ali Moertopo, Jenderal Soemitro. 

Adapun keterangan bahwa Hariman Siregar adalah anak buah Ali Moertopo dan mendapat posisi di senat Universitas Indonesia adalah keterangan Jenderal Soemitro di pembelaan dirinya mengenai Malari. Semua bertambah masuk akal bila kita juga mengingat bahwa Benny Moerdani ada di belakang Megawati ketika kerusuhan 27 Juli 1996 pecah; dan menjelaskan mengapa jenderal-jenderal seperti Agum Gumelar; SBY; Sutiyoso; Hendropriyono berani bersekongkol dengan Megawati mencetuskan Kerusuhan 27 Juli 1996, sebab mereka mendapat dukungan dari Benny Moerdani. 

Soeharto sendiri tampaknya sudah tahu bahwa Benny Moerdani ada di belakang kejatuhan dirinya, sebab sesaat setelah dia lengser keprabon, Soeharto segera merajut hubungan kembali dengan Benny, termasuk pertemuan bertiga antara dirinya, Gus Dur dan Benny di luar kota Jakarta. Berdasarkan semua uraian di atas dapat disimpulkan bahwa CSIS dan Benny Moerdani adalah aktor utama Kerusuhan Mei 1998 dan bukan Wiranto maupun  Prabowo

PASANG SURUT

PASANG SURUT BIDUK PAK CUM

Kami bukan pembina candi
Kami hanya pengangkut batu
Kamilah angkatan yang mesti musnah
Agar menjelma angkatan baru
Di atas kuburan kami lebih sempurna

Puisi di atas ditemukan di kantung baju jasad Letnan Satu Soebianto Djojohadikusumo, yang tewas dalam pertempuran di daerah Serpong, Tangerang. Lettu Soebianto gugur bersama adiknya, Taruna Soejono Djojohadikusumo, dalam kontak senjata melawan tentara Jepang, yang kemudian hari dikenal sebagai “Peristiwa Lengkong”, 25 Januari 1946.
Puisi itu seperti telah meramalkan nasib yang bakal ditanggung keponakan Letnan Soebianto, yaitu Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto Djojohadikusumo. Karena sebagai prajurit, Prabowo “hanya pengangkut batu”, atawa sekadar menjalankan perintah. Untuk selanjutnya Prabowo menjadi “angkatan yang mesti musnah”.
Dengan membaca puisi itu, seolah-olah ada hubungan batin antara paman dan keponakan, meski antara keduanya tidak pernah saling bertemu (Prabowo lahir 1951). Secara kebetulan, pilihan hidup mereka pun sama, yakni sebagai infanteris. Nama keduanya juga mirip, sama-sama ada unsur “Subianto”-nya.



Gugurnya dua orang adiknya dalam waktu bersamaan, dari kasus yang menimpa Prabowo, hanyalah sebagian dari badai kehidupan yang pernah menerpa Sumitro Djojohadikusumo. Pak Cum—begitu Sumitro acap dipanggil—sangatlah terpukul ketika mendengar kabar atas gugurnya kedua adiknya sekaligus. Karena sudah bertahun-­tahun mereka tidak saling jumpa.

Dalam budaya Jawa, Banyumas merupakan sub-kultur tersendiri. Selain dialek bahasa yang berbeda, dan segi perilaku juga berbeda, dibanding kultur Jawa “pusat” Mataram (Yogya dan Solo). Perilaku Banyumasan dianggap lebih terbuka.

Pertemuan terakhir Pak Cum dengan kedua adiknya terjadi tahun 1942, menjelang Jaman Jepang, di Paris, saat Pak Cum sedang menyelesaikan studinya di Universitas Sorbonne. Pada sebuah libur­an, kedua adiknya berkesempatan menjenguknya. Ketika kedua adiknya akan kembali ke Amsterdam dengan menumpang kereta api, Pak Cum mengantarkan hingga ke Stasiun Metro Paris. Sungguh tak ada yang menduga, kalau perpisahan di stasiun kereta api Paris itu adalah pertemuan mereka yang terakhir.
Sebagai kenangan terhadap kedua adiknya, kelak Pak Cum menterakan nama keduanya pada anak-anak lelakinya. “Subianto” untuk Prabowo, dan “Sujono” untuk adik Prabowo, yaitu Hashim (lengkapnya Hashim Sujono Djojohadikusumo). Hashim lebih dike­nal sebagai pengusaha yang sukses, lewat holding Tirta Mas Group.




Tradisi Banyumas
Sebagai orang kosmopolitan, karena sebagian besar hidupnya dihabiskannya di luar negeri, ternyata Pak Cum tetap bangga sebagai orang Banyumas. “Saya ini orang Banyumas, kalau ngomong blak­blakan,” demikian Pak Cum pada suatu kali.
Dalam budaya Jawa, Banyumas merupakan sub-kultur tersendiri. Selain dialek bahasa yang berbeda, dan segi perilaku juga berbeda, dibanding kultur Jawa “pusat” Mataram (Yogya dan Solo). Perilaku Banyumasan dianggap lebih terbuka. Dari wilayah dengan kultur seperti itulah Pak Cum berasal. Pak Cum lahir di Kebumen, 28 Mei 1917.

Sikap keterusterangan khas Banyumasan Pak Cum, diperli­hatkannya ketika negeri ini mulai dilanda krisis berkepanjangan, sejak pertengahan tahun lalu. Menurut Pak Cum, kalau hanya kri­sis moneter, obatnya cukup aspirin. “Padahal yang diperlukan sekarang ‘obat antibiotik’ untuk menyembuhkan penyakit kronis yang terjadi di luar sektor ekonomi, seperti penyakit dalam bidang ketatanegaraan, hukum, birokrasi, dan sebagainya.” (Kompas, 11 Januari 1998).

Pak Cum adalah presentasi unsur PSI yang masuk kabinet, di tengah dominasi Masyumi dan PNI.

Pendapat Pak Cum tersebut tergolong keras. Karena semua orang tahu, walau bagaimanapun Pak Cum adalah bagian dari kekuasaan, melalui hubungan besannya dengan Presiden Soeharto. Sementara salah seorang anaknya, Prabowo, masuk dalam struktur kekuasaan (saat itu), selaku komandan pasukan elite. Kopassus.
Sikap keras yang sama, juga ditunjukkan Pak Cum di era Presiden Soekarno. Karena merasa tidak sepaham lagi dengan kebijakan politik Soekarno, yang menurut pandangan Pak Cum terlalu memberi angin pada PKI. Pak Cum memilih menyingkir dari Jakarta, untuk bergabung dengan gerakan PRRI/Permesta, di pedalaman Sumbar dan Sulut.
Padahal kalau Pak Cum mau sedikit “kompromi”. Kursi empuk di kabinet selalu tersedia untuknya. Sebagai satu-satunya doktor ekono­mi kala itu, nama Pak Cum selalu masuk nominasi. Pak Cum adalah presentasi unsur PSI yang masuk kabinet, di tengah dominasi Masyumi dan PNI.

Sebagai orang Banyumas, di benak Pak Cum selalu ada tempat bagi segala sesuatu yang berbau Banyumas. Sampai sekarang pun, jika Pak Cum akan menulis sebuah buku atau karya lainnya, yang memerlukan konsentrasi tinggi, Pak Cum lebih senang mengerjakan­nya di Kebumen, ketimbang di rumahnya yang asri di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Tak tanggung-tanggung, sikap politik Pak Cum menentang Soekarno, mendapat dukungan penuh dari ayahnya, R.M. Margono Djojohadikusumo, yang dikenal sebagai pendiri Bank BNI 1946. Demi membela anaknya, R.M. Margono rela meninggalkan jabatan di peme­rintahan, selaku ketua DPA.



Sebagai orang Banyumas, di benak Pak Cum selalu ada tempat bagi segala sesuatu yang berbau Banyumas. Sampai sekarang pun, jika Pak Cum akan menulis sebuah buku atau karya lainnya, yang memerlukan konsentrasi tinggi, Pak Cum lebih senang mengerjakan­nya di Kebumen, ketimbang di rumahnya yang asri di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selain itu Pak Cum masih tercatat sebagai sesepuh Paguyuban Seruling Mas (Seruan Eling Banyumas), organisasi keke­rabatan warga asal Banyumas di Jakarta.
Ciri menonjol lain dari kultur Banyumas adalah tradisi kemiliterannya yang kental. Sejak lama, kawasan Banyumas (ditambah Kedu dan Bagelen), merupakan sumber rekrutmen terpenting bagi calon personel KNIL. Terlebih pusat pendidikan calon bintara KNIL terletak di Gombong, Kabupaten Kebumen. Salah seorang alumninya adalah Soeharto, kelak menjadi besan Pak Cum. Maka jika kedua adik Pak Cum dan salah seorang anaknya, menempuh jalan hidup sebagai ten­tara, ada alasan logisnya.


Begawan Ekonomi
Perjalanan hidup Pak Cum merupakan kombinasi antara karir ilmuwan dan partisipasi dalam pemerintahan. Meski sejak lama Pak Cum tidak memiliki jabatan resmi dalam pemerintahan, namun pemikiran dan pendapat Pak Cum selalu menjadi rujukan banyak pihak, termasuk kalangan pemerintah.
Di masa Orde Baru, sekembalinya dari masa “pengasingannya” (1958-1968), Pak Cum sempat dua kali dipercaya sebagai menteri. Sebagai Menteri Perdagangan pada Kabinet Pembangunan I (1968-1973), dan Menteri Negara Riset (1973-1978). Setelah lengser dari pemerintahan, Pak Cum lebih dikenal sebagai pengamat ekonomi­ politik yang tajam, dan aktif pada lembaga konsultan yang didirikan­nya dulu, Indoconsult.
Justru dalam status sebagai ilmuwan inilah posisi Pak Cum tak pernah surut. Posisinya yang sangat dihormati sebagai ilmuwan, terutama dalam disiplin ekonomi, terlihat dari julukan yang diberikan kepadanya: Begawan Ekonomi.


Bisa jadi satu-satunya orang Indonesia, yang secara esensial per­nah melontarkan kritikan terhadap pemikiran Pak Cum, adalah Semaun.

Di satu sisi, julukan itu merupakan penghormatan. Namun, di sisi lain, kurang kondusif bagi wacana ilmu-ilmu sosial, dan ini yang kurang disadari. Karena segala pendapat Pak Cum dianggap sebagai keniscayaan. Itu terlihat dari tiadanya sanggahan dari ekonom­-ekonom Indonesia terhadap gagasan Pak Cum. Keengganan untuk berpolemik dengan Pak Cum, juga melanda ekonom-ekonom senior semacam Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, dan Emil Salim. Mungkinkah keengganan mereka berargumen dengan Pak Cum kare­na ada rasa utang budi terhadap “Sang Guru”?
Bisa jadi satu-satunya orang Indonesia, yang secara esensial per­nah melontarkan kritikan terhadap pemikiran Pak Cum, adalah Semaun. Ketika dipromosikan sebagai Doctor Honoris Causa dalam bidang ekonomi, dari Universitas Padjadjaran, 31 Juli 1961, Semaun menyampaikan pidato pengukuhan yang berjudul “Tenaga Manusia Sebagai Postulat Teori Ilmu Ekonomi Terpimpin”.
Inti dari pidato Semaun itu merupakan kritik langsung terhadap pemikiran Sumitro, dalam bukunya Ekonomi Pembangunan (terbit 1955). Sayang ketika Semaun menus kritikannya itu, Pak Cum masih dalam masa “pengasingan” di luar negeri. Jadi Pak Cum tidak bisa merespons balik kritikan Semaun.
Setelah Orde Baru kehidupan Pak Cum tak pernah surut. Hari-hari ini cobaan pada keluarga Pak Cum, seperti datang berun­tun. Sebelum kasus Prabowo mencuat, Pak Cum sudah harus meng­hadapi kenyataan pahit, ketika salah seorang menantunya, J. Sudrajad Djiwandono secara mendadak dicopot dari jabatannya selaku Gubernur BI. Kini ditambah lagi, ketika putranya Hashim, harus beru­rusan dengan Kejaksaan Agung, dalam kasus Bank Pelita.
Kini suasana keluarga Sumitro sedang temaram. Sanggupkah klan Djojohadikusumo bangkit kembali? Kemungkinan itu masih terbuka, karena daya tahan keluarga itu menghadapi gelombang kehidupan telah teruji oleh sang waktu.

*) Dimuat di Tabloid DETAK No. 09/I, 8-14 September 1998

KESAKSIAN SUMITRO TTG PRABOWO

KESAKSIAN SUMITRO TENTANG PRABOWO

Soeharto memendam prasangka buruk bahwa Prabowo bersama-sama Habibie sedang menggalang persekongkolan untuk menumbangkannya. Sebagaimana tradisi dalam riwayat raja-raja Mataram yang dikudeta oleh kalangan istana sendiri, maka “putra mahkota” Prabowo agaknya tengah mengatur siasat untuk mendongkel sang raja, Soeharto. Cerita-cerita semacam ini sudah beredar luas sedari awal tahun 1998 dan menjadi bahan spekulasi politik yang semakin panas di kalangan masyarakat. Menurut Sumitro, dalam hal ini Soeharto rupanya telah termakan isu yang diembuskan putra-putrinya—yang di hari-hari terakhir memiliki hubungan yang semakin buruk dengan Prabowo.
Cerita-cerita miring boleh jadi meluas dengan cepat, sebab diketahui bahwa di luar istana terdapat pula sebarisan perwira tinggi ABRI yang memandang dengan penuh perasaan cemburu terhadap karier Letjen Prabowo yang menanjak dengan pesat. “Kenaikan pangkat yang cepat dari anak saya itu sudah jelas mengundang ketidaksenangan bagi beberapa orang. Kondisi kecemburuan seperti ini sudah merupakan sifat umum dari manusia di manapun.[1]
Salah satunya yang tidak lagi menyembunyikan rasa bencinya terhadap Prabowo ialah Pangab Jenderal Wiranto. Bersama kelompoknya, niscaya Wiranto dalam posisi terus mengintai, dan bahkan mungkin sebagai pihak yang berusaha mengambil inisiatif. Ia tentu tak menyia-nyiakan kesempatan begitu melihat ada peluang agar dapat menghempaskan Prabowo. Wiranto di sekitar tanggal 21 Mei 1998 kabarnya mengeluh kepada mantan Presiden/Pangti Soeharto mengenai pergerakan Prabowo. Mendengar keluhan itu, Soeharto langsung “menginstruksikan” agar Prabowo segera dilepaskan dari pasukan. “Copot saja Prabowo dari Kostrad!” Wiranto, masih menurut sumber yang sangat dipercaya pula, konon sempat bertanya lagi apakah Prabowo harus dilempar ke teritorial, ke Irian Jaya, atau entah ke mana? “Ndak usah, kasih saja pendidikan. Bukankah keluarganya intelektual,” ser­gah Soeharto, tampaknya ia hendak menyindir keluarga Sumitro.
Malam hari sebelum pengumuman, Prabowo menelepon kepada ayahnya memberitahu bahwa ia akan disingkirkan. “Saya dikhianati,” kata Prabowo. Oleh siapa? “Papi nggak percaya kalau saya bilang, saya dikhianati oleh mertua. Dia bilang kepada Wiranto, singkirkan saja Prabowo dari pasukan,” tambah Prabowo.
Prabowo tentu saja sangat kecewa dengan perlakuan keluarga Cendana. Untuk membela diri, Prabowo menulis surat kepada Soeharto. Tapi, justru surat Prabowo itu dinilai tak pantas oleh keluarga Cendana.
Tanggal 25 Mei 1998: Letjen Prabowo Subianto resmi dicopot dari Pangkostrad, dan dikirim ke Bandung untuk menjadi Komandan Sesko ABRI. Tak berapa lama, setelah pemeriksaan Dewan Kehormatan Perwira (DKP), bahkan karier militer Prabowo diakhiri oleh Wiranto. Akhirnya, Prabowo memutuskan untuk memilih menjadi pengusaha di luar negeri, guna menyusun hidup yang baru. Sebelum berangkat, ia sempat melapor kepada Pangab Jenderal TNI Wiranto, dan kala itu Wiranto sempat berkomentar singkat, “Ya, sudah pergi saja ke luar, tak apa-apa. Jauhkan pikiran kamu dari Mahmil!”



Menyaksikan tragedi yang menimpa Prabowo, tentu saja sebagai orang tua, Sumitro menganggap itu sebagai cobaan yang berat dalam kehidupan. Tapi, itu tidak lantas membuat keluarga ini harus merasa terpukul apalagi terpuruk. Dengan suara tetap lantang dan tenang Sumitro berkata, “Prabowo mesti tetap tabah dan lebih kuat lagi. Masalahnya bukan ia dipukul, tapi bagaimana ia bisa bertahan. Saya bangga Prabowo tabah. Ujian buat saya dan isteri saya dalam kehidupan jauh lebih dari itu, habis dari menteri lalu tiba-tiba jatuh jadi buronan, ha..ha..ha!”
Kepada Prabowo, Sumitro cuma berujar singkat, “Begini, sekarang kamu dijadikan sasaran macam-macam. Jangan harapkan teman-teman kamu sendiri akan membantu. Orang yang berhutang budi terhadap kamu pun bakal meninggalkan kamu. Tapi, dalam keadaan segelap apa pun niscaya masih ada orang-orang baru yang akan membantu. Jadi harus tabah. Kedua, jangan merasa kasihan pada dirimu sendiri, jangan menjadi dendam, ini kehidupan sendiri, hadapilah!” kata Sumitro seraya mengingatkan bahwa Sumitro sudah beberapa kali mengalami hal serupa bahkan yang lebih buruk dari itu.

Di depan DKP, Prabowo mengungkapkan mengenai daftar sembilan aktivis yang harus diculik yang ia dapat dari atasannya, seraya mengatakan bahwa kesembilan orang itu menjadi tanggung jawabnya dan telah ia lepaskan serta semuanya masih hidup.

