AKSI DPC

Kantor DPC PPP Kota Pekalongan Diserbu

Pekalongan - Kantor DPC PPP Kota Pekalongan, Jawa Tengah, dirusak puluhan orang. Aksi

kekerasan ini diduga dipicu masalah internal partai berlambang Kabah tersebut.

Informasi yang dihimpun wartawan, aksi perusakan kantor DPC PPP Kota Pekalongan, Jl Karya

Bakti, terjadi dini hari, Senin (23/8/2010).

Awalnya sekitar 50 orang yang mengaku kader PPP datang untuk meminta penjelasan soal

pemilihan Ketua Pimpinan Anak Cabang Kecamatan Pekalongan Barat. Namun massa tidak menemukan

1 orang pun pimpinan DPC Kora Pejalongan. Mereka pun kesal dan kemudian melakukan perusakan.

Hamidin (45), seorang saksi mata,  mengatakan massa mengamuk dan merusak pintu serta

memecahkan kaca-kaca jendela kantor DPC PPP Kota Pekalongan. Hamidin langsung pergi karena

takut menjadi sasaran kemarahan massa.

"Mereka mengamuk sambil berteriak-teriak sehingga saya takut," ujar Hamidin.

Kapolsekta Pekalongan Barat, AKB Sumarjo, membenarkan telah terjadi perusakan kantor DPC PPP

Kota Pekalongan. Menurut Sumarjo, pihaknya belum melakukan tindakan apapun karena kejadian

itu merupakan masalah internal PPP.

DPC PPP Cianjur  Memanas
Ketua DPC PPP (Partai Persatuan Pembangunan) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat (Jabar) diduga kalang kabut dalam menghadapi berbagai permasalalxan yang muncul dan semakin memanas ditubuh PPP dalam menjelang Pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah) Cianjur periode 2011 -2016 mendatang.

Keterangan yang berhasil dihimpun menyebutkan, diduga kalang kabulnya Ketua DPC PPP

Kabupaten Cianjur KH Chumaedi Dimyati, menyinggung permasalahan Irvan Ri-vano Muchtar Ketua Fraksi PPP DPRD Kabupaten Cianjur yang menghadiri

Rapat Konsoilidasi Partai Demokrat (PD) se Jawa Barat di Bandung dengan mengenakan jaket dan atribut PD.Permasalahan koalisi PPP yang telah dibangun dengan PD yang telah menetapkan pasangan calon bupati/wakil bupati (cabup/cawabup) Tjetjep Muchtar (Ketua Pit PD/Bupati Cianjur sekarang) berpasangan dengan Chumaedi. Namun "ditentang keras" oleh sejumlah unsur PHC (Pimpinan Harian Cabang) dan PAC (Pimpinan Anak Cabang) kecamatan PPP, karena dinilai melanggar juklak (petunjuk pelaksanaan) dan mekanisme partai.

Adanya surat instruksi dari DPW PPP Jabar No 392/INST/ l/IV/2010 tentang Instruksi

Pelaksanaan Rapimcab (Rapat Pimpinan Cabang) berdasarkan hasil Rapat DPW PPP Jabar yang dipimpin Ketua DPW PPP Jabar Drs H Numan Abdul Hakim, yang menyatakan menutup perpanjangan pendaftaran balonbup/wabup pada tanggal 25 April 2010 dan DPC PPP Ci-anjur segera melakukan Ra-pimcab untuk menetapkan ca-bup/wabupyang akan diusung PPP paling lambat tanggal 15 atau 16 Juni 2010.

Surat Instruksi dari DPW PPP Jabar tersebut, sebagai jawaban berkaitan dengan surat DPC PPP perihal permohonan arahan kepada DPW. yang akhirnya keluar instruksi seperti itu. Namun, Chumaedi sendiri atas surat instruksi itu. tidak bisa berbuat banyak, sehingga tidak bisa memutuskan untuk melaksanakan Rapimcab pada tanggal 15atau 16Juni dengan alasan masalah biaya.
Disamping itu, diembel-embeli sambil menunggu Tjetjep Muchtar Soleh Ketua Pit PD yang akan mendaftarkan diri menjadi cabup melalui PPP, karena menganggap koalisi yang telah dibangun antara PPP dengan PD beberapa waktu adalah sah.

Ada ancaman ?

Beberapa orang unsur PHC PPP menyatakan kepada Pelita ketidak beranian atau diduga kalang kabutnya Chumaedi sehingga tidak berani menindaklanjuti permasalahan Irvan Rl-vano yang notabene anak bupati dan tidak berani memutuskan waktu Rapimcab karena KH Chumaedi Dimyatimenunggu Tjetjep mendaftar, diduga karena ada ancaman dan tekanan diantaranya terkait dengan kasus dugaan penyelewengan bantuan sosial (Bansos) pembangunan masjid di Sekretariat DPC PPP di Jalan Raya Bandung.

