·
DPR DUKUNG PENGEMBANGAN BANDARA SANGIA NIBANDERA DAN PELABUHAN SAMUDERA KOLAKA
November 16, 2010,
Upaya pemerintah Kabupaten Kolaka agar Bandara Sangia Ni Bandera mendapat suntikan dana dari pemerintah pusat, menemui titik terang. Komisi V DPR RI yang membidangi masalah perhubungan berjanji akan mengupayakan agar pengembangan bandara yang dibangun secara swadaya tersebut mendapat porsi anggaran dalam APBN 2011 mendatang.Janji tersebut disampaikan Ketua Rombongan Komisi V DPR RI, Malkan Amin di hadapan Bupati Kolaka, H. Buhari Matta dan sejumlah pimpinan SKPD, kemarin.
Saya kira tidak ada alasan bagi DPR untuk tak memperjuangkan pembangunan bandar udara yang telah dirintis secara swadaya oleh pemerintah, masyarakat dan kalangan dunia usaha di Kolaka ini, janji Malkan Amin. Sementara itu Buhari Matta menyampaikan apresiasinya atas respon Komisi V DPR RI yang akan memperhatikan pembangunan Bandara Sangia Nibandera. Menurutnya perjuangan pemerintah dan masyarakat Kolaka untuk membuat bandara tidak lain untuk kemajuan perekonomian. terlebih Bandara Saniban bisa menjadi lokasi pendaratan alternatif karena posisinya yang strategis. Letaknya yang berada di tepi laut membuat Bandara Sangia Nibandera tetap bisa didarati pesawat dalam kondisi cuaca buruk sekalipun, sehingga oleh tim survei penerbangan sudah memberikan rekomendasi agar bisa menjadi bandara alternatif selain Bandara Haluoleo di Kendari. Dukungan pemerintah pusat sangat kami harapkan kata bupati. Dalam kunjungan kerjanya di Kolaka, Anggota Komisi V DPR Ri juga menyempatkan meninjau Perusahaan Daerah Air Minum, Pelabuhan dan beberapa sarana vital lainnya.
. Ketua Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi V DPR, Malkan Amin di Kolaka, Kamis (11/11). Amin datang bersama 18 anggota Komisi V. Turut serta dalam Kunker ini, tim Kementerian Perhubungan RI diwakili Harry Budiarto dan Kementerian Pekerjaan Umum.
Harry Budiarto yang dikonfirmasi terkait rencana pengembangan Pelabuhan Samudera Kolaka, mengaku untuk tahap awal yang akan dilakukan adalah reklamasi. “Tahun 2011 tahap reklamasi dulu,” katanya.
Bupati Kolaka, Buhari Matta, mengatakan, terkait pengembangan Pelabuhan Samudera Kolaka, pemerintah akan membebaskan kawasan sekitar pelabuhan dari bangunan atau perumahan yang masih ada di kawasan pengembangan pelabuhan.
Selain meninjau Pelabuhan Samudera, Komisi V juga meninjau PDAM Kolaka IKK Latambaga. Meskipun tidak sempat melihat langsung Bandara Sangia Nibandera di Tanggetada, Malkan menjamin pada dasarnya Komisi V sudah mengetahui keberadaan bandara itu. Komisi V menyatakan persetujuan agar pengembangan pembangunan bandara mendapat porsi anggaran dari Kementerian Perhubungan.
Komisi V DPR RI Kunjungan Kerja di Sultra
November 16, 2010, 9:48:44 PM
Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, melakukan kunjungan kerja di Sulawesi Tenggara, Rabu (10/11/2010). Rombongan komisi V ini yang terdiri atas dua belas orang.
Kunjungan komisi V DPR RI ini dijadwalkan akan meninjau tiga lokasi yakni, lokasi pembangunan Pelabuhan Kontainer Bungkutoko, pembangunan Jembatan Bahteramas kota lama, dan lokasi pembangunan masjid Al-alam. Sesaat sebelum rombongan meninjau tiga lokasi tersebut, Gubernur Sultra Nur Alam memaparkan gambaran umum provinsi Sultra. Yakni kondisi administrasi wilayah, kondisi umum daerah, indikator makro ekonomi, dan potensi Sultra. Selain itu pula Nur Alam juga memaparkan tentang kondisi infrastruktur Sultra, baik darat, laut maupun udara.Sesaat setelah pemaparan tersebut rombongan kunjungan kerja anggota DPR RI Komisi V langsung meninjau Bandara Haluoleo yang akan dilanjutkan dengan peninjauan tiga lokasi dan, diskusi di rumah jabatan Gubernur, pukul 1900 Wita.