… Berarti yang mesti ditelusuri lebih jauh ialah siapakah yang memberi perintah kepada Prabowo untuk menculik, KSAD-kah, Pangab atau Pangti-kah?

Tindakan pertama ABRI segera setelah Soeharto lengser ialah berusaha mengungkap kasus penculikan para aktivis pro-demokrasi. Begitu Pangab Jenderal TNI Wiranto mengumumkan tujuh oknum anggota Kopassus sebagai tersangka kasus penculikan, banyak pihak memuji langkah tersebut, menilai bahwa ABRI tengah menuju perkembangan yang menggembirakan, karena sudah mulai transparan jika ada anggotanya terlibat dalam perkara besar.[2]
Wiranto lantas seakan-akan hendak memuaskan tuntutan masyarakat dengan membentuk Dewan Kehormatan Perwira (DKP), yang diketuai Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Subagyo H.S. DKP kemudian memeriksa Letnan Jenderal Prabowo Subianto, Mayor Jenderal Muchdi P.R. dan Kolonel Chairawan. Hasilnya, Prabowo Subianto diakhiri masa dinasnya (istilah lain dari diberhentikan dengan hormat) di ABRI. Sedangkan, Muchdi dan Chairawan dibebaskan dari semua tugas dan jabatan struktural di ABRI. Mereka terkena sanksi sehubungan dengan kasus penculikan yang dilakukan oleh Tim Mawar Kopassus, antara bulan Februari 1998 hingga Maret 1998. Tercatat belasan aktivis pro-demokrasi diculik, tiga di antaranya dapat meloloskan diri, yaitu Desmond Mahesa, Pius Lustrilanang, dan Nezar Patria.
Namun belakangan terbukti bahwa langkah Wiranto tersebut lebih bermakna politis—kalau tidak boleh dikatakan mengelabui publik—ketimbang kesungguhan institusi ABRI sendiri untuk mengungkap satu per satu kasus yang mengemuka di masyarakat, sebagai cermin kesungguhan ABRI untuk memperbaiki citra buruk dirinya. Kasus orang hilang sampai sekarang tidak terjawab tuntas. Padahal, Prabowo sudah mengakui perbuatannya. Di depan DKP, Prabowo mengungkapkan mengenai daftar sembilan aktivis yang harus diculik yang ia dapat dari atasannya, seraya mengatakan bahwa kesembilan orang itu menjadi tanggung jawabnya dan telah ia lepaskan serta semuanya masih hidup.[3] Bahkan, Haryanto Taslam kabarnya mengakui bahwa ia masih hidup karena Prabowo yang melepaskan.
Mengapa setelah DKP memeriksa Prabowo dan kawan-kawannya, pengusutan kasus penculikan lantas berhenti. Bukankah yang bersangkutan sudah bersedia dan menyatakan lebih senang bila kasusnya diselesaikan di mahkamah militer, sebagaimana keinginan masyarakat luas yang sangat berharap agar kasus ini dapat dituntaskan di mahkamah militer.[4] Dalam kamus tentara tentu saja mustahil ada operasi tanpa perintah atasan. Atau dengan kata lain, tidaklah mungkin seorang tentara berani mengambil inisiatif untuk melakukan operasi militer tanpa diperintah atasannya, apa pun pangkatnya. Berarti yang mesti ditelusuri lebih jauh ialah siapakah yang memberi perintah kepada Prabowo untuk menculik, KSAD-kah, Pangab atau Pangti-kah? Dengan mengikuti alur pertanyaan ini, maka tidak dilanjutkannya kasus Prabowo ke mahkamah militer adalah karena bila diungkap maka kemungkinan akan melibatkan banyak jenderal atau membongkar rahasia di Angkatan Darat sendiri.



Di sini segera terlihat jelas muatan politis (baca: taktik dan tipu daya) dari langkah Wiranto. Pertama, ia berusaha merebut simpati publik dengan cara mengajukan sejumlah oknum Kopassus tadi dan bila perlu tidak segan-segan menjatuhi mereka hukuman.[5] Jadi, jatuhnya vonis hukuman buat anggota Tim Mawar seakan-akan hanya bermaksud menyenangkan publik. Tak terhindarkan muncul kesan bahwa ketujuh anggota Kopassus itu menjadi pihak yang dikorbankan. Penilaian ini didasarkan pada logika dalam kemiliteran bahwa tidak mungkin seorang berpangkat mayor dapat mengambil inisiatif sendiri atas suatu operasi.[6]
Kedua, dengan menangani lebih dahulu dan sesegera mungkin kasus penculikan yang melibatkan Prabowo, berarti terbuka luas kesempatan bagi Wiranto untuk menggeser Prabowo. Dan memang kelak, melalui temuan-temuan yang diperoleh DKP (Dewan Kehormatan Perwira), Wiranto punya alasan kuat untuk menamatkan karier Prabowo Subianto di milker. Ketika kemudian penyelidikan atas kasus ini seakan- akan terhenti, dengan tanpa melacak lebih lanjut ke tingkat yang lebih tinggi guna mencari tabu siapa yang memberi perintah kepada Prabowo, publik segera sadar bahwa pengungkapan kasus penculikan semata-mata mempunyai sasaran tunggal: yakni menggeser Prabowo.

“Saya rasa, keadilan terhadap perihal Prabowo Subianto terlihat kabur dan ngawur, karena seakan-akan segala tenaga menghujat terpusat pada Kopassus dan Prabowo Subianto. Mengapa segala sesuatu berada di pundaknya? Padahal, kita semua tahu banyak kesatuan lain dan perwira tinggi lain yang terlibat di situ.”

Setelah berhasil menyingkirkan Prabowo, Jenderal TNI Wiranto kemudian dengan leluasa melakukan konsolidasi (baca: pergeseran-pergeseran personel) di dalam tubuh TNI. Langkah tersebut dinilai banyak kalangan sebagai upaya membersihkan tubuh ABRI dari pengaruh Prabowo.[7]Puncak upaya marginalisasi para perwira yang dekat dengan Prabowo ialah dilakukannya mutasi besar-besaran 100 perwira ABRI pada 4 Januari 1999. Dengan demikian, Jenderal Wiranto telah melakukan usaha-usaha serius dan sistematis guna menyingkirkan Prabowo dan kelompoknya, di mana upaya pengungkapan kasus penculikan aktivis sebagai entry point-nya.
“Saya rasa, keadilan terhadap perihal Prabowo Subianto terlihat kabur dan ngawur, karena seakan-akan segala tenaga menghujat terpusat pada Kopassus dan Prabowo Subianto. Mengapa segala sesuatu berada di pundaknya? Padahal, kita semua tahu banyak kesatuan lain dan perwira tinggi lain yang terlibat di situ.” kata Sumitro suatu waktu kepada wartawan.[8] Sumitro mengeluarkan uneg-unegnya karena menyaksikan bahwa isi pemberitaan dari kalangan media cetak dan elektronika sudah termakan black propaganda yang diembuskan oleh pihak tertentu. Kalangan media massa banyak mengembangkan opini dari sumber-sumber yang obyektivitasnya diragukan. Dengan demikian, harapan akan keadilan dan sense of fair treatment masih kurang.
Sumitro mengatakan, dirinya menghargai dan menghormati Prabowo Subianto sebagai ksatria, serta berani mengambil tanggung jawab jika dalam melaksanakan tugasnya ada kesalahan. “Namun, tak boleh lupa, ada atasannya. Bahwa kalau ada penyimpangan di dalam ABRI maka ada dua tingkat atasannya yang harus tahu.”
Ayah Prabowo juga mengemukakan keheranannya mengapa pada tanggal 14 Mei 1998, Pangab Jenderal TNI Wiranto tetap ngotot untuk memberangkatkan semua jenderal penting ke Malang guna menghadiri upacara peralihan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) dari Divisi I ke Divisi II, padahal sudah ada info bahwa bakal ada kerusuhan. Prabowo pun telah mengingatkan bahwa akan terjadi sesuatu, sehingga berpendapat agar Pangab dan jenderal-jenderal yang menjabat posisi-posisi strategis—seperti Kasad, Danjen Kopassus, dan juga dirinya (Pangkostrad)—agar tidak pergi ke Malang. Prabowo mengatakan apakah tidak sebaiknya ia berada di Jakarta untuk berjaga-jaga membantu Pangdam Mayjen Sjafrie Sjamsuddin. Namun, Wiranto tetap bersikeras bahwa semua harus berangkat meninggalkan Jakarta! Ini berarti mengorbankan keamanan Jakarta, untuk sebuah acara tak begitu penting di Malang, sebab penyerahan pasukan di Malang sebenarnya cukup dilakukan oleh Panglima Divisi! Padahal pada tanggal 12 Mei 1998 di Jakarta Barat sudah terjadi kerusuhan. Keadaan di Jakarta dengan cepat memburuk akibat jatuhnya korban tertembaknya mahasiswa Trisakti.



Seorang sumber harian Berita Buana[9] menyebutkan bahwa Prabowo berani mengingatkan Wiranto—bahkan konon mengusulkan agar acara di Malang ditunda[10]— karena dirinya mendapat informasi dari Kedutaan AS bahwa akan terjadi gerakan sejuta massa di Jakarta.
Singkat cerita, dalam desain rekayasa itu (kalau memang benar itu ada), Mabes ABRI tetap pada rencana semula: acara di Malang jalan terus! Pangab akan tetap hadir, Pangkostrad hadir juga, KSAD juga turut ke sana. Padahal, dalam keterangannya kepada TGPF, Kepala BIA menegaskan bahwa karena peristiwa penembakan di Trisakti, semua pasukan harus siaga satu![11]
Mengenai hal ini, Sumitro menilai sikap Wiranto sangatlah janggal dan menduga keras tersembunyi maksud-maksud terselubung mengapa ia “mengungsikan” para pimpinan pasukan ke luar Jakarta. Mengapa hanya Sjafrie yang disisakan di Jakarta dengan jumlah pasukan sedikit? Apakah ini sudah didesain? Bagi Sumitro hal inilah yang harus diusut tuntas guna menyingkap misteri tebal di seputar kerusuhan 13-15 Mei 1998. [Sumitro menilai sungguh aneh rekomendasi yang dikemukakan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) agar pemerintah mengusut pertemuan berbagai tokoh tanggal 14 Mei 1998 di Makostrad].
Pertanyaan selanjutnya, kelompok manakah yang membuat rekayasa sehingga dengan sengaja menyebabkan jatuhnya martir pada peristiwa penembakan mahasiswa Trisakti, yang terbukti sangat berperanan dalam memanaskan gerakan massa?
Pagi hari tanggal 14 Mei 1998, rombongan jenderal melenggang ke Malang. Di saat yang sama kerusuhan sudah meletus di Jakarta! Dan, baru pukul 12.30 rombongan tiba di Jakarta, saat situasi sudah sangat terlambat, sudah banyak gedung yang dibakar massa, sebagian Jakarta sudah hangus! Ketika Jakarta benar-benar porak-poranda, masyarakat dibuat keheranan karena Ibu Kota seakan-akan lowong tanpa adanya penjagaan pasukan sama-sekali, sehingga kerusuhan dengan cepat meluas. Hasil rekayasa siapakah ini?

+++

“Jelas sudah, dalam soal ini satu dari dua orang itu: Habi­bie atau Wiranto, pasti berdusta!” tegas Sumitro…

Presiden transisi B.J. Habibie di depan Forum Editor Asia-Jerman II di Istana Merdeka, tanggal 15 Februari 1999 mengatakan, bahwa sehari setelah Soeharto tumbang, Prabowo melakukan konsentrasi pasukan. “Pasukan di bawah komando seseorang, yang namanya tidak usah disembunyikan lagi, Jenderal Prabowo, sedang mengkonsentrasikan di beberapa tempat termasuk di rumah saya,” ucap Habibie.
Anehnya, keterangan Habibie itu langsung dibantah oleh Pangab Jenderal TNI Wiranto, dengan mengatakan bahwa keberadaan pasukan itu sesuai dengan prosedur tetap: mengamankan presiden dan wapres di saat genting. Padahal, dalam pernyataannya Habibie menyebutkan bahwa informasi tersebut bersumber dari Wiranto. Mantan Pangdam Jaya Syafrie Sjamsuddin, memastikan bahwa itu bukan pasukan Kostrad, melainkan pasukan Kopassus. Dalam briefing Pangab di Markas Komando Garnisun, 14 Mei 1998, Pangab memerintahkan kepada Pangkostrad Prabowo untuk mengamankan instalasi-instalasi vital. Dankoman (Komandan Korps Marinir) diperintahkan mengamankan konsulat dan kedubes, sedangkan Danjen Kopassus disuruh mengamankan RI-1 dan RI-2. Semua tugas itu di bawah kendali Pangkoops Jaya Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin.[12]
“Jelas sudah, dalam soal ini satu dari dua orang itu: Habi­bie atau Wiranto, pasti berdusta!” tegas Sumitro, seraya menambahkan ia tidak tahu apa maksud Habibie melontarkan isu semacam itu. Sumitro menceritakan pula bahwa sewaktu Habibie terpilih untuk memangku jabatan Wakil Presiden RI, Habibie secara khusus datang menemui Sumitro untuk mohon doa restunya agar ia dapat menjalankan tugas yang dipercayakan tersebut dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, Sumitro sangat kecewa atas pernyataan-pernyataan Habibie yang selalu mendiskreditkan Prabowo. Sumitro juga membantah isue bahwa Prabowo sempat memaksakan niat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, bahkan Panglima ABRI.
“Itu cuma black propaganda yang dilancarkan oleh orang-orang yang membenci Prabowo. Anda sekarang sudah bisa menduga-duga siapa-siapa orang tersebut. Dan, terutama saya yakin dugaan Anda pasti tepat!” tutur Sumitro.

*) Dicuplik dari buku Aristides Katoppo, dkk., Sumitro Djojohadikusumo: Jejak Perlawanan Begawan Pejuang (Jakarta: Sinar Harapan, 2000), Bab 46, dengan judul asli “Soal Prabowo”.

---

[1] Wawancara Sumitro Djojohadikusumo dengan wartawan The Busi­ness Times, Singapura, edisi 15-16 Februari 1997.

[2] Simak misalnya komentar pengamat politik dan militer Indonesia Dr. Harold Crouch. Ia menyebut langkah Wiranto itu sebagai suatu tindakan yang luar biasa. Lihat, Merdeka, 16 Juli 1998. Pujian terlalu dini dilontarkan pula oleh Prof. Daniel S. Lev, lihat dalam Merdeka, 21 Juni 1998.

[3] Prabowo berkesaksian bahwa ia tidak mengetahui hal-ihwal penculik 12 orang lainnya yang hingga sekarang masih belum kembali. Dengan demikian, berarti ada pihak-pihak lain di luar Prabowo yang juga turut “bermain” dan hingga sekarang belum terungkap

[4] Dalam jajak pendapat yang diadakan oleh majalah Gatra bersama Laboratorium Ilmu Politik, FISIP UI, di tiga kota Jakarta, Dili, dan Banda Aceh pada bulan September 1998 terungkap bahwa hampir semua respoden yakni 97,6 persen menginginkan kasus tersebut dilanjutkan ke mahkamah militer. Lihat Gatra, 10 Oktober 1998.

[5] Tujuh anggota Tim Mawar akhirnya dijatuhi hukuman, mereka dipersalahkan karena “mengambil inisiatif sendiri” untuk mengadakan serangkaian tindak penculikan terhadap para aktivis mahasiswa. Demikian dakwaan yang dibacakan oleh Oditur Militer. Tentu saja keterangan ini sungguh aneh dan sama sekali tak boleh dipercaya, mana mungkin dalam tradisi militer seorang berpangkat mayor dapat memimpin suatu operasi tanpa diketahui oleh atasannya? Seorang perwira tinggi ABRI ketika dikonfirmasikan ihwal ini, cuma berkomentar singkat, “Hukukam tersebut harus diterima. Itu memang risiko menjadi tentara!”

[6] Dalam dakwaan yang dibacakan oleh Oditur Militer Kolonel H. Harom Widjaja, ide penculikan datang dari Mayor Bambang Kristiono, 38 tahun. Komandan Pleton 42 Kopassus itu menilai aksi-aksi unjuk rasa yang dilakukan para aktivis radikal sudah mengganggu stabilitas nasional. Mei 1997, Bambang membentuk satuan tugas Tim Mawar. Tim ini, lanjut dakwaan Oditur Militer, beroperasi sangat rahasia dan tertutup, menggunakan metode hitam dengan pos komando yang berdiri sendiri. Bambang lalu memerintahkan anak buahnya untuk “mengamankan” para aktivis yang dicurigai. Penculikan pertama dilakukan terhadap Desmond pada 3 Februari 1998. Lihat, Majalah D&R No. 20/XXX/28 Desember 1998.

[7] Para petinggi ABRI, termasuk Jenderal Wiranto, membantah adanya pertikaian elit politik di tubuh tentara, termasuk mengenai pengelompokan-pengelompokan yang membagi tentara, “ABRI Merah Putih” dan “ABRI Hijau”. Namun, isu mengenai adanya persaingan antara kedua kelompok ini bertium semakin santernya di luaran, dan isu itu banyak bersumber dari kalangan dalam ABRI sendiri.

[8] Warta Berita Antara, 26 Nopember 1998.

[9] Berita Buana, edisi 24 Februari 1999

[10] Forum Keadilan, No.17. 30 November 1998.

[11] Forum Keadilan, No.17. 30 November 1998.