"Saya melihat Chumaedi dalam posisi sulit dan terjepit, karena sudah terkerangkeng akibat kebijakan dan kedekatannya dengan pendopo, sehingga diduga dia kalang kabut. Sehingga tidak berani berbuat untuk keberpihakannya kepada partai, yang akhirnya mengorbankan kepentingan partai. Sebetulnya dia itu, kasihan benar-benar terjepit dan ada dalam posisi sulit," ujar salah seorang unsur PHC.Sebagaimana diberitakan [Pelita. 10/5), Rapat PHC (Pimpinan Harian Cabang) PPP Kabupaten Cianjur, Sabtu (8/5) yang membahas penentuan hari dilaksanakannya Rapimcab PPP untuk menetapkan calon cabup/cawabup yang akan diusung PPP dinilai kacau oleh sejumlah PAC PPP.

Ketua PAC PPP Kecamatan Bojongpicung. Alo Subarna beserta sejumlah ketua PAC PPP kecamatan mengemukakan. Rapat PHC PPP kacau, karena tidak bisa memutuskan atau menentukan kapan akan dilaksanakan Rapimcab untuk membahas dan menetapkan siapa bakal calon bupati/wakil bupati (balonbup/wabup) yang telah mendaftar ke PPP yang akan ditetapkan nanti.

Sedangkan berdasarkan hasil rapat DPW PPP Jabar di Bandung dan diintruksikan kepada PHC PPP Kabupaten Cianjur agar segera melaksanakan Rapimcab PPP paling lambat tanggal 15 atau 16 Mei 2010 ini, untuk menetapkan siapa cabup/cawabup yang akan diusung oleh PPP dalam Pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah) Cianjur periode 2011 -2016.Paksakan kehendak Beberapa orang unsur PHC dan PAC PPP kecamatan menilai sikap Chumaedi yang cenderung mengabaikan instruksi DPW PPP Jabar agar segera melakasanakan Rapimcab paling lambat tanggal 15 atau 16 Juni 2010 sebagai bentuk memaksakan kehendak.

"Memaksakan kehendaknya sangat jelas, selain berdalih jika Rampimcab dilaksanakan tanggal 15 atau 16 Juni 2010 dengan masalah biaya, juga diembel-embeli masih menunggunya Tjetjep Muchtar Soleh mendaftarkan ke PPP dengan alasan koalisi antara Partai Demokrat dengan PPP sah, sedangkan pendaftaran sendiri sudah ditutup sebagaimana surat dari DPW PPP Jabar." ungkapnya.Alo Subarna Ketua PAC PPP Kecamatan Bojongpicungyang mewakili sejumlah PAC PPP

menyatakan kepada Pelita, Minggu (9/5). mendesak kepada Ketua PHC PPP KH Chumaedi Dimyati dapat melaksanakan Juklak dari DPP PPP dan instruksi DPW PPP Jabar agar segera melaksanakan Rapimcab paling lambat tanggal 15 atau 16 Juni 2010 ini untuk menetapkan cabup/cawabup yang akan diusung PPP.
 Instruksi dari DPW PPP

Adanya surat instruksi dari DPW PPP Jabar No 392/INST/ l/IV/2010 tentang Instruksi

Pelaksanaan Rapimcab (Rapat Pimpinan Cabang) berdasarkan hasil Rapat DPW PPP Jabar yang dipimpin Ketua DPW PPP Jabar Drs H Numan Abdul Hakim, yang menyatakan menutup perpanjangan pendaftaran balonbup/wabup pada tanggal 25 April 2010 dan DPC PPP Ci-anjur segera melakukan

Ra-pimcab untuk menetapkan ca-bup/wabupyang akan diusung PPP paling lambat tanggal 15 atau 16 Juni 2010. Sedangkan berdasarkan hasil rapat DPW PPP Jabar di Bandung dan diintruksikan kepada PHC PPP Kabupaten Cianjur agar segera melaksanakan Rapimcab PPP paling lambat tanggal 15 atau 16 Mei 2010 ini, untuk menetapkan siapa cabup/cawabup yang akan diusung oleh PPP dalam Pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah) Cianjur periode 2011 -2016.Paksakan kehendak Beberapa orang unsur PHC dan PAC PPP kecamatan menilai sikap Chumaedi yang cenderung mengabaikan instruksi DPW PPP Jabar agar segera melakasanakan Rapimcab paling lambat tanggal 15 atau 16 Juni 2010 sebagai bentuk memaksakan kehendak.




Ketua DPC PPP : Tak Ada Konflik di Internal PPP
TUBAN-Konflik internal DPC PPP Tuban nampaknya sudah mulai reda. Kabarnya kedua belah pihak

antara Aguk Sahabudin-Nurlina dan ketua DPC PPP terpilih Abdul Fatah sudah ada komunikasi yang jelas.