KOMISI VII DPR MERASA PRIHATIN DENGAN KONDISI TAILING YANG MEMBUAT DANGKAL SUNGAI AIKWA MIMIKANovember 16, 2010, 9:48:44 PM
Komisi VII DPR merasa prihatin setelah mendengar paparan Bupati Mimika Klemen Tinal di Pendopo Bupati Mimika. ”Pembuangan tailing (limbah tambang) Freeport membuat Sungai Aijkwa menjadi sempit dan dangkat” pernyataan tersebut disampaikan Ketua Rombongan komisi VII DPR yang melakukan kunjungan kerja ke Propinsi Papua, Timika, rombongan sebanyak 10 orang anngota, rombongan melakukan pertemuan dengan Bupati Mimika Klemen Tinal dan jajarannya Rabu (3/11) Siang.
Ketua Tim kunker Komisi VII DPR Drs. Effendi M.S. Simbolon mengatakan bahwa pihaknya akan menampung seluruh keluhan dan permintaan warga Meramu yang menggunakan transportasi sungai Aijkwa sebagai sarana tranportasi. Dan permintaan tersebut akan ditindaklanjuti pemerintah pusat. Mengingat pembuangan tailing (limbah tambang) yang sudah meresahkan masarakat tersebut.
Komisi VII DPR juga tidak menutup kemungkinan adanya temuan pelanggaran kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup (LH) yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia (PTFI) di Timika, Kabupaten Mimika, Papua.
Berdasarkan hasil kunjungan tersebut, Komisi VII DPR berprinsip low inforcement UU RI No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah diberlakukan, pemerintah pusat memegang kewenangan bersifat universal. Artinya sebagian besar kewenangan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dilimpahkan kepada pemerintah daerah (Kabupaten/Kota dan Provinsi) termasuk pengelolahan lingkungan. Kecuali dalam urusan politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiscal, agama serta kewenangan lain.
Bupati Mimika Klemen Tinal mengatakan bahwa, PT Freeport Indonesia membuang limbah pasir bercampur bahan kimia ke sungai Aijkwa. Pencemaran sungai juga telah menyebabkan produksi sagu dan ikan menurun. Wakil Bupati Mimika Abdul Muis berharap agar Komisi VII DPR yang membidangi masalah lingkungan dan sumber daya energi meninjau ulang izin pembuangan limbah PT FI, dan sebaiknya Komisi VII DPR meninjau langsung kemuara sungai Aikwa yang telah mengalami pendangkalan.
Dia juga menambahkan bahwa sebenarnya sudah lama persoalan pencemaran limbah tailing, PT FI dituding telah mencemari lingkungan sungai di kampung Omawita, Kabupaten Mimika masyarakat setempat mengeluh akan cita rasa tambelo, siput dan kerang diwilayh mereka, padahal wilayah kampung Omawita berada diluar lokasi PT FI, ternyata ikut terkena dampak limbah tailing.
Atas keluahan masyarakat maka IPB, UNCEN dan beberapa LSM di Papua melakukan penelitian, yaitu Study On Mollusc Consumption Among People Reside Around Mimika’s Estaries). Hasil studi itu menyebutkan tambelo, siput dan kerang berubah warna menjadi bintik-bintik hitam dan rasanya pahit, sebagian besar penduduk menganggap cita rasa dan warna ini terjadi karena pengaruh limbah tailing di sungai-sungai mereka.
Mengacu pada aturan perundangan Lingkungan Hidup maka sejak UU no.4 tahun 1982 diberlakukan, Pemerintah RI dapat melakukan tindakan peradilan terutama ketika terbukti melanggar atau mencemarkan lingkungan akibat aktivitas perusahaan, dan hingga kini peranserta masyarakat dan pemerintah di Kabupaten Mimika belum jelas.
KUNJUNGAN KERJA DPR
Perlu ada badan khusus yang menangani persoalan kesehatan jiwa Karena selama ini pemerintah hanya memperhatikan kesehatan fisik sementara kesehatan jiwa kurang mendapat perhatian,”kata anggota DPR Surya Chandra Suryapty seusai meninjau pengungsi di Gudang Bulog Mertoyudan, Magelang, Senin (15/11).
Menurut Surya, dirinya banyak menemukan pengungsi menderita penyakit ISPA (inspeksi saluran pernapasan akut) karena banyaknya debu vulkanik di udara sekitar karena itu untuk pencegahan perlu memakai masker didalam ruangan pengungsian. “Ini Perlu sosialisasi dan dibiasakan pemakaian masker,”katanya.