[12]

PRABOWO SUBIANTO

PRABOWO SUBIANTO: SAYA DIKHIANATI HABIBIE

Wawancara dari Bangkok, Thailand, Letjen TNI (Purn.) Prabowo Subianto bicara soal penculikan aktivis, dugaan keterlibatannya dalam kerusuhan 13-14 Mei 1998, serta hubungannya dengan Soeharto, Habibie, dan Wiranto.
Dari siaran berita di radio, Letjen TNI (Purn.) Prabowo Subianto mendengar berita rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira (DKP) bentukan Mabes ABRI. Ia diberhentikan dari karier militernya. Hari itu, Selasa, 25 Agustus 1998. “Saya tidak kaget,” kata Prabowo. Sebelum DKP mulai bekerja, mantan pangkostrad ini sudah tahu hasilnya. Ia harus menepi. Adalah mertuanya sendiri, mantan presiden Soeharto, yang mengisyaratkan agar ia keluar saja dari militer. “Itu lebih baik bagi ABRI,” kata Pak Harto, sekitar dua bulan sebelum keputusan itu. Sejak lengser dari posisi presiden, 21 Mei 1998, hubungan antara Prabowo dan mertuanya merenggang. Dia dianggap berkoalisi dengan Habibie untuk menekan Soeharto agar lengser, menilik situasi yang makin panas di masyarakat.



Keyakinan Prabowo makin kuat saat bertemu dengan mantan pangab Jenderal TNI (Purn.) L.B. Moerdani, pada satu acara, tak lama sebelum DKP mengakhiri pemeriksaannya. Di situ, Benny memberi sinyal yang sama. Karier Prabowo di militer sudah tamat. “Jadi, keputusan untuk menyingkirkan saya sudah jatuh sebelum DKP dibentuk,” tutur mantan Danjen Kopassus ini. DKP dibentuk untuk mengusut dugaan keterlibatan sejumlah perwira tinggi ABRI dalam kasus penculikan sembilan aktivis. Sanksi diberhentikan dari karier militer, bahasa halus untuk dipecat, cuma milik Prabowo. Mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI Muchdi P.R., penerus posisi Prabowo yang diangkat jadi pangkostrad, pada 20 Maret 1998, Cuma dicopot dari jabatannya. Status militer tetap. Begitu juga Kolonel Chairawan, mantan komandan grup IV Kopassus.
Prabowo pasrah. “Ini risiko jabatan sebagai komandan,” katanya. Penangkapan aktivis terjadi kala ia masih menjabat Danjen Kopassus. Dalam pemeriksaan terbukti, Tim Mawar yang beranggotakan 11 prajurit Kopassus pimpinan Sersan Mayor Bambang Kristiono mengaku “mengamankan” sembilan aktivis itu, untuk melempangkan jalan bagi SU MPR 1998. Yang dia sesalkan, keputusan DKP justru tak pernah diterimanya langsung. Keesokan harinya, Prabowo menghadap ke Mabes ABRI, menanyakan ihwal keputusan itu. Dia bertemu Kasum ABRI Letjen TNI Fahroel Rozi, salah seorang anggota DKP, yang lantas menganjurkan Prabowo bertemu Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto.



Kesempatan diberikan keesokan hari, Kamis, 27 Agustus 1998. Pertemuan itu cuma berlangsung 10 menit. Mengenang pertemuan tersebut, Prabowo mencatat reaksi Wiranto membingungkan. Panglima ABRI ini bersikap seolah-olah tak bisa berbuat apa-apa untuk membantu Prabowo. “Kamu kan tahu kondisinya,” begitu ucapan Wiranto kepada Prabowo. Prabowo pun tak mau berbasa-basi. “I don’t like it,” katanya. Seraya menatap mata Wiranto, Prabowo minta maaf atas kesalahan yang dibuatnya selaku prajurit ABRI. Prabowo juga pamit untuk ke luar negeri, melaksanakan umrah dan berobat. “Saya sering mengalami kecelakaan dalam bertugas. Karena itu, saya akan menggunakan kesempatan ke luar negeri untuk berobat di Jerman,” kata Bowo, panggilan akrabnya. Dia juga minta tolong agar surat pensiunnya dari ABRI segera dikeluarkan agar dirinya bisa membantu adiknya, Hashim Djojohadikusumo berbisnis di Timur Tengah. “Saya kan perlu mencari nafkah,” ujar Bowo. Surat pensiun itu akhirnya diteken pada 20 November 1998, sementara TGPF menyampaikan laporannya pada 3 November 1998. Itulah pertemuan terakhir dengan Wiranto. Setelah itu, sambil mengantar anak dan istrinya, yang hendak ke AS, Prabowo berpamitan ke Pak Harto di Cendana.
Kini, setahun lebih berlalu. Langkah Prabowo jadi pebisnis makin mantap. Penampilannya tampak lebih santai dan terbuka. Prabowo yang kini memakai kacamata baca itu kelihatan lebih gemuk. “Pakai kacamata biar tampak lebih intelek,” kata Bowo sambil terbahak. Perjalanan bisnisnya membuat ia sering mampir ke negara tetangga, bertemu relasi setempat, pun kawan-kawan dari Indonesia.
Kamis (14 Oktober) lalu, ia mampir sehari ke Bangkok dalam perjalanannya ke Boston, AS, untuk acara keluarga. Di Bangkok, Prabowo sempat berbincang-bincang dengan empat wartawan dari Indonesia, termasuk dari Panji. Penulis berkesempatan ngobrol blak-blakan dengan Prabowo Rabu malam, dilanjutkan Kamis pagi hingga malam harinya. Ia didampingi Fadli Zon. Sejumlah pertanyaan Panji dijawabnya dengan terbuka meski pada beberapa poin ia minta nirwarta (off the record). “Saya tak ingin menimbulkan perpecahan dan perasaan tidak enak pada siapa pun,” kata Bowo.

Soal surat Muladi kepada Komnas HAM. Anda sebenarnya diberhentikan karena kasus penculikan atau kerusuhan 13-14 Mei 1998?
Itulah yang saya bingung. Saya diperiksa oleh DKP beberapa kali. Mungkin tiga atau empat kali. Dan semua pertanyaan saya jawab. DKP itu kan khusus menyelidiki soal penculikan sembilan aktivis. Saya pribadi tidak suka menggunakan istilah penculikan karena itu kan kesalahan teknis di lapangan. Niat sebenarnya adalah mengamankan aktivis radikal agar tidak mengganggu rencana pelaksanaan SU MPR 1998. Bahwa kemudian anak buah saya menyekap lebih lama sehingga dikatakan menculik, itu saya anggap kesalahan teknis. Tanggung jawabnya saya ambil alih.

Di DKP apakah ditanyai soal pemberi perintah penculikan?
Tentu. Tapi perintah menculik tidak ada. Yang ada operasi intelijen untuk mengamankan aktivis radikal itu. Sebab saat itu kan sudah terjadi ancaman peledakan bom di mana-mana. Dalam DKP saya kemukakan bahwa perintah pengamanan itu tidak rahasia. Mereka, para jenderal yang memeriksa saya pun tahu. Itu dari atasan dan sejumlah instansi, termasuk Kodam dilibatkan.

Benarkah Anda mendapat daftar 28 orang yang harus “diamankan” dalam konteks SU MPR?
Wah, dari mana Anda tahu? Tapi saya memang terima satu daftar untuk diselidiki. Jadi, untuk diselidiki. Bukan untuk diculik.

Dari siapa Anda terima daftar itu?
Saya tidak bisa katakan. Semua sudah saya katakan di DKP. Kita ini kan harus menjaga kehormatan institusi ABRI. Keterangan saya di DKP ada rekamannya.



Benarkah daftar itu Anda terima langsung dari RI 1, yakni presiden saat itu, Soeharto?
Saya sulit menjawab. Kepada Pak Harto saya sangat hormat. Beliau panglima saya. Kepala negara saya. Bahkan, lebih jauh lagi, beliau mertua saya, kakek dari anak saya. Bayangkan sulitnya posisi saya. Tapi semua itu sudah saya sampaikan ke DKP.

Anda tidak tanya pada Pak Harto daftar itu didapat dari mana?
Tentu saya tanya.

Pak Harto ngomong apa pada Anda waktu memberikan daftar itu?
Ha… ha… ha… Pertanyaan bagus, tapi sulit dijawab.


Kapan Anda terima daftar itu dari Pak Harto?
Beberapa hari setelah ledakan bom di rumah susun Tanah Tinggi.

Apakah nama 14 aktivis yang sampai kini belum ketahuan rimbanya ada di situ?
Saya lupa. Mungkin tidak. Itu daftar kan kalau saya tidak salah didapat dari rumah susun Tanah Tinggi. Jadi macam-macam nama orang ada di situ. Akan halnya enam aktivis, Andi Arief dkk., itu ada dalam daftar pencarian orang (DPO), yang diberikan polisi. Yang tiga, Pius Lustrilanang, Desmond J. Mahesa, dan Haryanto Taslam, itu kecelakaan. Saya tak pernah perintahkan untuk menangkap mereka. Semua mencari mereka yang ada dalam DPO itu. Kita dapat brifing terus dari Mabes ABRI. Kita selalu ditanyai. Sudah dapat belum Andi Arief. Tiap hari ditanya. Sudah dapat belum si ini… begitu. Kejar-kejaran semua. Itu pun, maaf ya, meski saya tanggung jawab, saya tanya anak-anak. Eh, kalian saya perintahkan nggak? BKO sampai nyebrang ke Lampung segala. Mereka ini namanya mau mencari prestasi. Tapi saya puji waktu mereka dapat. Mereka kan membantu polisi yang terus mencari-cari anak-anak itu. Soalnya Andi Arief kan dikejar-kejar.



Selain Anda, siapa lagi yang menerima daftar itu dari Pak Harto? Apakah betul Kasad Jenderal Wiranto dan pangab saat itu, Jenderal Feisal Tanjung menerima daftar serupa?
Yang bisa saya pastikan, saya bukan satu-satunya panglima yang menerima daftar itu. Pimpinan ABRI lainnya juga menerima. Dan daftar itu memang sifatnya untuk diselidiki. Perintahnya begitu. Seingat saya, Pak Harto sendiri sudah mengakui kepada sejumlah menteri bahwa itu adalah operasi intelijen. Di kalangan ABRI, sudah jadi pengetahuan umum. Tapi, sudahlah, kalau bicara Pak Harto saya sulit. Apalagi saya tak mau memecah-belah lembaga yang saya cintai, yakni ABRI, khususnya TNI.

Bukankah hubungan Anda dan Pak Harto belakangan retak?
Itu benar dan sangat saya sesalkan. Mungkin ada yang memberikan masukan kepada Pak Harto, seolah-olah saya sudah tidak loyal kepada beliau. Saya dikatakan sudah main mata dengan Pak Habibie dan karena itu menyarakan agar Pak Harto lengser pada pertengahan Mei. Mungkin itu yang membuat Pak Harto marah kepada saya. Ironis, bukan? Oleh masyarakat saya dianggap sebagai status quo karena menjadi bagian dari Pak Harto. Saya tidak menyesal. Memang saya menikah dengan putrinya. Tapi Pak Harto sendiri, dan keluarganya, justru marah kepada saya.



Benarkah Anda mengusulkan agar Pak Harto lengser?
Ya. Malah sebelum Pak Harto mundur, setelah terjadi peristiwa Trisakti, saya pernah mengatakan kepada seorang diplomat asing. Tampaknya Pak Harto akan mundur. Eskalasi situasi dan peta geopolitik saat itu menghendaki demikian. Saya juga kemukakan ini sehari setelah Pak Harto kembali dari Kairo (15 Mei 1998—Red.). Aplagi Pak Harto di Kairo memang mengisyaratkan kesediaan untuk lengser. Mungkin ada yang tidak suka saya bicara terbuka. Tapi saya biasa bicara apa adanya dan terus terang. Saya tidak suka basa-basi. Mungkin di situ masalahnya.

Kenapa akhirnya Anda mengambil tanggung jawab penculikan sembilan aktivis?
Di situ saya merasa agak dicurangi dan diperlakukan tidak adil. Mengamankan enam orang ini kan suatu keberhasilan. Wong orang mau melakukan aksi pengeboman, kita mencegahnya. Mereka merakit 40 bom. Kita mendapatkan 18, ada 22 bom yang masih beredar di masyarakat. Katanya yang 22 itu sudah dibawa ke Banyuwangi. Bom yang meledak di rusun Tanah Tinggi dan di Demak, Jawa Tengah itu kan karena anak-anak itu, para aktivis, nggak begitu ahli merakit bom. Jadi, kurang hati-hati, salah sentuh, meledak. Di Kopassus pun tidak sembarang orang bisa merakit bom. Tidak semua orang bisa. Ini ada spesialisasinya. Saya tidak bisa bikin bom. Jadi kita ini mencegah peledakan bom di tempat-tempat strategis dan pembakaran terminal. Kita harusnya dapat ucapan terima kasih karena melindungi hak asasi masyarakat yang terancam peledakan itu. Soal tiga orang, memang kesalahan. Saya minta maaf pada Haryanto Taslam dan yang lain. Tapi dia juga akhirnya terima kasih. Untung yang menangkap saya. Kan hidup semua. Saya mau bertemu mereka.

Anda pernah berpikir tidak bahwa dokumen atau daftar yang berasal dari rusun Tanah Tinggi itu buatan pihak yang berniat jahat?
Belakangan saya berpikir juga. Jangan-jangan dokumen itu bikinan. Dalam dokumen itu, seolah-olah ada rapat di rumah Megawati. Saya nggak bisa dan tidak mau menyalahkan anak buah. Saya katakan kepada mereka, you di pengadilan mau ngomong apa aja deh, saya akan ikuti. Saya diadili juga siap. Saya bilang, Haryanto Taslam saya perintahkan nggak untuk ditangkap? Tidak ada. Tapi saya ambil alih tanggung jawab. Di DKP pun saya katakan bahwa anak-anak itu tidak bersalah. Mereka adalah perwira-perwira yang terbaik. Saya tahu persis karena saya komandan mereka. Cek saja rekamannya di DKP. Tapi bahwa mungkin mereka salah menafsirkan, terlalu antusias, sehingga menjabarkan perintah saya begitu, ya bisa saja. Atau ada titipan perintah dari yang lain, saya tidak tahu. Intinya, saya mengaku bertanggung jawab.

Apa memang ada pihak yang ikut nimbrung saat itu memberikan perintah?
Bisa saja. Saya tidak tahu. Tapi tetap apa yang sudah terjadi adalah tanggung jawab saya. Tetap itu anak buah saya. Saya kan mesti percaya sama anak buah. Makanya saya nggak apa-apa diberhentikan. Saya nggak heran. Ini risiko saya. Iya kan?
Tapi kalau kemudian saya sudah berhenti, masih diisukan ini, itu, dibuat begini, begitu. Ah…, saya merasa dikecewakan oleh Pak Wiranto. Saya merasa harusnya dia tahu situasinya saat itu bagaimana. Dia tahu kok ada perintah penyelidikan itu. Begitu dia jadi pangab, saya juga laporkan, sedang ada operasi intelijen, sandi yudha, begini, begitu. Kepada beberapa menteri Pak Harto ngomong bahwa itu operasi intelijen. Tapi begitu Pak Harto tidak berkuasa, situasinya dimanfaatkan oleh perwira yang ingin menyingkirkan saya.



Apa betul AS berkepentingan agar Anda dipecat?
Tidak tahu. Tapi Cohen (Menhan AS William Cohen—Red.) kan ketemu
saya juga.
Perintahnya menyelidiki kok bisa kepeleset menculik. Bagaimana itu?
Ya. Tapi dalam operasi intelijen itu kan biasanya kita ambil, ditanyai, dan kalau bisa terus dia berkerja untuk kita. Kan begitu prosedurnya. Sudahlah, itu kesalahan teknis, yang kemudian dipolitisasi. Dan memang waktu itu saya harus dihabisi. Dulu Jenderal Soemitro dituduh terlibat Malari, mau menyaingi Pak Harto. Pak H.R. Dharsono dituduh terlibat kasus Tanjung Priok. Itu politik. Yang kemudian naik orang yang nggak bisa apa-apa, nggak pernah bikin inisiatif dan karenanya tidak pernah bikin salah. Lihat Prancis, itu kan negara yang menjunjung tinggi hak sasai manusia. Tapi, dia ledakkan kapal Greenpeace yang mau masuk ke perairan nasionalnya. Kalau sudah kepentingan nasional dia ledakkan itu.

Anda kan lama di luar negeri, besar di negara yang liberal, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kok Anda tetap mentolerir gaya penangkapan atau penculikan itu? Bukankah itu menjadi sorotan dunia internasional terhadap penegakan HAM di Indonesia?
Benar. Begini, secara moral, saya tidak salah karena orang-orang itu berniat berbuat kejahatan yang bertentangan dengan hak-hak asasi manusia. Menurut saya membuat aksi pengeboman, membakar terminal, untuk mengorbankan orang-orang tidak berdosa. Mereka justru membahayakan hak asasi manusia orang lain. Tidak bisa dong. Kalau you berbeda dalam politik, you bertempur lewat partai politik. Jangan bikin aksi teror.
Informasi soal rencana pengeboman itu didapat dari interogasi, bukan kita ngarang. Dapat keterangan dari mereka. Anda dengar ancaman bom tiap minggu. Seluruh bank tutup, BI tutup. Korban kepada bangsa bagaimana. Itu aksi destabilisasi. Jadi, jangan salah, untuk menegakkan demokrasi, kita justru harus menjaga keamanan. Tidak bisa demokrasi tanpa keamanan. Itu duty kita, panggilan kita. Tapi, lawan-lawan saya lebih kuat. Punya media massa, punya kemampuan untuk perang psikologi massa.



Kok Anda dulu tidak segera membantah kalau memang merasa tidak bersalah?
Hashim memang menyuruh saya. Kamu harus jawab dong. Saya malas juga. Saya kan tidak berbuat. Saya percaya kebenaran akan muncul. Hashim bilang, “Tidak bisa dong kalau kamu diam berarti kamu mengakui itu benar.” Memang ada teori itu. Teori pengulangan kebohongan. Kalau diulang-ulang terus, orang jadi percaya. Itu teori yang digunakan Hitler kepada rakyat Jerman.