Islah yang sebelumnya diwacanakan pun dikabarkan sudah berlangsung. Namun kabar itu dibantah oleh ketua DPC PPP Tuban Abdul Fatah. Dikatakan dia, selama ini ditubuh partai berlambang ka'bah tak masalah sedikitpun.

''Nggak ada islah,'' jawaba Abdul Fatah ketika dihubungi via ponselnya kemarin (23/8).

Pasalnya, lanjut dia, selama ini tidak ada masalah dalam tubuh partai berwan hijau ini.

''Islah itu kalau terjadi benturan atau masalah yang menjadi kontroversi. Sementara ( DPC

PPP) sudah nggak ada masalah,'' tegasnya.

Politisi asal Kecamatan Soko ini menilai, protes yang sebelumnya dilakukan oleh wakil ketua

DPC PPP Aguk Sahabudin-Nurlinah, itu merupakan bukan masalah berarti baginya. Sebab, semua sudah dilalui dengan mekanisme yang ada. ''Dan ini sudah diusulkan ke DPW PPP tembusan DPP PPP,'' ungkapnya.

Terpisah, Aguk Sahabudin ketika ditanya tentang hal itu enggan mengomentarinya. ''Saya no comment dulu,'' jawab politisi muda ini.

Diberitakan, digantinya Musyafak Noer oleh Abdul Fatah yang menduduki ketua DPC PPP Tuban menuai polemik. Dua wakil ketua DPC PPP, Aguk Sahabudin dan Nurlina menilai prosedur pemilihan ketua DPC PPP itu ilegal. Mereka menilai, apa yang dilakukan dalam rapat tersebut melanggar AD/ADRT. Pelanggaran itu, dengan ditemukannya sejumlah bukti. Antara lain,

undangan yang dibuat oleh DPC tidak betul. Yakni, undangan bernomor 678/UN/DPC-P3/M/IN/VIII/2010 ditandatangani oleh ketua DPC PPP KH. Taufik Mashuri dan

sekretaris Syamsul Ma'arif. Selain kesalahan tersebut, dalam undangan itu juga terdapat kesalahan acara, yakni memilih dan menetapkan ketua. Namun, hal itu dibantah oleh ketua terpilih. Sebab, semunya sudah sesuai aturan yang ada.


Pengurus DPC PPP Bekasi Demo DPP

Sejumlah pengurus dan kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP)  Kabupaten Bekasi menggelar unjukrasa di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP, Jakarta,
Mereka menolak keputusan DPP yang membekukan kepengurusan DPC PPP Kabupaten Bekasi pimpinan Omin Basuni karena dinilai sebagai keputusan sepihak dan tanpa alasan yang jelas.

Pengunjuk rasa juga menolak Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) yang digelar Maret lalu untuk mengganti kepengurusan Omin.

"Muscablub konon dijamin legalitasnya oleh DPP. Itu adalah bukti arogansi politik dari oknum DPP yang telah memaksakan kehendak dan tidak memahami kondisi objektif DPC PPP Kabupaten Bekasi," kata Sekretaris DPC PPP Kabupaten Bekasi Ahmad Zaidi.

Dikatakannya, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP menyebutkan Muscablub dapat diadakan apabila pengurus harian DPC dalam keadaan tidak mampu melaksanakan tugas sebagaimana diamanatkan oleh musyawarah cabang.

Kenyataannya, kata Ahmad, DPC PPP Kabupaten Bekasi periode 2006-2011 berjalan normal dan banyak kegiatan kepartaian yang telah dijalankan.

"DPC PPP Kabupaten Bekasi pun telah mengikutsertakan kadernya yang terbaik, ketua DPC, dalam Pilkada lalu sebagai calon wakil bupati," katanya.

Menurut Ahmad, Muscablub juga menyalahi AD/ART karena tidak diputuskan dalam musyawarah kerja cabang, juga bukan atas permintaan tertulis lebih dari dua pertiga jumlah pimpinan anak cabang PPP.

"Musyawarah kerja tersebut belum pernah diadakan oleh
DPC Kabupaten Bekasi," katanya.

Pelanggaran lain yang dilakukan DPP, kata Ahmad, adalah mengeluarkan SK DPP No 074/2008 tentang susunan pengurus harian cabang Bekasi masa bakti 2008-2011.

"Padahal SK cabang seharusnya yang mengeluarkan adalah pimpinan wilayah, bukan pusat. Jadi, SK yang dikeluarkan DPP tersebut rancu dan tidak tepat," katanya.

Oleh karena itu, kata Ahmad, pihaknya akan terus melawan, dan akan menduduki kantor DPP PPP yang kini beralamat di Jalan Borobudur Jakarta Pusat hingga ada kejelasan soal pembekuan DPC PPP Kabupaten Bekasi tersebut.

Pengunjukrasa juga mendesak Ketua Umum PPP Suryadharma Ali dan Sekjen Irgan Chairul Mahfiz mundur dari jabatannya karena dinilai tidak mampu mengemban amanat Muktamar VI PPP.