Anda tidak mau nuntut soal pemecatan itu karena tidak ingin mempermalukan Pak Harto?
Benar, terutama itu. Juga tak ingin mencemari institusi ABRI, khususnya TNI AD. Bagaimanapun juga Pak Harto jenderal bintang lima. Ini kan tidak baik dalam iklim dan budaya bangsa Indonesia. Apa pun yang terjadi. Ada masalah dilematis, bagaimanapun dia kakek dari anak saya. Itu yang dilematis. Walaupun dia kemudian membenci saya.

Sebelumnya, Prabowo merasa diperlakukan tidak adil kala dipaksa menyerahkan jabatan sebagai pangkostrad pada 22 Mei 1998. “Saya tak sempat membuat memorandum serah terima jabatan. Istri saya, ketua Persit pun, tak sempat serah terima. Setahu saya, dalam sejarah ABRI, belum pernah ada perwira tinggi dipermalukan oleh institusinya, seperti yang saya alami,” kata Bowo. Dia memang digeser saat situasi politik gojang-ganjing dan Soeharto baru lengser pada 21 Mei 1998. Dugaan yang beredar saat itu, Bowo diganti karena dianggap hendak melancarkan kudeta kepada Habibie. Malam itu, sesudah pergantian presiden pagi harinya, situasi Jakarta memang genting. Sejumlah pasukan berseragam loreng tampak di seputar wilayah Istana Negara, Monas, Jakarta.
Dugaan terjadi pengepungan Istana sempat dibantah habis-habisan oleh Mabes ABRI. Padahal, sejumlah media massa memberitakannya. Kemudian, pada 22 Februari 1999, di depan sejumlah eksekutif pers dalam forum Asia-German Editors, di Istana Merdeka, Presiden Habibie bercerita soal pengepungan itu. Habibie mengaku keluarganya terancam malam itu, dan nyaris diungsikan. “Tidak usah ditutup-tutupi, kita tahulah yang memimpin konsentrasi pasukan itu, orangnya Prabowo Subianto,” kata Habibie berapi-api. Dia mengaku diberi tahu Wiranto. Pers geger. Prabowo saat itu sudah di luar negeri. Lewat kawan dekatnya, ia membantah.



Dan, dua hari kemudian, dalam sidang di Komisi I DPR RI, Jenderal Wiranto membantah ucapan Habibie. Menurutnya, itu bukan konsentrasi pasukan, melainkan konsolidasi. Tak ada yang berniat kudeta saat itu. Anehnya, Habibie tak bereaksi atas bantahan Wiranto itu. Sehingga publik makin bingung, mana yang benar, ucapan Habibie atau Wiranto. Benarkah Habibie dapat masukan dari Wiranto? Sebab dalam satu pertemuannya dengan tokoh Dewan Dakwah Islamiyah, 30 Juni 1998, Habibie mengaku diberi tahu soal konsentrasi pasukan itu oleh Letjen TNI Sintong Panjaitan, orang dekat Habibie yang kini menjabat sesdalopbang.



Setelah berkelana di luar negeri, ketenangan Prabowo terusik oleh ucapan Habibie itu, yang dikutip oleh pers luar negeri pula. Tapi, bantahan Wiranto cukup menenangkannya. “Pak Wiranto harus membantah karena memang apa yang diucapkan Habibie tidak benar,” kata Bowo. Menurutnya, semua panglima saat itu menerima perintah dari Mabes ABRI. Saat situasi genting, ada pembagian tugas, bahwa Kopassus dipasrahi mengawal presiden dan wakil presiden, sedangkan Kostrad diminta menjaga objek vital dan strategis. Kata Prabowo, untuk melaksanakan perintah Mabes ABRI itulah sejumlah pasukan berada di sekitar kawasan Istana dan Monas. “Pak Wiranto tahu persis bahwa perintah itu ada. Saksinya banyak, para panglima komando,” kata Bowo.



Dalam pemeriksaan di TGPF, ada kesan kegiatan Anda pada 13 Mei 1998 tidak diketahui. Muncul kecurigaan, Anda sedang apa saat itu? Apa sih yang Anda lakukan hari itu?
Saya mulai dari 12 Mei 1998. Malam itu, pukul 20.00 wib, ketika di rumah Jl. Cendana No. 7, saya ditelepon Sjafrie (Pangdam Jaya saat itu, Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin). Kata dia, “Gawat nih, Wo, ada mahasiswa yang tewas tertembak.” Saya lalu bergegas ke Makostrad. Saya sudah antisipasi, besok pasti ramai. Maka pasukan saya konsolidasi. Kalau perlu tambahan pasukan kan mesti disiapkan tempatnya. Mau ditaruh di mana mereka. Malam itu saya terus memantau situasi. Lalu, terpikir oleh saya, kelanjutan rencana acara Kostrad di Malang pada 14 Mei 1998. Rencananya inspektur upacara adalah Pangab Wiranto. Pangkostrad juga harus hadir. Kalau ibu kota genting, apa kita masih pergi juga?
Keesokan harinya, sejak pukul 08.00 WIB, saya mengontak Kol. Nur Muis dan menyampaikan usulan agar acara di Malang ditunda. Atau, kehadiran pangab dibatalkan saja karena situasi ibu kota genting. Biar saya saja yang berangkat. Jawaban dari Pak Wiranto yang disampaikan lewat Kol. Nur Muis, acara tetap berlangsung sesuai rencana. Irup (Inspektur Upacara—Red.) tetap Pak Wiranto dan saya selaku pangkostrad tetap hadir. Beberapa opsi usulan saya tawarkan kepada Pak Wiranto, yang intinya agar tidak meninggalkan ibu kota, karena keadaan sedang gawat. Posisi terpenting yang harus diamankan adalah ibu kota. Tapi, sampai sekitar delapan kali saya telepon, keputusan tetap sama. Itu terjadi sampai malam hari.
Jadi, pada 14 Mei, pukul 06.00 WIB kita sudah berada di lapangan Halim Perdanakusumah. Saya kaget juga. Panglima utama ada di sana. Danjen Kopassus segala ikut. Saya membatin, sedang genting begini kok seluruh panglima, termasuk panglima ABRI malah pergi ke Malang. Padahal, komandan batalion sekalipun sudah diminta membuat perkiraan cepat, perkiraan operasi, begini, lantas bagaimana setelahnya. Tapi, ya sudah, saya patuh saja pada perintah. Saya ikut ke Malang.
Kembali ke Jakarta sekitar pukul 11.00 WIB. Ketika hendak mendarat di Halim, ibu kota terlihat diselimuti asap hitam. Selanjutnya, seperti telah ditulis di berbagai media massa, saya membantu mengingatkan Sjafrie perlunya mengamankan ibu kota lewat patroli dengan panser di sepanjang Jl. Thamrin. Malam harinya, saya bertemu dengan sejumlah orang di Makostrad. Itu yang kemudian dituduh mau merencanakan kerusuhan. Padahal, di tengah jalan sore itu saya ditelepon, karena Setiawan Djodi dan Bang Buyung Nasution ingin bertemu. Ternyata sudah ada beberapa orang di kantor saya, ada Fahmi Idris, Bambang Widjojanto, dan beberapa orang lain. Itu pertemuan terbuka, membicarakan situasi yang terakhir. Bang Buyung dominan sekali malam itu. Dia banyak bicara. Acara ditutup makan malam dan kemudian kami ada rapat staf di Mabes.
Kalau kemudian surat Muladi mengatakan saya bersalah karena gagal menjaga keselamatan negara sehingga menimbulkan kerusuhan 13-14 Mei, bagaimana ceritanya.

Pangkoops, selaku penanggung jawab keamanan ibu kota adalah Pangdam Sjafrie?
Mestinya iya. Penanggung jawab yang lebih tinggi ya panglima ABRI.

Dalam pemeriksaan di TGPF, mantan Ka BIA (Kepala Badan Intelijen ABRI—Red.) Zacky Makarim, konon mengatakan bahwa sebulan sebelum peristiwa Trisakti, ada perkiraan situasi intelijen versi Anda, yang mengatakan, eskalasi meningkat dan dikhawatirkan akan ada martir di kalangan mahasiswa. Bagaimana Anda sampai pada kesimpulan itu?
Situasinya memang demikian. Aksi mahasiswa kan bukan cuma di Jakarta, melainkan meluas ke daerah. Di Yogyakarta, aksi mahasiswa malah sempat bentrok. Berdasarkan analisis situasi, saya mengingatkan kemungkinan adanya eskalasi yang memanas dan kalau aksi mahasiswa meluas, bukan tidak mungkin jatuh korban atau ada pihak-pihak yang ingin ada korban di pihak mahasiswa. Itu saya ingatkan.

Tapi, justru Anda dituduh bertanggung jawab atas penembakan mahasiswa Trisakti?
Iyalah. Saya ini selalu dituduh. Apa untungnya bagi saya membuat jatuh korban? Saat itu kan presidennya Pak Harto. Mertua saya. Saya bagian dari status quo itu. Kan begitu tuduhannya. Masak saya membuat situasi agar Pak Harto jatuh. Pak Harto jatuh kan saya jatuh juga. Sejarah kan begitu kejadiannya.


Mungkin Anda ingin menunjukkan bahwa Wiranto tidak kapabel mengamankan Jakarta?
Tidak ada alasan juga. Motifnya tidak ada.

Bukankah Anda pernah disebut-sebut minta jabatan pangab dan katanya dijanjikan Habibie untuk jadi pangab?
Lebih dari tiga kali Habibie mengatakan kepada saya. “Bowo, kalau saya jadi presiden, you pangab.” Itu faktanya. Habibie bahkan mengatakan saya ini sudah dianggap anak ketiganya. Saya memang dekat dengan Habibie, karena saya mengagumi kepandaiannya, visinya. Meskipun sekarang saya kecewa karena dia menuduh saya berbuat sesuatu yang bohong. Saya merasa dikhianati. Bahwa saya ingin jadi pangab, apakah itu salah. Setiap prajurit, tentara, tentu bercita-cita menjadi pangab. Why not? Saya tidak pernah menyembunyikan itu. Bahwa kemudian dipolitisasi, seolah-olah pada saat genting, saat pergantian kepemimpinan 21 Mei 1998 itu, saya minta jadi pangab, silakan saja. Tapi, saya tak pernah minta jadi pangab kepada Habibie.



Benar tidak Anda pernah didesak jadi pangab sekitar 19-20 Mei itu?
Ada yang mendesak. Bahkan ada yang mengusulkan agar saya mengambil alih situasi. Saya tolak. Saya orang yang konstitusional. Wapres masih ada dan sehat. Menhankam/Pangab masih ada. Tidak ada alasan untuk mengambil alih. Kalau saya melakukan kudeta, setelah itu mau apa? Inkonstitusional, tidak demokratis, dan lebih berat lagi, secara psikologis saya ini kan terkait dengan keluarga Pak Harto. Kalau Pak Harto sudah menyerahkan ke Habibie, masak saya mau kudeta? Di luar itu semua, yang terpenting, saya berasal dari keturunan keluarga pejuang. Anda tahu paman saya gugur sebagai pahlawan muda. Kakek saya pejuang. Moyang saya, selalu berjuang melawan penjajah kolonial Belanda. Bagaimana mungkin saya menodai garis keturunan yang begitu saya banggakan, dengan berpikir mengambil alih kekuasaan secara inkonstitusional.

Ketika Habibie mengatakan Anda datang menemui Habibie pada 22 Mei 1998, benarkah Anda membawa senjata dan pasukan sehingga Habibie merasa terancam?
Senjata saya tanggalkan di depan pintu. Jangankan menghadap presiden, wong menghadap komandan kompi saja senjata harus dicopot. Bohong besar berita yang mengatakan saya hendak mengancam Habibie.
Jujur saja, kalau memang saya ingin, bisa saja. Jangan meremehkan pasukan Kopassus, tempat saya dibesarkan. Ingat, Pak Sarwo Edhi (almarhum) hanya butuh dua kompi untuk mengatasi situasi saat G-30-S/PKI. Dan anak buah saya memang ada yang sakit hati saya diberhentikan seperti itu. Pataka komando hendak diambil begitu saja tanpa sepengetahuan saya. Saya datang ke Habibie karena sebelumnya dia selalu berkata. “Bowo, kalau ada keragu-raguan, jangan segan-segan menemui saya.” Itulah yang saya lakukan. Menemui Habibie untuk bertanya apakah betul dia ingin mengganti saya dari jabatan pangkostrad. Habibie bilang turuti saja perintah atasan. Ini kemauan ayah mertua kamu juga. Jadi, Pak Harto memang minta saya diganti.

Soal anggapan bahwa para jenderal ingin menyingkirkan Anda, apakah ini disebabkan oleh sikap Anda sebelumnya yang disebut arogan, karena dekat dengan pusat kekuasaan?
Saya akui, itu ciri khas. Dan itu jadi senjata buat yang ingin menjatuhkan. Tapi kita lihat kepemimpinan itu dari output. Bisa tidak meraih prestasi kalau prajuritnya tak semangat. Semangat itu tidak bisa dibeli dengan uang. Kadang-kadang mereka mau mati karena bendera. Kain itu harganya berapa? Tentara Romawi mati-matian demi bendera. Itu kan kebanggaan. Bagaimana? Saya ciptakan teriakan, berapa harganya? Saya dapatkan dari gaya suku dayak. Teriakan panjang itu bisa membangkitkan semangat, mengurangi ketakutan, dan menakutkan musuh. Pakai duit berapa? Tapi hal-hal ini tidak populer di mata the salon officer. Apa nih Prabowo pakai nyanyi-nyanyi segala. Pakai bendera, pakai teriakan. Kenapa orang fanatik membela sepakbola, sampai membakar, ini psikologi massa. Masa kita mau mati karena uang? Buat apa uangnya kalau kita harus mati.



Sebagai menantu presiden saat itu, tentu Anda lebih mudah naik pangkat dibanding yang lain. Ini bikin cemburu juga kan?
Ya, tapi akses kepada penguasa politik. Itu wajar. Jenderal Colin Powell, peringkat ke berapa dia bisa jadi pangab AS. Dia bekas sekretaris militer Bush waktu jadi wakil presiden. Jadi, waktu Bush jadi presiden, dia jadi pangab. Bahwa saya punya akses kepada penguasa politik, saya sependapat. Tapi kan bukan hanya saya. Pak Wiranto kan dari ajudan presiden. Langsung kasdam, langsung pangdam, langsung pangkostrad. Itu kan tuduhan saja kepada saya. Coba dilihat berapa kali saya VC (kontak senjata langsung di medan operasi), berapa kali bertugas di daerah operasi, berapa kali tim saya di Kopassus merebut kejuaraan, berapa kali operasi militer saya selesaikan, apa yang saya buat di Mount Everest itu kan mengangkat bangsa. Berapa saya melatih prajurit komando dari beberapa negara. Itu kan tidak dilihat. Yang dicari cuma daftar dosa saya. Ya memang kalau you dalam keadaan kalah politik, segala dosa bisa ditemukan. Dia keluar negeri nggak izin, dia ini, dia itu. Semua bisa ketemu. Kalau menang? Itu kan politik.

Jordania, seolah menjadi negara ibu yang kedua bagi Letjen TNI (Purn.) Prabowo Subianto. Di Amman, ibu kota Yordania yang terletak di jazirah Arab, mantan pangkostrad ini tinggal di apartemen. Prabowo, yang dicopot dari jabatan dan kariernya di ABRI, mengaku jatuh cinta pada Jordania tanpa sengaja. “Saat saya disingkirkan oleh ABRI, oleh elite politik di Indonesia, negeri ini menerima saya dengan baik,” kata dia.
Persahabatannya dengan Raja Abdullah dimulai kala sang raja masih pangeran dan menjadi komandan tentara Jordania. Mereka bertemu di AS, tak lama setelah Prabowo selesai berobat di Jerman, setelah pensiun dari militer tahun lalu. Pangeran Abdullah menyatakan simpati dan mengundangnya mampir ke Amman.



Undangan itu dipenuhi Bowo. Pada hari dan jam yang ditentukan (sekitar pukul satu siang), Prabowo berkunjung ke markas tentara pimpinan Pangeran Abdullah. Terkejut dia karena untuk menyambut kehadirannya telah disiapkan upacara penyambutan tamu secara militer. Padahal Prabowo datang mengenakan busana kasual. Oleh anak buah Pangeran Abdullah, Prabowo “dipaksa” menginspeksi pasukan. Di ujung barisan, Pangeran Abdullah tampak tersenyum-senyum dan memeluk Bowo. “Di sini, Anda tetap jenderal,” bisik Abdullah. Tak lama kemudian, menjelang ayahnya, Raja Hussein mangkat, Abdullah dinobatkan sebagai putra mahkota dan kemudian menjadi Raja Jordania. (Uni Z. Lubis)

*) Dimuat dalam rubrik Wawancara Khas Majalah PANJI No. 28/III, 27 Oktober 1999

KESAKSIAN SUMITRO TENTANG PRABOWO

In "Politika"

PRABOWO: KAMBING HITAM 1998

In "Politika"

PRABOWO: SAYA MENJUNJUNG TINGGI KONSTITUSI

PRABOWO DIFITNAH

 

PRABOWO: KAMBING HITAM 1998

Oleh Jose Manuel Tesoro
Majalah Asiaweek

====================
Catatan Redaksi: Artikel ini diterjemahkan dari laporan investigasi yang ditulis Majalah Asiaweek Vo. 26/No. 8, 3 Maret 2000. Membaca artikel ini kita akan diantarkan oleh Tesoro kepada konstruksi fakta-fakta yang berbeda dengan stigma yang melekat pada berbagai peristiwa pada 1998.
====================

Satu pertanyaan yang akan selalu terlontar ketika membahas tragedi 1998 di Indonesia adalah: benarkah Prabowo adalah dalang yang sebenarnya?

Pada malam hari tanggal 21 Mei 1998, kisah itu dimulai. Lusinan tentara bersiap siaga di sekitar Istana Merdeka Jakarta dan kediaman B.J. Habibie di pinggir kota. Habibie, kurang dari 24 jam sebelumnya telah menjadi presiden Indonesia ketiga. Komandan dari pasukan ini adalah Letnan Jenderal Prabowo Subianto yang dikenal brutal. Seminggu sebelunmya, dia telah menyusun kekuatan terselubung pada pertemuan yang diselenggarakannya diam-diam—operasi-operasi pasukan khusus, preman jalanan, dan kekuatan muslim radikal—yang bertugas membunuh, membakar, memerkosa, merampok dan menyebarkan kebencian antar-ras di jantung kota Jakarta. Tujuannya: untuk merusak nama saingannya, Panglima ABRI Jenderal Wiranto, dan memaksa mertuanya, Soeharto untuk menjadikannya sebagai panglima angkatan bersenjata. Selangkah kemudian, di puncak kekacauan itu, dia akan menjadi presiden.
Pengunduran diri Soeharto yang terlalu dini sebagai presiden menggagalkan ambisi-ambisi Prabowo. Maka, dia melampiaskan kernarahannya pada Habibie. Malapetaka bagi Indonesia, dan mimpi bu-ruk bagi Asia Tenggara, mungkin akan terjadi, jika tidak datang sebuah perintah dari Wiranto untuk membebas-tugaskan jenderal yang berbahaya dan di luar kontrol itu dari posisinya sebagai Pangkostrad. Dengan marah sekali, Prabowo membawa tentaranya ke halaman istana dan mencoba mengepungnya, lalu dengan menyandang senjata memasuki ruang kerja Habibie.
Tetapi akhirnya dia dapat dikalahkan. Usaha kudetanya ini adalah puncak dari drama sepuluh hari di sekitar jatuhnya Soeharto, pemimpin Indonesia selama tiga dekade.
Masalahnya, tidak semua rincian kejadian itu benar adanya, bahkan mungkin tak ada yang benar.
Yang pertama adalah tentang apa yang dilakukan Prabowo. “Saya tak pernah mengancam Habibie,” katanya. Apakah Prabowo merencanakan kerusuhan Mei untuk melawan etnik Cina di Indonesia sebagai jalan menjatuhkan Wiranto atau Soeharto? “Saya tidak berada di belakang kerusuhan-kerusuhan itu. Itu adalah kebohongan besar,” dia menjawab dengan sungguh-sungguh. “Saya tidak pernah mengkhianati Habibie, saya tidak pernah mengkhianati negara.”
Prabowo bukan orang suci. Selama 24 tahun, dia menjadi anggota militer Indonesia yang setia mengikuti perintah Presiden. Dia telah membangun pasukan khusus yang elit, Kopassus, untuk melawan pemberontakan dan terorisme di dalam negeri. Prabowo juga telah menikahi putri kedua Soeharto dan menikmati kekayaan, kekuatan, dan kebebasan dari pertanggungjawaban hukum yang dinikmati oleh The First Family. Dia mengaku menculik sembilan aktivis pada awal 1998, beberapa di antaranya disiksa. Sekitar 12 orang lainnya yang diyakini telah diculik pada operasi yang sama, hingga kini tak ada kabarnya.
Tapi apakah Prabowo seorang iblis? Agustus 1998, Dewan Kehormatan Perwira (DKP) mendapati dia melakukan kesalahan dalam menafsirkan perintah atasan, dan merekomendasikan sanksi serta pengadilan militer. Prabowo lalu dibebas-tugaskan. Pada laporannya bulan Oktober 1998, Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk pemerintah untuk menyelidiki kerusuhan Mei meminta dia diselidiki tentang kerusuhan tersebut. Sejak itu, media massa domestik dan mancanegara menghubungkan namanya dengan istilah-istilah seperti “merencanakan”, “dalang yang licik, kejam, dan sembrono”, “orang fanatik yang haus kekuasaan.”
Tertulis dalam suratkabar terbitan Asia: “Dia dikatakan membenci orang-orang Cina”. Keyakinan bahwa dialah yang memulai kerusuhan-kerusuhan itu dan gagal untuk menghentikannya, telah dicatat dalam buku-buku sejarah. “Aku monster di balik semuanya,” Prabowo berkata dengan tragis.


Menurut pendapat jurnalis veteran Aristides Katoppo: “Dia telah dibuat menjadi orang yang dipersalahkan untuk sesuatu yang tidak diperbuatnya. Dia mungkin menginginkan sesuatu. Tetapi mengadakan kudeta? Ini tidak benar. Ini disinformasi.”
Sekalipun begitu, hampir dua tahun sejak Soeharto mundur, tidak ada bukti muncul ke permukaan yang menghubungkan Prabowo dengan ke-rusuhan-kerusuhan yang memicu jatuhnya Orde Baru. Gambaran yang lengkap dari hari-hari tersebut tetap tidak jelas dan tersamar dalam laporan-laporan yang saling bertentangan, dan sumber-sumber anonim. Pada September 1998, Marzuki Darusman, yang kemudian menjabat ketua TGPF dan kemudian menjadi Jaksa Agung, mengungkapkan kepada para wartawan. “Saya rasa terdapat banyak lagi hal lain, selain Prabowo. Saya mengatakan bahwa dia hanya penjaga dari rahasia-rahasia tersebut. Dan dia mungkin dapat dipengaruhi untuk mengungkapkan sedikit jika terpaksa.”
“Ada kelompok tertentu yang menginginkan saya menjadi kambing hitam, mungkin untuk menyembunyikan keterlibatan mereka.” (Prabowo Subianto)
Prabowo telah diadili oleh opini publik dan didapati bersalah. Tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan memberikan kesaksiannya. Dia menghabiskan waktunya di luar negeri. Sementara itu, istrinya tetap di Indonesia dan anaknya menempuh studi di Amerika Serikat.
Saat ini, banyak orang mengakui bahwa Prabowo mungkin sasaran yang mudah, tetapi tidak sepenuhnya sasaran yang tepat. Menurut pendapat jurnalis veteran Aristides Katoppo: “Dia telah dibuat menjadi orang yang dipersalahkan untuk sesuatu yang tidak diperbuatnya. Dia mungkin menginginkan sesuatu. Tetapi mengadakan kudeta? Ini tidak benar. Ini disinformasi.”
Prabowo sendiri percaya bahwa tuduhan terhadapnya memiliki sebuah alasan. “Ada kelompok tertentu yang menginginkan saya menjadi kambing hitam, mungkin untuk menyembunyikan keterlibatan mereka.”
Yang muncul dari pemikiran pribadi Prabowo, seiring penyelidikan sebuah majalah independen, adalah sesuatu yang jauh berbeda, lebih mirip dongeng sebenarnya, daripada penilaian umum bahwa jatuhnya Soeharto adalah buah dari pertempuran antara si baik dan si jahat, dimana Prabowo dianggap sebagai penjahatnya. Kisah ini adalah laporan dari dan tentang politik tingkat tinggi Indonesia, jangkauan tertinggi politik Indonesia, sebuah pengungkapan rahasia yang terus berubah secara tak terduga, dan kerumitan dari aktor-aktornya. Kisah ini menantang pemahaman kita mengenai negeri ini: militernya, keluarga mantan penguasanya, dan sejarahnya. Apapun gambaran yang Anda dapatkan, tidaklah mungkin melihat mundurnya Soeharto di masa lalu, atau kepribadian dan konfliknya dengan masa sekarang, dengan cara yang sama seperti sebelumnya.



RANGKAIAN KEJADIAN
Banyak cerita beredar di Jakarta tentang Prabowo. Pada cerita popular tentang kejatuhan Soeharto, mantan perwira pasukan khusus seringkali berperan sebagai pengarang cerita tersebut: tentang seorang penjahat yang jenius, jika dia mau menjelaskan, dapat menunjukkan bagaimana seluruh rangkaian kejadian dari peristiwa-peristiwa yang dia rencanakan untuk memutuskan suatu persekongkolan yang cerdik.
Tetapi pada akhir kekuasaan Soeharto, dia bukan satu-satunya tokoh. Terdapat banyak aktor, banyak motif, dan banyak kelicikan. Di tengah kerusuhan sosial dan kemerosotan ekonomi, di kalangan elit Jakarta telah rnenjadi jelas bahwa jauh sebelum Mei 1998, pertanyaannya bukan lagi apakah Presiden akan mengundurkan diri atau tidak, tetapi kapan dia akan mundur. Ini berarti mereka terlibat dalam permainan yang sulit: bertahan dalam loyalitas terhadap Soeharto, atau setidaknya kelihatan demikian, dan pada saat yang sama menyelamatkan diri dan bersiap meniti masa depan tanpa Soeharto.
Para mahasiswa dan kaum oposisi yang populer, terlepas dari high-profile mereka, adalah pemain yang paling tak berdaya. Keputusan yang sesungguhnya dibuat di sekeliling Presiden. Ada enam anak Soeharto. Ada wakil presidennya, Habibie. Ada menteri-menteri Soeharto dan ketua parlemennya. Dan ada kekuatan pasukan angkatan bersenjatanya, dan dua jenderal tingginya, Wiranto dan Prabowo.
Menjelang peristiwa Mei, Prabowo telah nyaman berada di pusat kekuasaan. Pada Maret 1998, dia telah dipromosikan dari Danjen Kopassus menjadi Panglima Komando Strategi Angkatan Darat. Jabatan baru membuatnya menjadi seorang jenderal bintang tiga. Teman sejawatnya di Kopassus, Mayor Jenderal Syafrie Syamsuddin telah menjadi komandan garnisun ibukota sejak September 1997. Mantan pimpinan Kopassus sebelum Prabowo, Jenderal Subagyo Hadisiswoyo, telah menjadi KSAD. Sekutunya yang lain, Mayor Jenderal Muchdi Purwopranjono, kini menjadi bos Kopassus yang baru.
Hubungan Jenderal Prabowo dengan atasannya, Wiranto, tak begitu baik. “Tidak ada chemistry yang bagus di antara kami,” kata Prabowo. “Kami tidak pernah bertugas pada unit yang sama. Kami berasal dari latar belakang yang berbeda.”
Wiranto dan Prabowo berada dalam posisi yang seimbang. Tetapi pada bulan Maret, saat MPR memilih kembali Soeharto dan menunjuk Habibie sebagai Wakil Presiden, Prabowo kelihatan melangkah satu tingkat lebih tinggi. Dia sahabat lama Habibie. Mereka sama-sama mempunyai watak khas barat dan sebuah idealisme yang optimistis.
Wiranto tumbuh dewasa dalam tradisi Jawa. Prabowo tumbuh dewasa di luar negeri, di ibukota-ibukota negara-negara di Eropa dan Asia. Prabowo selalu ditempatkan pada tugas lapangan dan medan tempur, sedangkan Wiranto menghabiskan waktu pada pekerjaan staf dan teritorial. Setelah empat tahun bertugas sebagai ajudan Soeharto, karir Wiranto melesat menjadi Pangdam Jaya dan Pangkostrad. Tahun 1997 dia menjadi KSAD. Maret 1998, Soeharto menjadikannya sebagai panglima angkatan bersenjata dan menteri pertahanan. Kepada Wiranto, Asiaweek mengirim klaim dan komentar Prabowo yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam laporan ini. Ajudan Wiranto menjawab bahwa Wiranto memutuskan untuk menanggapinya dalam edisi Asiaweek selanjutnya.
Wiranto dan Prabowo berada dalam posisi yang seimbang. Tetapi pada bulan Maret, saat MPR memilih kembali Soeharto dan menunjuk Habibie sebagai Wakil Presiden, Prabowo kelihatan melangkah satu tingkat lebih tinggi. Dia sahabat lama Habibie. Mereka sama-sama mempunyai watak khas barat dan sebuah idealisme yang optimistis. “Saya suka pandangannya tentang teknologi tinggi,” kata Prabowo. “Hal itu menarik hati saya.” Selalu terdapat hal seperti ini: “Kami akan menunjukkan bahwa Indonesia dapat menjadi luar biasa.” Mereka sering bertemu. Di antara sesama jenderal, Prabowo merupakan pelindung Habibie yang sangat bersemangat.
Kesehatan Soeharto mulai goyah. Dia terkena stroke ringan pada bulan Desember 1997. Habibie memiliki kesempatan yang baik untuk menggantikannya, peluangnya jauh lebih baik daripada yang pernah dialami para wakil presiden sebelumnya. Bagi Prabowo, kenaikan Habibe menjadi presiden berarti sebuah peluang emas untuk menjadi Panglima ABRI. “Beberapa kali dia (Habibie) menyebutkan: kalau saya jadi presiden, kamu akan menjadi panglima angkatan bersenjata, kamu akan berbintang empat.”


Ketika dia telah mendapatkan satu reputasi atas kesetiaan penuhnya pada Soeharto, Prabowo juga memelihara hubungan dengan pihak-pihak yang mengkritik rezim Orde Baru.
Itu akan menjadi kenyataan jika terjadi suksesi wajar. Runtuhnya rupiah, yang mulai pada bulan Oktober 1997, telah mengirimkan gelombang kerusuhan sosial ke seluruh Nusantara. Januari 1998, sebuah bom meledak di sebuah apartemen di Jakarta yang sedang dipakai oleh anggota sayap kiri Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang terlarang. Militer berusaha menghadapi tuntutan demonstrasi mahasiswa. Beberapa aktivis hilang secara misterius pada 27 April. Pius Lustrilanang memberi kesaksian tentang penculikan dan dua bulan penahanannya. Itu adalah laporan pertama dari banyak laporan oleh para aktivis yang diculik. Selama interogasinya, Lustrilanang mengatakan, dia telah disetrum dengan aliran listrik dan dibenamkan ke dalam air. Walau Wiranto menyangkal bahwa penculikan itu adalah policy, muncul kecurigaan umum yang diarahkan pada tubuh militer, khususnya Kopassus, yang masih identik dengan Prabowo, meskipun dia tidak lagi bersatu dengan unit tersebut.
Ketika dia telah mendapatkan satu reputasi atas kesetiaan penuhnya pada Soeharto, Prabowo juga memelihara hubungan dengan pihak-pihak yang mengkritik rezim Orde Baru. Prabowo menjalin hubungan dengan Jenderal Nasution hingga Adnan Buyung Nasution, seorang ahli hukum yang menjadi pendiri Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, sebuah lembaga yang banyak membela dan membantu aktivis-aktivis anti-Soeharto.
Prabowo membangun hubungan dengan tokoh-tokoh muslim, yang menganggap diri mereka menjadi korban pemerintahan militeristik yang dipengaruhi oleh kekuatan Kristen, sekaligus korban pengucilan ekonomi dalam dominasi etnik Cina. Di antara mereka ada nama Amien Rais, seorang profesor dari Yogyakarta yang melakukan perlawanan terhadap kekuatan Kristen dan dominasi etnis Cina di bidang ekonomi dan bisnis, dan mulai mengeluarkan kritik terbuka terhadap Soeharto.
Kontak-kontak Prabowo yang tidak lazim itu, dan kedekatannya dengan Habibie, membuatnya terasing dari lingkungannya di sekeliling Presiden.

KERUSUHAN
Kejadian tersebut bermula hari Selasa, 12 Mei, ketika Prabowo menerima panggilan telepon. Beberapa mahasiswa tertembak selama demonstrasi di Universitas Trisakti. Naluri pertama Prabowo adalah untuk menyalahkan pasukan keamanan yang tidak disiplin. “Kadang-kadang polisi dan tentara kita begitu tidak profesional. Anda dapat melihat beberapa kesatuan seperti itu. Ya, Tuhan, ini bodoh. Itu adalah reaksi pertama saya.”
Merasa situasi darurat segera terjadi, dia pergi ke markas besarnya di Medan Merdeka, yang hanya terletak di samping markas garnisun. Sebagai Panglima Kostrad, tugas Prabowo adalah menyediakan anak buah dan peralatan. “Saya memanggil pasukan, menyiagakan mereka,” katanya. “Pasukan ini selalu di bawah kendali operasional dari komandan garnisun. Itulah sistem kami. Saya pada dasarnya hanya berkapasitas sebagai pemberi saran. Saya tidak mempunyai wewenang.”
Dia kembali ke rumah setelah tengah malam, tetapi kembali ke markas Kostrad pagi-pagi esok harinya, 13 Mei. Ketika perusuh mulai merampok dan membakar gedung-gedung, Prabowo menghabiskan waktu seharian untuk memikirkan cara bagaimana menggerakkan dan menampung batalion-batalionnya. Kecemasan lain: esok harinya Wiranto telah dijadwalkan memimpin sebuah upacara angkatan darat pada pagi berikutnya di Malang, Jawa Timur, sekitar 650 km lebih dari ibukota yang sedang kacau. Sepanjang tanggal 13 Mei, Prabowo berkata bahwa dia mencoba membujuk Wiranto untuk membatalkan kehadirannya di Malang. “Saya menganjurkan bahwa kita membatalkan upacara tersebut di Malang,” katanya. “Jawabnya: tidak, upacara tersebut tetap berlangsung. Saya menelepon kembali. Itu terjadi bolak-balik. Delapan kali saya menelepon kantornya, delapan kali saya diberitahu bahwa upacara itu harus tetap dilaksanakan.”
Jadi pada jam enam pagi, hari Kamis tanggal 14 Mei, Prabowo tiba di pangkalan udara Halim di Jakarta Timur. Dia mengatakan terkejut, pada situasi yang tegang seperti ini, menjumpai sebagian besar pimpinan militer ada di sana. Selama penerbangan dan upacara, dia mengatakan bahwa Wiranto dan dia tak banyak bicara satu sama lain.
Mereka tiba kembali di ibukota lewat tengah hari. Prabowo kembali ke markas besar Kostrad, lalu langsung menemui Syafrie. Pangdam Jaya saat itu akan mensurvei bagian barat kota dengan helikopter. Prabowo menerima ajakan Syafrie untuk bergabung. Sambil menyaksikan hari kedua kerusuhan dari langit yang berasap, Prabowo tak habis pikir, “Mengapa terdapat begitu sedikit tentara di sekitarnya?”
Sekitar jam 03.30 sore hari, Prabowo meninggalkan Kostrad untuk menemui Habibie. Presiden sedang berada di Kairo sejak 9 Mei untuk menghadiri sebuah konferensi tingkat tinggi. Wakil Presiden dan Prabowo berbincang tentang kemungkinan sebuah suksesi. Berdasarkan konstitusi, Prabowo menjelaskan bahwa Habibie adalah pengganti Soeharto. Kemudian berganti topik tentang siapa Pangab berikutnya. “Saya harus tahu tentang pergantian itu,” kata Prabowo. “Dia (Habibie) berkata, ‘jika namamu muncul, saya akan setujui’. Ada sebuah perbedaan besar di sana.”


Tengah malam, Prabowo ditelepon sekretarisnya. Buyung Nasution dan sekelompok tokoh dari berbagai latar belakang ingin menemuinya.
Dalam perjalanan kembali menuju markas Kostrad, Prabowo memperhatikan bahwa urat nadi bisnis utama Jakarta kelihatan tak terkawal. Dia bertemu komandan garnisun. “Saya berkata: Syafrie, di Jalan Thamrin tidak ada tentara. Dia meyakinkan saya bahwa ada cukup tentara. Dia meminta saya ikut, dan kami memeriksanya.” Prabowo menyarankan untuk mengambil separuh dari 16 kendaraan lapis baja yang sedang menjaga kementerian pertahanan dan mengirim mereka ke Jalan Thamrin. Hal itu dilaksanakan.
Tengah malam, Prabowo ditelepon sekretarisnya. Buyung Nasution dan sekelompok tokoh dari berbagai latar belakang ingin menemuinya. Pertemuan 14 Mei ini akan menjadi perhatian utama pada investigasi selanjutnya mengenai kerusuhan Mei.
“Ketika saya tiba di markas, mereka ada di sana,” kata Prabowo. “Saya tidak memanggil mereka, mereka menanyakan, apa yang sedang terjadi?” Buyung Nasution mengkonfirmasi kebenaran rumor yang beredar bahwa Prabowo-lah yang mendalangi kerusuhan, penembakan di Trisakti, begitu juga penculikan-penculikan.
Buyung juga bertanya apakah terdapat persaingan antara dia dan Wiranto. Prabowo menyangkal semuanya. “Bagaimana bisa terjadi persaingan?” dia menjelaskan sekarang. “Dia bintang empat, saya bintang tiga. Saya sedang mencoba untuk mengejarnya. Tapi bukankah saya calon yang tepat untuk menggantikannya?”
Setelah menghadiri rapat komando yang dipimpin langsung oleh Wiranto, Prabowo tiba di tempat pertemuan berikutnya hampir jam satu malam. Dua teman dekat Abdurrahman Wahid menyarankan agar Prabowo menjumpai ulama itu, yang hampir saja terlelap saat sang jenderal tiba. Wahid, alias Gus Dur, masih berkenan menerima Prabowo dan bertanya tentang situasi yang kacau balau. “Saya katakan, kami bisa mengendalikan situasi esok hari,” kata Prabowo.
Setelah berganti baju, Prabowo langsung menuju bandara Halim Perdana Kusuma, di mana Soeharto mendarat, Jumat, 15 Mei dinihari. Prabowo menunggu di dalam mobil ketika Wiranto bertemu Soeharto. Mereka bertiga, disertai sebagian besar petinggi militer, melaju menuju kediaman Soeharto di Jalan Cendana, Jakarta Pusat.


Pada akhir pemerintahannya, Soeharto menjadi begitu tergantung pada menteri-menterinya, jenderal-jenderalnya, dan anak-anaknya yang mengelilinginya setiap waktu. Soeharto adalah pemimpin mereka, tetapi rasanya, orang tua itu juga menjadi tawanan mereka.
Prabowo berkata, Soeharto bermuka masam di depannya. Sekarang Prabowo sadar bahwa saat itu Soeharto berpikir menantunya itu memiliki rencana menggulingkannya. Kata Prabowo, “Muncul di koran-koran bahwa Jenderal Nasution, yang semua orang tahu dekat dengan saya, mengatakan bahwa Amien Rais harus bicara dengan Jenderal Prabowo untuk mengendalikan situasi. Informasi ini pasti sampai kepada Pak Harto.”
Pada akhir pemerintahannya, Soeharto menjadi begitu tergantung pada menteri-menterinya, jenderal-jenderalnya, dan anak-anaknya yang mengelilinginya setiap waktu. Soeharto adalah pemimpin mereka, tetapi rasanya, orang tua itu juga menjadi tawanan mereka.
“Ada seni intrik istana yang sudah berakar ribuan tahun,” kata Prabowo. “Anda berbisik dengan sangat hati-hati, dan meracuni pikiran seseorang. Saya mencoba memberikan informasi, tetapi saya justru dianggap ikut campur. Ada orang yang meracuni pikirannya (Soeharto): bahwa menantunya ada di sana hanya untuk merebut kekuasaan.”
Pemikiran itu, Prabowo yakin, ikut membantu menjatuhkannya.

PENGUNDURAN DIRI
Suara-suara yang menghendaki perubahan semakin kencang. Fraksi-fraksi dari partai yang berkuasa, jenderal-jenderal purnawirawan, semua menuntut pengunduran diri Presiden Soeharto. Pada tanggal 15 Mei, para pimpinan Nandatul Ulama (NU) menyampaikan pernyataan politik dengan lima pokok. Satu poin menggarisbawahi penghargaan mereka atas pernyataan Soeharto di Mesir: “Bila saya tidak lagi dipercaya, saya akan menjadi seorang pandito (orang bijaksana).” Tanggapan NU ini merupakan cara diplomatis dari sikap mereka yang percaya bahwa era Soeharto telah berakhir.
Prabowo menghabiskan hampir seluruh akhir pekannya, dari tanggal 15 Mei hingga tanggal 17 Mei, di markas Kostrad untuk menangani pasu-kannya. Sabtu sore, tanggal 16 Mei, seorang teman memperlihatkan selembar salinan yang tampaknya seperti suatu pernyataan pers dari Mabes ABRI yang mendukung sikap NU. Prabowo langsung pergi menghadap Presiden. “Pak, ini berarti militer meminta Bapak mundur!” katanya memberitahu Soeharto.
Presiden lantas meminta menantunya untuk memeriksanya pada Jenderal Subagyo. Ternyata, KSAD tidak tahu apa-apa. Kedua jenderal itu langsung menghadap Soeharto. Pagi-pagi sekali, 17 Mei, Mabes ABRI menarik kembali pemyataan tersebut sebelum sempat diterbitkan di banyak surat kabar. Menurut Prabowo, beberapa waktu kemudian, di pagi yang sama, Wiranto tiba di Cendana untuk menekankan kepada Soeharto bahwa ia juga tidak tahu apa-apa mengenai pernyataan tersebut.


Hal tersebut menyingkap hal yang masih tersembunyi. Bagaimana sebuah pernyataan yang begitu sensitif dapat timbul tanpa sepengetahuan juru bicara atau Panglima ABRI?
Saya sendiri berhasil mendapat salinan press release tersebut, tertanggal 16 Mei. Rilis tersebut tidak bertanda tangan resmi atau tidak berkepala surat ABRI. Saya sempat bertemu Brigjen A. Wahab Mokodongan, juru bicara resmi ABRI pada bulan Mei 1998. Ia memastikan, militer telah menarik pernyataan tersebut, tetapi menyatakan bahwa ia tidak mengetahui asal mulanya. Setelah konferensi pers pada larut malam, katanya, ia heran mendapatkan pernyataan tersebut dalam mesin fotokopinya. Sewaktu ia melaporkan pada Wiranto, Panglima ABRI segera memerintahkan penyelidikan. Mokodongan mengatakan pihak intel memeriksa semua komputer dalam lingkup markas besar. “Tidak ditemukan yang seperti ini,” katanya.
Malam harinya di Cendana, Prabowo mengaku bertemu Wiranto, yang memberitahu bahwa anak-anak Soeharto ingin berperang. “Bagaimana mungkin?” jerit Prabowo.
Kami berbicara dengan tiga wartawan Indonesia yang meliput peristiwa-peristiwa sepanjang tahun 1998. Dua orang teringat bahwa mereka menerima pernyataan tersebut pada konferensi pers Wahab Mokodongan. (Seorang wartawan bahkan secara pasti ingat betul bahwa Mokodongan telah membacakannya). Seorang lainnya yakin majalahnya bahkan mendapat faks dari kantor Mokodongan. Hal tersebut menyingkap hal yang masih tersembunyi. Bagaimana sebuah pernyataan yang begitu sensitif dapat timbul tanpa sepengetahuan juru bicara atau Panglima ABRI?
Pada tanggal 18 Mei, Prabowo bertemu Amien Rais. Tokoh oposisi ini, seingat Prabowo, mengatakan: “Saya rasa situasinya sekarang tidak dapat dipertahankan lagi. Saya rasa Anda harus meyakinkan Pak Harto untuk mundur.” Tetapi posisi Prabowo jelas-jelas tidak memungkinkan. Malam harinya di Cendana, Prabowo mengaku bertemu Wiranto, yang memberitahu bahwa anak-anak Soeharto ingin berperang. “Bagaimana mungkin?” jerit Prabowo. Hari itu, Amien Rais menyampaikan seruan berdemonstrasi pada tanggal 20 Mei di Monas. Prabowo berusaha mencegahnya, karena dicemaskan akan dihadiri ribuan orang, dan mung-kin akan jatuh korban.
Prabowo kemudian menemui putri sulung Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana, alias Tutut. Menurut Prabowo, Tutut bertanya apa langkah mereka berikutnya. “Saran saya,” kata Prabowo, “ganti Wiranto atau terapkan UU darurat. Soeharto tidak ingin melakukan keduanya. Maka saya berkata: ‘Apakah ada cara lain?’.”
Tutut lalu bertanya apa yang akan terjadi bila ayahnya mundur. Prabowo menjawab, berdasarkan undang-undang, Habibie yang akan menggan-tikan.
Seruan langsung bagi Soeharto untuk mundur datang pada hari yang sama. Kira-kira pukul 03.00 petang, pada tanggal 18 Mei, dengan didudukinya gedung parlemen oleh mahasiswa yang berdemonstrasi, Ketua MPR Harmoko rneminta pengunduran diri Soeharto. Larut malamnya, Wiranto mengeluarkan pernyataan di depan konferensi pers bahwa pernyataan Harmoko dan kawan-kawan dari parlemen merupakan “pendapat pribadi”.
Sehubungan dengan keberadaan para mahasiswa di gedung parlemen, petang hari sebelumnya Wiranto telah bertemu dengan sekelompok ak-tivis, termasuk pula pimpinan alumni Universitas Indonesia, Hariadi Darmawan. Mereka memastikan bahwa para mahasiswa merencanakan untuk bergerak menuju parlemen, dan mendiskusikan cara terbaik untuk mencegah kerusuhan yang akan terjadi. Seseorang menyarankan agar para mahasiswa dijaga oleh militer, atau dibawa ke parlemen dengan kendaraan.
Malam itu, Wiranto menemui perwira senior untuk mendiskusikan demonstrasi. “Rapat yang diketuai Wiranto memutuskan bahwa perintahnya adalah untuk mencegah arak-arakan dengan segala cara,” kata Prabowo mengingat kembali. “Saya berkali-kali menanyakan apa maksudnya. Apakah kami menggunakan peluru tajam? Ia (Wiranto) tidak memberi jawaban jelas.”
Pagi berikutnya, kata Pangdam Jaya Syafrie Syamsuddin, ia diperintahkan dua ajudan Wiranto untuk menyiapkan transportasi. Sekitar pukul 10.00 pagi, katanya, ia juga mendapat informasi bahwa pimpinan MPR telah memberikan izin masuk kompleks parlemen bagi para mahasiswa. Para mahasiswa menolak hampir seluruh kendaraan militer, tetapi selama mereka datang dengan kendaraan, Syafrie menjamin mereka tidak akan mendapatkan gangguan sepanjang perjalanan menuju parlemen.
Hari berikutnya, tanggal 19 Mei, Prabowo sepenuhnya terlibat dalam upaya mengamankan Monas dari demonstrasi yang telah direncanakan Amien Rais. Malam itu, Wiranto menemui perwira senior untuk mendiskusikan demonstrasi. “Rapat yang diketuai Wiranto memutuskan bahwa perintahnya adalah untuk mencegah arak-arakan dengan segala cara,” kata Prabowo mengingat kembali. “Saya berkali-kali menanyakan apa maksudnya. Apakah kami menggunakan peluru tajam? Ia (Wiranto) tidak memberi jawaban jelas.”
Sepanjang malam, Amien Rais menerima utusan-utusan yang dikirim untuk membujuknya membatalkan demonstrasi. Ia akhirnya mengalah dan arak-arakan yang ditakuti tidak pernah terjadi. Tetapi tanggal 20 Mei, Soeharto mendapat dua pukulan. Empat belas menterinya mengundurkan diri dari kabinet. Dan ia berulangkali mendapat penolakan dari orang-orang yang dimintanya untuk duduk dalam “Komite Reforrnasi”.
Setelah matahari terbenam, Prabowo mengunjungi Habibie. “Saya berbicara dengannya: Pak, Pak Harto mungkin akan mundur. Bapak siap? Ia (Habibie), Anda tahu, ya ya ya. Saya katakan: Anda harus bersiap-siap.” Dari kediaman Habibie, Prabowo kembali ke Cendana. “Begitu jelas semuanya aman, saya masuk, masih mengenakan seragam militer,” dia berkata. “Saya pikir saya akan dapat tepukan di pundak: berhasil mencegah aksi demonstrasi. Tidak ada lagi pembunuhan. Tidak ada lagi martir. Pasukan terkendali. Syafrie telah melakukan tugasnya dengan baik. Dan… kemudian, plak!!!”


“… Belakangan isteri saya mengatakan bahwa ada laporan saya bertemu Habibie tiap malam. Saya ketemu Gus Dur, Amien Rais dan Buyung Nasution. Tapi kami tidak berunding untuk menjatuhkan Soeharto.”
Di ruang keluarga, kata Prabowo, duduklah keluarga Soeharto dengan Wiranto. Yang pertama berdiri adalah Siti Hutami Endang Adiningsih, putri bungsu Soeharto. Prabowo mencoba mengingat kembali. “Mamiek menatap saya, lalu menudingkan jarinya seinci dari hidung saya dan ber-kata: ‘Kamu pengkhianat!’, dan kemudian ‘Jangan injakan kakimu di rumah saya lagi!’ Akhirnya saya keluar. Saya menunggu. Saya ingin masuk. Saya bilang bahwa saya butuh penjelasan. Namun istri saya hanya bisa menangis.”

PRABOWO PULANG KE RUMAH
Hari berikutnya, tanggal 21 Mei, pada pukul 09.05 pagi, setelah ditinggalkan oleh parlemen dan kabinetnya, Soeharto secara resmi mengundurkan diri, setelah 32 tahun berkuasa sebagai presiden. Pidato pengundurannya yang singkat itu disiarkan ke seluruh penjuru negeri. Walaupun mengalami penghinaan malam sebelumnya di Cendana, Prabowo masih menghadiri upacara tanggal 21 Mei, katanya, untuk memberikan dukungan moral pada penerus Soeharto, Habibie. Sesudah Habibie diambil sumpahnya, Wiranto berdiri untuk menyampaikan pernyataan bahwa dirinya dan ABRI akan melindungi Soeharto dan keluarganya.
Sewaktu keluarga Soeharto kembali menuju Cendana, Prabowo mengikuti mereka. “Saya pergi hanya untuk menenteramkan Pak Harto,” katanya. “Tetapi tentu saja saya sudah dituduh menjadi pengkhianat. Situasinya sangat tegang antara saya dan anak-anak Pak Harto. Belakangan isteri saya mengatakan bahwa ada laporan saya bertemu Habibie tiap malam. Saya ketemu Gus Dur, Amien Rais dan Buyung Nasution. Tapi kami tidak berunding untuk menjatuhkan Soeharto. Kami membicarakan cara terbaik untuk meredakan aksi kekerasan ini.” Soeharto dan keluarganya sama sekali tidak menjawab permintaan tanggapan atas pernyataan-pernyataan Prabowo yang diajukan Asiaweek.

PERUBAHAN BESAR
Habibie pun menjadi presiden. Tanggal 21 Mei, pukul 16.00, Prabowo menemui sahabat dan tokoh yang dikaguminya itu untuk menyampaikan ucapan selamat. “Ia mencium kedua pipi saya,” kata Prabowo, yang sengaja meminta waktu untuk ketemu sore itu.
Malam itu juga, Prabowo tiba di kediaman Habibie, ditemani Komandan Kopassus, Muchdi. Karena Wiranto mungkin akan tetap menjadi menteri pertahanan, Prabowo mengatakan ia menyarankan agar KSAD Subagyo dijadikan Panglima ABRI untuk mencegah terkonsentrasinya kekuasaan hanya pada satu orang saja. Usulan itu menjadikan Prabowo calon terbaik untuk menggantikan Subagyo sebagai KSAD. “Benar, saya mencoba mempengaruhi (Habibie),” aku Prabowo. “Saya dekat dengannya!” Tidak pernah sedikitpun, kata Prabowo, ia mengancam presiden baru sebagaimana kabar burung yang beredar selama ini.
Hari berikutnya, 22 Mei, setelah sholat Jumat, telepon Prabowo berdering. Pataka Kostrad diminta oleh Mabes Angkatan Darat. Prabowo mengingat, “Mereka meminta bendera saya. Yang berarti mereka ingin mengganti saya.” Dia buru-buru kembali ke Kostrad. “Saya masih ingat Habibie mengatakan: ‘Prabowo, jika kamu sedang bingung, datang saja pada saya dan jangan memikirkan tentang protokol’. Saya mengenal beliau sudah lama. Saya rasa, oke, saya akan ketemu Habibie. Dia ada di istana. Jadi, saya pergi ke sana.”
Dia datang menjelang sore, dalam konvoi tiga Land Rover berisi staf dan pengawal. “(Kami) masuk,” kata Prabowo. “Situasi sangat tegang. Penga-wal kepresidenan menatap saya dengan wajah aneh. Saya pikir karena saya dilaporkan akan menyerang atau semacam itu. Saya bertemu ajudan Presiden dan mengatakan: Saya ingin menemui Pak Habibie. Saya hanya minta waktu 10 menit. Saya hanya ingin menanyakan sesuatu pada beliau. Ini sangat penting bagi saya.”
Sebelum memasuki ruangan Habibie, Prabowo mengatakan dia menyerahkan pistolnya. “Karena begitu prosedurnya. Kalau Anda menghadap atasan, Anda harus meninggalkan senjata. Saya tidak dilucuti.”
“Dalam benak saya (Habibie) waktu itu masih memercayai saya, tetapi dia telah dihasut.”
Kemudian dia berjalan ke ruangan presiden. “Dia mencium kedua pipi saya,” kata Prabowo. “Saya berkata: Pak, tahukah Bapak bahwa saya akan digantikan hari ini? ‘Ya, ya, ya,’ katanya. ‘Mertuamu memintaku untuk menggesermu. Itulah yang terbaik. Jika kamu ingin mundur dari kemiliteran, saya akan menjadikanmu duta besar di Amerika Serikat’. Itulah yang dia katakan.”
Prabowo mengatakan jika dia sangat terkejut. “Oh Tuhan, ada apa ini?” dia coba mengingat. “Dalam benak saya (Habibie) waktu itu masih me-mercayai saya, tetapi dia telah dihasut. Kemudian, saya menemui Subagyo. Ketika masuk, saya bertemu beberapa jenderal yang mendukung saya. Pesan mereka adalah: mari buat perlawanan. Saya berkata: tenang saja. Saya ketemu Muchdi di sana. Kami mengatakan: kami akan menyingkir, tetapi beri kami waktu, sehingga orang berpikir normal saja ada pergantian posisi. Saya pikir Subagyo beralih ke Wiranto. Wiranto berkata: tidak, harus hari ini.

DALANG
Bahkan, setelah digeser dari jabatannya, dibuang oleh sekutunya, dan dijatuhkan oleh saingannya, hal terburuk masih menanti Prabowo. Bulan berikutnya, para perwira yang dianggap dekat dengannya dimutasikan atau dinonaktifkan. Pada 25 Juni, Wiranto menggeser Syafrie dari jabatan Pangdam Jaya, sebuah permulaan dari perombakan besar-besaran di tubuh militer. Setelah berdirinya Dewan Kehormatan Perwira, Komandan Jen-deral Kopassus Muchdi dan seorang kolonel Kopassus dicopot dari jabatannya.
Ditambah lagi beredarnya rumor yang makin kencang bahwa Prabowo dan anak buahnya telah menyebabkan kerusuhan Mei. Pada 23 Juli, Habibie menyusun 18 anggota TGPF untuk menemukan “dalang” di balik kerusuhan massal di 6 kota besar, termasuk Jakarta. Setelah bekerja tiga bulan, TGPF menyimpulkan bahwa penculikan, krisis ekonomi, Sidang Umum MPR, aksi-aksi demonstrasi dan tragedi Trisakti semua berhubungan erat dengan kerusuhan.
Butir pertama dari sembilan rekomendasi adalah agar pemerintah melakukan pengusutan terhadap pertemuan 14 Mei di Kostrad untuk “menemukan peran Letjen Prabowo dan sekutu-sekutunya dalam proses yang mengarah pada kerusuhan”.
“Apa motivasi kami merancang kerusuhan,” ia bertanya. “Kepentingan kami adalah mempertahankan kekuasaan. Saya bagian dari rezim Soeharto. Jika Pak Harto bertahan tiga tahun lagi, saya mungkin sudah jadi jenderal bintang empat. Mengapa saya harus membakar ibukota? Itu bertentangan dengan kepentingan saya, selain berlawanan dengan prinsip saya.”
Dalam ringkasan eksekutif yang disebarkan ke berbagai media massa, tidak disebut nama Prabowo sebagai dalang kerusuhan. Tapi tuduhan itu mengarah padanya, pada pertemuan 14 Mei, dan sebelas kali penyebutan namanya. Itu lebih dari Syafrie, yang namanya disebut empat kali, atau Wiranto, yang saat itu masih menjabat Menteri Pertahanan dan Keamanan sekaligus Panglima TNI. Nama Wiranto hanya disebutkan sekali, itupun sebagai salah satu penandatangan dekrit yang membentuk TGPF.
“Bagaimana mungkin saya mengadakan pertemuan merancang kerusuhan pada tanggal 14?” tanyanya. “Padahal kerusuhan dimulai pada tanggal 13. Dan yang menemui saya adalah kaum oposisi Orde Baru.”
Prabowo mengecam berbagai insinuasi dalam laporan tersebut. “Apa motivasi kami merancang kerusuhan,” ia bertanya. “Kepentingan kami adalah mempertahankan kekuasaan. Saya bagian dari rezim Soeharto. Jika Pak Harto bertahan tiga tahun lagi, saya mungkin sudah jadi jenderal bintang empat. Mengapa saya harus membakar ibukota? Itu bertentangan dengan kepentingan saya, selain berlawanan dengan prinsip saya.” Dia menganggap laporan itu tidak logis. “Bagaimana mungkin saya mengadakan pertemuan merancang kerusuhan pada tanggal 14?” tanyanya. “Padahal kerusuhan dimulai pada tanggal 13. Dan yang menemui saya adalah kaum oposisi Orde Baru.”
“Kalaupun Anda tak percaya jika saya masih memiliki rasa kemanusiaan,” bantahnya, “kalau kami menghancurkan etnis Cina, perekonomian kami juga ikut hancur. Ini seperti bunuh diri. Jika saya memulai kerusuhan, mengapa saya tidak dijatuhi dakwaan?! Sebab, bukti-bukti akan mengarah pada mereka yang menuduh saya.”
Dia rnembantah kesan bahwa dia anti Cina. Katanya, seperti pada umumnya orang Indonesia, dia tidak setuju kalau etnis minoritas Cina mengendalikan sebagian besar perekonomian. “Para pengusaha Cina berpikir saya akan menyingkirkan mereka. Tapi model ekonomi saya adalah kebijakan ekonomi baru Malaysia.”
Apakah ini berarti dia tidak memulai kerusuhan untuk memberi pelajaran pada etnis Cina?
“Kalaupun Anda tak percaya jika saya masih memiliki rasa kemanusiaan,” bantahnya, “kalau kami menghancurkan etnis Cina, perekonomian kami juga ikut hancur. Ini seperti bunuh diri. Jika saya memulai kerusuhan, mengapa saya tidak dijatuhi dakwaan?! Sebab, bukti-bukti akan mengarah pada mereka yang menuduh saya.”
Untuk menemukan bukti-bukti dimaksud, saya mengamati dokumen-dokumen hasil kerja TGPF. Saya menyimak dengan teliti semua salinan sampai volume enam. (Hanya volume pertama, yang berisi ringkasan eksekutif, yang dibagikan ke media massa untuk dipublikasikan).
Empat dari lima volume lainnya berisi laporan korban dan kerusakan, kisah saksi mata tentang kerusuhan dan pemerkosaan, dan percobaan un-tuk mengenali pola kejadian. Satu volume berisi transkrip wawancara terhadap perwira-perwira militer yang sedang bertugas pada saat kerusuhan itu terjadi. Sebagai tambahan, saya berbicara dengan sembilan dari 18 anggota TGPF, seperti sejarawan Hermawan Sulistyo, yang memimpin 12 anggota tim yang bekerja keras di lapangan.
Apakah kerusuhan sengaja direncanakan? Banyak orang yang melaporkannya kepada tim percaya kerusuhan itu direncanakan, tetapi tidak ada bukti sedikit pun dalam enam volume dokumen yang menguatkan pernyataan saksi mata, atau yang memberi petunjuk tentang siapa orang yang berada di balik kerusuhan.
Awal-mula kerusuhan tetap menjadi satu pertanyaan tak terjawab. Inilah yang hendak dikaitkan dengan pertemuan 14 Mei. Namun, ketika saya berbicara pada tiga orang dari mereka yang hadir, termasuk anggota TGPF Bambang Widjojanto, semua menyangkal keterkaitan mereka dengan kerusuhan. Mereka mengulangi penyangkalannya pada konferensi pers sehari setelah laporan TGPF dipublikasikan. Kesaksian mereka nampak cocok dengan pengakuan Prabowo.
Benarkah Panglima Kostrad dengan sengaja membiarkan kerusuhan terjadi di luar kendali? Akan sangat sulit baginya untuk bertindak, karena ia tidak mempunyai wewenang. Di bawah prosedur baku, Kapolda menangani keamanan kota. Komando diambil alih Komandan Garnisun (Pangdam Jaya) jika polisi tidak mampu memulihkan ketertiban.
Syafrie dengan tegas menyangkal jika Prabowo memegang kendali terhadap dirinya. “Prabowo tidak pernah memengaruhi saya,” ujar Syafrie. “Dia itu teman saya, tetapi saya harus memegang prosedur dalam tugas saya.”
Faktanya, ini diakui oleh Kapolda Mayjen Hamami Nata kepada TGPF pada 28 Agustus 1998, dan dibenarkan oleh Syafrie. Mantan Pangdam Jaya itu memastikan kapan saat penyerahan komando tersebut, yaitu sore hari tanggal 14 Mei. Gerombolan perusuh mulai menyerang pos-pos polisi, sehingga polisi menarik diri untuk menghindari jatuhnya korban. Sejak sore tanggal 14 Mei itu, Syafrie mengambil alih. Tanggal 15 Mei, kerusuhan meluas.
Pengumuman laporan TGPF ditunda sampai 3 November karena adanya pertentangan di dalam komisi. “Situasinya sangat bernuansa politik,” tambah anggota TGPF, Nursjabani Katjasungkana. “Opini telah terbentuk. Dalam proses merangkai fakta, sulit memisahkan dengan tegas antara fakta dan opini.”
Syafrie dengan tegas menyangkal jika Prabowo memegang kendali terhadap dirinya. “Prabowo tidak pernah memengaruhi saya,” ujar Syafrie. “Dia itu teman saya, tetapi saya harus memegang prosedur dalam tugas saya.”
Kenyataannya, atasan langsung Syafrie adalah Wiranto.
Pengumuman laporan TGPF ditunda sampai 3 November karena adanya pertentangan di dalam komisi. “Situasinya sangat bernuansa politik,” tambah anggota TGPF, Nursjabani Katjasungkana. “Opini telah terbentuk. Dalam proses merangkai fakta, sulit memisahkan dengan tegas antara fakta dan opini.”
Perdebatan tak dapat dihindarkan antara anggota komisi yang sipil dan militer, di antara mereka yang ingin membatasi pada temuan bukti-bukti yang dapat diterima menurut hukum, dan mereka yang menganggapnya sebagai “fakta sosial”. Satu hal yang menggemparkan dari temuan fakta adalah jumlah korban pemerkosaan. Sulistyo menyebutkan bahwa dari 109 kasus pemerkosaan yang dilaporkan, timnya hanya bisa memverifikasi 14 kasus. Akan tetapi beberapa orang dalam komisi yang telah menerima laporan kasus langsung dari korban, merasa bahwa jumlah tersebut seharusnya lebih tinggi. Angka yang muncul pada laporan akhir adalah 66 kasus pemerkosaan yang telah diverifikasi, ditambah 19 korban pelecehan dan kekerasan seksual.
Dalam transkrip, anggota tim meminta Subagyo mencari hubungan antara hilangnya empat aktivis pada puncak kerusuhan dengan penculikan para aktivis yang terjadi sebelumnya. Tetapi Subagyo, setidaknya dalam catatan, tidak berhasil menemukannya. Tapi pada laporan akhir, tetap dilukiskan hubungan antara penculikan Prabowo sebelum Mei dan kerusuhan massal di bulan Mei.
Transkrip dan kesaksian yang disampaikan oleh Prabowo dan Syafrie kepada TGPF tentang kegiatan mereka antara tanggal 12-14 Mei menyebutkan informasi yang sama dari yang mereka katakan pada saya selama hampir 20 bulan kemudian. Hampir semua anggota TGPF yang saya temui menolak bahwa telah terjadi adanya campur tangan dari luar yang mempengaruhi penyelidikan. Beberapa anggota mengatakan bahwa mereka tidak terpengaruh oleh prasangka mereka sendiri atau tentang rumor keterkaitan Prabowo dengan kerusuhan.
Tanggal 12 Oktober 1998, TGPF memanggil KSAD Subagyo dalam kapasitasnya sebagai ketua Dewan Kehormatan Perwira yang menyelidiki Prabowo. Dalam transkrip, anggota tim meminta Subagyo mencari hubungan antara hilangnya empat aktivis pada puncak kerusuhan dengan penculikan para aktivis yang terjadi sebelumnya. Tetapi Subagyo, setidaknya dalam catatan, tidak berhasil menemukannya. Tapi pada laporan akhir, tetap dilukiskan hubungan antara penculikan Prabowo sebelum Mei dan kerusuhan massal di bulan Mei.
Ketua Komisi Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KONTRAS), Munir, tidak melihat adanya suatu hubungan. “Pada bulan Mei, saya melihat adanya pergerakan di dalam elit politik yang mendorong berubahnya situasi politik,” katanya. “Ini berbeda dengan penculikan-penculikan, yang merupakan sebuah konspirasi untuk mempertahankan sistem.”
Salah satu anggota TGPF, I Made Gelgel, melihat masalah ini adalah dari cara menafsirkarmya. “Itu tidak masuk akal,” katanya. “Di satu sisi Pra-bowo ingin melindungi kekuasaan mertuanya, dan pada sisi lainnya merancang kerusuhan.”

KUDETA
Pada 30 Juni 1998, Habibie mengatakan Prabowo telah menekannya. Menurut Hartono Mardjono, Habibie menerima laporan dari ajudannya, Letjen Sintong Panjaitan, bahwa kediaman Habibie telah dikepung oleh pasukan Kostrad dan Kopassus. Menurut Presiden Habibie, Panjaitan telah menyelamatkan keluarganya dengan menerbangkan mereka ke Istana Negara. Mardjono mengatakan bahwa dia keberatan dengan cerita Habibie. Dia berkata, mustahil Prabowo akan menyerang Habibie sejak dipastikan hari jatuhnya Soeharto.
Habibie menceritakan cerita yang sama pada Sunday Times yang terbit di London, “Rumah saya telah dikelilingi oleh dua kelompok pasukan,” katanya dalam sebuah wawancara yang diterbitkan tanggal 8 November 1998, bahwa, “pasukan pertama adalah pengawal reguler yang bertanggung jawab kepada Jenderal Wiranto, yang diperintahkan berpatroli melindungi saya, dan satunya lagi pasukan Kostrad yang bertanggung jawab pada Prabowo.”
Inti permasalahan semua versi cerita Habibie adalah bahwa pasukan yang melindungi kediamannya diperintahkan untuk berada di sana tidak oleh Prabowo, tetapi oleh Wiranto.
Pada 15 Februari 1999, Habibie berkata di depan sekumpulan jurnalis Asia dan Jerman di Jakarta: “Pasukan-pasukan itu atas perintah seseorang yang namanya tidak akan saya sembunyikan, Jenderal Prabowo, berpusat di beberapa tempat, termasuk rumah saya.” Pada waktu itu Habibie mengindikasikan bahwa Wiranto telah melaporkan situasi tersebut kepadanya dan melindunginya.
Inti permasalahan semua versi cerita Habibie adalah bahwa pasukan yang melindungi kediamannya diperintahkan untuk berada di sana tidak oleh Prabowo, tetapi oleh Wiranto. Pada briefing komando 14 Mei, Pangab telah memerintahkan Kopassus menjaga kediaman Presiden dan Wakil Presiden. Perintah itu ditetapkan secara tertulis pada 17 Mei kepada perwira senior, termasuk Syafrie, Komandan Garnisun pada waktu itu, yang menunjukkan salinan perintah itu pada saya. Dalam pernyataannya di depan parlemen pada 23 Februari 1999, Wiranto mengatakan, “Tidak ada percobaan kudeta.”
Prabowo yakin dirinya mampu merebut kekuasaan pada hari-hari kekacauan Mei 1998. Tapi intinya, dia tidak melakukannya. “Keputusan untuk memecat saya adalah sah,” ucap Prabowo. “Saya tahu kebanyakan pasukan saya akan mematuhi perintah saya. Tapi saya tidak ingin mereka mati karena berperang membela jabatan saya.”
Ketika saya meminta Habibie untuk menanggapi pernyataan tegas Prabowo, ajudannya Dewi Fortuna Anwar menyampaikan pada saya, “Pak Habibie tidak harus membuat sanggahan langsung mengenai pernyataan Prabowo.”
Dia menyarankan untuk berbicara dengan beberapa orang, termasuk Sintong Panjaitan, semua yang diyakini hadir tanggal 22 Mei di Istana. Setelah mencoba berulang kali menghubungi orang-orang tersebut, saat kisah ini dicetak pada 23 Februari, mereka tidak bersedia memberikan komentar.
Prabowo yakin dirinya mampu merebut kekuasaan pada hari-hari kekacauan Mei 1998. Tapi intinya, dia tidak melakukannya. “Keputusan untuk memecat saya adalah sah,” ucap Prabowo. “Saya tahu kebanyakan pasukan saya akan mematuhi perintah saya. Tapi saya tidak ingin mereka mati karena berperang membela jabatan saya. Saya ingin menunjukkan bahwa saya menempatkan kepentingan negara dan rakyat di atas diri saya. Saya membuktikan bahwa saya adalah prajurit yang setia. Setia pada negara, setia pada republik.”

PENCULIKAN-PENCULIKAN
Pasukan khusus yang selalu patuh pada Prabowo salah menafsirkan perintahnya tentang penangkapan para aktivis pada awal 1998.
“Orang-orang itu tidak punya keinginan bertemu langsung atau menelepon saya,” tambahnya. “Saya ingin mengatakan,” kata Prabowo. “Semua yang saya lakukan, saya lakukan dengan se-pengetahuan atasan saya, dengan izin mereka dan di bawah perintah mereka.”
Di depan Dewan Kehormatan Perwira, Prabowo mengakui “kesalahannya”, tetapi tak dapat menolak dia hanya menjalankan perintah, sebagaimana diketahui seluruh rekannya. Atasan Prabowo, mantan Pangab Feisal Tandjung, dan penggantinya, Wiranto, sama-sama menolak bahwa pe-rintah tersebut berasal dari mereka, atau dari Panglima Tertinggi Soeharto. Prabowo menyatakan dia tidak pernah menerima secara langsung keputusan dewan kehormatan.
Tujuan dari operasi tersebut, katanya, adalah untuk menghentikan pengeboman. “Kami ingin mencegah rangkaian teror.” Beberapa tersangka, katanya, termasuk dalam daftar buron polisi. Tapi, ia mengakui kecerobohannya dalam bertindak. … Dia mengatakan dia tidak pernah memerintahkan penyiksaan.
“Saya hanya mendengamya melalui radio,” katanya. “Orang-orang itu tidak punya keinginan bertemu langsung atau menelepon saya,” tambahnya. “Saya ingin mengatakan,” kata Prabowo. “Semua yang saya lakukan, saya lakukan dengan sepengetahuan atasan saya, dengan izin mereka dan di bawah perintah mereka. Mungkin tidak semua yang ada di rantai komando, karena beberapa atasan saya senang bekerja langsung melompat ke bawah beberapa level. Tetapi ini saya katakan secara kategoris.”
Tujuan dari operasi tersebut, katanya, adalah untuk menghentikan pengeboman. “Kami ingin mencegah rangkaian teror.” Beberapa tersangka, katanya, termasuk dalam daftar buron polisi. Tapi, ia mengakui kecerobohannya dalam bertindak. Dia tidak pernah mengunjungi tahanan dari para aktivis, dan memercayakan laporan petugas yang menangani operasi tersebut. Dia mengatakan dia tidak pernah memerintahkan penyiksaan.
Aktivis Pius Lustrilanang menyebutkan bahwa, selama di penjara, dua aktivis lainya menceritakan padanya bahwa dituduh merencanakan memasang bom. Anggota Partai Rakyat Demokratik (PRD), Faisol Reza, salah satu tawanan, menyangkal adanya keterlibatan partainya. “Pihak militerlah yang menyebarkan isu bom,” katanya. “Kami cuma korban.”
Lustrilanang kemudian menjelaskan, mencegah pengeboman bukanlah satu-satunya tujuan. Dia yakin dirinya dan rekan-rekannya diculik untuk menghindari demonstrasi yang dicemaskan akan mengganggu jalannya Sidang Umum MPR, Maret 1998. Prabowo mengatakan, penculikan itu adalah operasi tunggal. “Saya curiga,” tuturnya, “Tapi pada akhirnya, hal itu masih dalam tanggung jawab saya.”
“Dia berpikir dirinya orang dalam, padahal dia consummate outsider,” tutur sejarawan Amerika, Daniel Lev. Pendidikan luar negerinya membawanya pada persepsi Barat, yang dalam hal politik membuatnya bertentangan dengan keluarga Soeharto dan angkatan bersenjata. Bahkan identitas muslimnya dianggap kurang kental oleh kelompok radikal yang bersekutu dengannya.
Menurut KONTRAS, setidaknya selusin aktivis masih hilang. Lustrilanang mengatakan bahwa sedikitnya tiga di antara mereka pernah ditahan bersamanya. Prabowo terkejut dengan fakta ini, dan dia menambahkan tidak mengetahui nasib mereka yang hilang. Dia tetap enggan mengungkapkan identitas yang memberi perintah.

ORANG LUAR YANG JADI TUMBAL
Keterlibatan Prabowo dalam penculikan dan dukungannya untuk Habibie mungkin membuatnya tamat, baik di mata publik maupun di mata Soeharto. Tetapi kesetiaanya pada kedua Presiden dan Wakil Presiden dapat menjadi bukti kuat yang melawan pernyataan bahwa dia merancang kerusuhan atau kudeta, yang akan membahayakan keduanya, baik Presiden Soeharto maupun Presiden Habibie. Pertanyaannya kemudian bukanlah “mengapa Prabowo berbalik melawan mertuanya, dan Habibie—sahabatnya”; pertanyaannya justru, “mengapa mereka berdua, Soeharto dan Habibie, malah kemudian berbalik melawan Prabowo”.
Bagi kaum konservatif, Prabowo dianggap menuntut terlalu banyak perubahan. Sedangkan bagi rezim yang berkuasa, dia nampak terlalu reformis. Jika dia memegang kekuasaan, sepertinya dia sebagai menantu Soeharto akan meneruskan kesinambungan kepentingan rezim. Singkatnya, ia tidak berada pada tempat yang tepat, juga tidak berada pada waktu yang tepat.
Salah satu alasannya adalah posisi Prabowo. “Dia berpikir dirinya orang dalam, padahal dia consummate outsider,” tutur sejarawan Amerika, Daniel Lev. Pendidikan luar negerinya membawanya pada persepsi Barat, yang dalam hal politik membuatnya bertentangan dengan keluarga Soeharto dan angkatan bersenjata. Bahkan identitas muslimnya dianggap kurang kental oleh kelompok radikal yang bersekutu dengannya.
Bagi kaum konservatif, Prabowo dianggap menuntut terlalu banyak perubahan. Sedangkan bagi rezim yang berkuasa, dia nampak terlalu reformis. Jika dia memegang kekuasaan, sepertinya dia sebagai menantu Soeharto akan meneruskan kesinambungan kepentingan rezim. Singkatnya, ia tidak berada pada tempat yang tepat, juga tidak berada pada waktu yang tepat.
Faktor lain adalah reputasinya, entah itu sesuatu yang nyata, mitos, atau direkayasa. Reputasi itu mungkin menuntun beberapa anggota TGPF untuk mempercayai satu teori tertentu mengenai kerusuhan. Reputasinya itu memungkinkan munculnya kesalahpahaman mengenai penjagaan di sekitar kediaman Habibie. Reputasi Prabowo itu juga yang masih mengaitkannya dengan berbagai kekerasan di Indonesia, seperti kerusuhan yang berlanjut di Maluku.
Ada beberapa penjelasan yang mudah. Walaupun penjelasan yang lain terasa dipaksakan. Setelah Mei, Wiranto dijuluki “pro-reformasi”, “tentara profesional”, seseorang yang akan “mengawal tiap inci negaranya menuju demokrasi”. Suatu saat, ia lebih populer daripada Habibie, dan memiliki peluang bersaing merebut jabatan kepresidenan, sekalipun dikenal sangat loyal kepada Soeharto. Bagaimana bisa dia bekerjasama dengan lawan seperti ini? Pertanyaan lain: mengapa Wiranto memaksa membawa jajaran pimpinan senior muter ke Jawa Timur pada 14 Mei? Siapa yang bertanggung jawab untuk “pernyataan kesetiaan” militer tentang Soeharto? Mengapa dia menyuruh mahasiswa masuk parlemen dan membiarkan mereka mendudukinya sampai jatuhnya Soeharto?
Prabowo mengaku versi ceritanya benar, tidak kurang dan tidak lebih. Kejadian yang sama mungkin berbeda dilihat dari sudut pandang pihak lain: Soeharto, Habibie, anak-anak Soeharto, Wiranto.
“Saya harus sangat adil,” kata Prabowo tentang Wiranto. “Dia menginginkan reformasi, tetapi dia juga punya ambisi politik.” Dari sudut pandangnya sendiri, dirinya setia. Dari sudut pandang pihak lain, tindakannya dapat terlihat seperti rival yang mematikan, seorang pengkhianat, seorang konspirator. Saling curiga, bingung, dan salah pengertian sudah semestinya memiliki peranan dalam drama Mei 1998. Setiap pemain kunci mungkin berpikir pihak lain akan mengkhianatinya. Jika politik Indonesia disamakan dengan pertunjukan wayang, setiap pe-main sangat mungkin ketakutan oleh bayang-bayang pengkhianatan yang lain.
“Setelah TGPF,” Munir dari KONTRAS menekankan, “apa yang berkembang adalah tak mungkin menuduh Wiranto bertanggung jawab, walaupun dalam hirarki dialah yang ada di puncak. Ini adalah kemenangan politik Wiranto untuk meraih tiket menuju rezim baru, padahal dirinya bagian tak terpisahkan dari rezim lama yang tumbang.”
Seseorang mungkin masih dapat menemukan plot dan kontra-plot. Tetapi untuk melihat lebih dari sekadar konspirasi, kita perlu memilah kebenaran-kebenaran yang kompleks dari bumbu-bumbu fiksi yang membuatnya jadi terlihat lebih menarik.
Apapun fakta di balik kerusuhan, cerita yang benar dan bisa dibuktikan akan bermanfaat. “Setelah TGPF,” Munir dari KONTRAS menekankan, “apa yang berkembang adalah tak mungkin menuduh Wiranto bertanggung jawab, walaupun dalam hirarki dialah yang ada di puncak. Ini adalah kemenangan politik Wiranto untuk meraih tiket menuju rezim baru, padahal dirinya bagian tak terpisahkan dari rezim lama yang tumbang.”
Akankah konsolidasi militer Wiranto dan kebangkitannya di bidang politik menjadi sesuatu yang mungkin tanpa berakhirnya Prabowo?
Bayangan bahwa Prabowo merupakan dalang di balik berbagai kerusuhan, penculikan, dan penyalahgunaan kekuasaan di berbagai bidang, semuanya kebanyakan muncul setelah Soeharto tumbang. Bisa dikatakan, semua stigma yang melekat pada diri Prabowo itu sebenarnya telah menyelamatkan posisi banyak orang dari rezim lama yang telah tumbang tadi.
“Dia seharusnya tak menjadi satu-satunya orang yang dipersalahkan untuk semua hal,” kata Jaksa Agung Marzuki Darusman kepada Asiaweek. “Dia sekadar sasaran yang empuk.” Tapi itulah yang terjadi. Dengan dikambing-hitamkannya Prabowo, tidak seorangpun kemudian akan berusaha mencari tersangka lain, atau menuntut jatuhnya karir perwira lainnya. Tak seorangpun akan balas dendam terhadap orang-orang yang masih hilang. Tak seorangpun memerlukan pengakuan bersalah. Sejauh ada cukup kepercayaan bahwa masalah seseorang akan lenyap bila ada pihak lain, baik perorangan maupun kelompok, yang dapat dipersalahkan dan ke-mudian disingkirkan. (Dengan reportase tambahan oleh Arif Mustolih, Jakarta

 

 

  Inilah Dalang Kerusuhan Mei 1988

Inilah Dalang Kerusuhan Mei 1998 
Robert Strong
 
Obsesi saya selama 16 tahun terakhir adalah menemukan pihak yang menjadi dalang kerusuhan Mei 1998 sebab siapapun pihak yang berada di belakang serangkaian peristiwa di bulan-bulan terakhir Orde Baru yang berujung pada kerusuhan Mei 1998 itu sungguh sangat keji dan tidak berprikemanusiaan, membunuh ribuan manusia tidak berdosa hanya sekedar untuk menjatuhkan seorang presiden yang satu-satu kesalahan paling besar adalah berkuasa terlalu lama.

Sebagaimana kebanyakan rakyat Indonesia maka saya juga menghubungkan Kerusuhan Mei 1998 dengan persaingan antara dua jenderal yaitu Wiranto dan Prabowo. Semua bukti yang dipaparkan media massa selama ini memang mengerucut pada dua nama tersebut, masing-masing melakukan berbagai tindakan yang dapat diartikan sebagai usaha untuk mendukung Kerusuhan Mei 1998, seperti kepergian Wiranto ke Malang pada hari kerusuhan dengan membawa seluruh panglima angkatan perang; atau bercandaan Prabowo kepada Lee Kuan Yew menjelang Pemilu 1997 bahwa dia mungkin akan memberontak. 

Namun demikian, hasil penelitian saya selama 16 tahun justru menemukan fakta yang berbeda, bahwa dalang sesungguhnya dari Kerusuhan Mei 1998 bukan Wiranto maupun Prabowo, melainkan para barisan sakit hati orde baru, dan berikut ini adalah hasil penelusuran saya tersebut. 

Yang harus kita telusuri pertama kali adalah motivasi Kerusuhan Mei 1998, dan berdasarkan temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Mei 1998 ditemukan fakta bahwa pelaku utama kerusuhan adalah bukan rakyat setempat, melainkan orang-orang berbadan tegap berambut cepak yang secara terkoordinir memprovokasi rakyat dan menyiram gedung-gedung dengan bensin yang sudah mereka bawa kemudian membakar. 

Setelah rakyat terprovokasi orang-orang ini kemudian menghilang. Semua petunjuk menunjukan bahwa provokator di lapangan adalah militer, namun pertanyaannya militer di bawah komando siapa? Ini adalah pertanyaan yang mungkin tidak akan pernah terungkap, akan tetapi dari keahlian para provokator itu dapat dipastikan mereka adalah intelijen dan bukan orang lapangan. 

Akhirnya selama bertahun-tahun saya hanya bisa menduga-duga pelakunya antara Prabowo atau Wiranto, sampai suatu saat saya menemukan dua buku otobiografi yang melengkapi semua puzzle yang ada, yaitu buku Salim Said, dan Bill Tarrant, mantan kontributor asing the Jakarta Post, keduanya saya beli di Indonesia, yang pertama di Gramedia, yang kedua di Kinokuniya Plaza Senayan. 

Banyak informasi penting dalam buku Salim Said, tapi yang paling penting adalah Benny Moerdani pernah mengatakan kepada dia dan angkatan 66 lain bahwa cara menjatuhkan Pak Harto adalah melalui berbagai kerusuhan untuk mendestabilisasi keadaan yang akan membuat kursi Pak Harto goyah dan saat itu Pak Harto akan mudah didongkel. Itu dia, ini jawabannya, dan semua masuk akal, siapa lagi yang bisa mengeksekusi pekerjaan intelijen serapi Kerusuhan Mei 1998 bila bukan raja intelijen, Benny Moerdani? 

Jalinan cerita dari Salim Said tersebut kemudian menyambung dengan cerita Bill Tarrant bahwa The Jakarta Post yang tadinya diciptakan pendiri CSIS Jusuf Wanandi dan Ali Moertopo sebagai mesin propaganda Orde Baru ke dunia luar sejak tahun 1990 tiba-tiba ikut menyerang Orde Baru dengan isu HAM, demokrasi, bertepatan dengan tersingkirnya CSIS dari Orde Baru. Selain itu The Jakarta Post juga adalah kekuatan di belakang layar yang membangkitkan para LSM yang sudah menjelang mati suri untuk melawan Orde Baru, dan yang lebih penting lagi, The Jakarta Post adalah donatur utama dari gerakan mahasiswa 1997-1998, dan bahkan markas besar mahasiswa saat itu adalah kantor The Jakarta Post!! 
Siapa menyangka bahwa provokator Kerusuhan Mei 1998 adalah kantor redaksi salah satu koran yang paling dihormati di Indonesia?? Tapi semua masuk akal sebab Benny Moerdani adalah bagian dari CSIS dan mewarisi jaringan opsus yang sudah dibangun oleh Ali Moertopo beserta strategi penggunaannya. 
Sedangkan CSIS maupun Benny Moerdani, sebagaimana ditulis Jusuf Wanandi dalam The Shades of Grey/Membuka Tabir Orde Baru sangat dendam sebab Soeharto menyingkirkan mereka dan melupakan jasa Ali Moertopo maupun Hoemardani, patron CSIS. 
Semua bertambah masuk akal bila kita mengingat strategi favorit Ali Moertopo dalam menjatuhkan lawan adalah mendestabilisasi keadaan. Dengan menggunakan cara ini dia berhasil memaksa Soekarno memberikan supersemar kepada Soeharto; dan dengan menempatkan kuda troya bernama Hariman Siregar, Ali Moertopo berhasil memancing mahasiswa Universitas Indonesia untuk terlibat dalam kerusuhan Malari yang pada akhirnya menjatuhkan saingan Ali Moertopo, Jenderal Soemitro. 

Adapun keterangan bahwa Hariman Siregar adalah anak buah Ali Moertopo dan mendapat posisi di senat Universitas Indonesia adalah keterangan Jenderal Soemitro di pembelaan dirinya mengenai Malari. Semua bertambah masuk akal bila kita juga mengingat bahwa Benny Moerdani ada di belakang Megawati ketika kerusuhan 27 Juli 1996 pecah; dan menjelaskan mengapa jenderal-jenderal seperti Agum Gumelar; SBY; Sutiyoso; Hendropriyono berani bersekongkol dengan Megawati mencetuskan Kerusuhan 27 Juli 1996, sebab mereka mendapat dukungan dari Benny Moerdani. 

Soeharto sendiri tampaknya sudah tahu bahwa Benny Moerdani ada di belakang kejatuhan dirinya, sebab sesaat setelah dia lengser keprabon, Soeharto segera merajut hubungan kembali dengan Benny, termasuk pertemuan bertiga antara dirinya, Gus Dur dan Benny di luar kota Jakarta. Berdasarkan semua uraian di atas dapat disimpulkan bahwa CSIS dan Benny Moerdani adalah aktor utama Kerusuhan Mei 1998 dan bukan Wiranto maupun  Prabowo