Peninjauan ini bertujuan melaksanakan fungsi dewan yaitu fungsi pengawasan anggaran terkait penanganan bencana. Soal kesehatan pengungsi, ditiap barak pengungsian sudah ada posko kesehatan yang dikelola oleh puskesmas dan dinas kesehatan. “Yang perlu diperhatikan juga kebersihan mandi cuci kakus (MCK),"ujarnya.
Dia mengatakan, partisipasi masyarakat dalam penanganan bencana sangat baik terutama para relawan. Yang harus ditingkatkan yaitu, peran psikologi dan ulama juga penting untuk meningkatkan mental masyarakat yang menjadi korban.
perlu ada interaksi langsung dengan anak-anak korban bencana dengan cara meluangkan waktu untuk mereka agar dapat mengurangi trauma mereka akibat merapi.
K DPR DAN BURT TINJAU PENGUNGSI GUDANG BULOG MERTOYUDAN
November 16, 2010, 9:48:44 PM
Ketua DPR Marzuki Alie beserta 15 orang anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR meninjau langsung para pengungsi Gudang 501 Bulog Mertoyudan, Magelang
“Kami datang untuk melihat langsung kondisi saudara-saudara dalam rangka tanggap darurat yang dilakukan oleh pemerintah saat ini,”kata Ketua DPR dihadapan ribuan pengungsi, Senin, (15/11).
DPR sudah mengirim banyak tim ke lokasi bencana merapi, pertama tim komisi VIII DPR, kemudian menerjunkan seluruh anggota DPR Dapil Jateng dan DIY. “Tim yang sekarang adalah tim spontanitas sebagai rasa empati dipimpin langsung oleh Ketua DPR,”katanya.
DPR melakukan pengawasan bagaimanapelaksanaan tanggap darurat dan persiapan rekonstruksi dan rehabilitas paska bencana, untuk mengembalikan para pengungsi ke daerah asalnya atau ketempat relokasi.
Pada kesempatan tersebut, DPR juga membawa bantuan untuk keperluan pengungsi sebagai wujud empati anggota DPR dan karyawan sekretariat jenderal DPR RI yang terdiri atas 31 item diataranya beras, susu, telur, obat-obatan dan lain-lain.
“DPR juga sudah menyetujui anggaran yang diminta oleh pemerintah untuk tanggap darurat dan untuk membeli ternak yang ditinggal atau mati akibat letusan Gunung Merapi,”ujarnya.
Dia mengatakan, Menkokesra diperintah langsung oleh Presiden untuk melaksanakan pembelian ternak para pengungsi dengan anggaran Rp 100 Miliar. “Percayalah allah tidak akan menguji hambanya melebihi kemampuan. Ini sebagai ujian jika kita sabar dan ikhlas menerima ujian ini, insya allah akan diberi nikmat dan imbalan yang lebih besar,”tambahnya.
Rekonstruksi dan rehabilitasi nanti akan dilaksanakan oleh BNPB. Sementara anggota DPR yang berasal dari Dapil Jateng dan DIY akan mengawasi pelaksanaan rekonstruksi dan rehabilitasi. “DPR akan mengawal dan memperjuangkan anggaran untuk rehabilitas dan rekonstruksi.
DPR mengharap Menkokesra langsung saja melakukan pembelian sapi masyarakat korban bencana merapi. “Kalau nunggu sampai sebulan keburu mati. petunjuk pelaksana (Juklak) cukup dengan SK Menteri karena itu berdasarkan instruksi presiden.
Anggaran bencana yang disetujui DPR pada tahun 2010 sebesar Rp 3.7 Triliun untuk semua bencana, sementara untuk pembelian sapi dan ternak lainnya sebesar Rp 100 miliar, untuk menteri pertanian sebesar Rp 150 miliar khusus tanggap darurat.
“Yang utama yaitu perlu penanganan paska bencana soal pemulihan ekonomi masyarakat yang sempat lumpuh melibatkan seluruh kemeterian terkait,”katanya.
DPR DUKUNG PENGEMBANGAN BANDARA SANGIA NIBANDERA DAN PELABUHAN SAMUDERA KOLAKA
November 16, 2010,
Upaya pemerintah Kabupaten Kolaka agar Bandara Sangia Ni Bandera mendapat suntikan dana dari pemerintah pusat, menemui titik terang. Komisi V DPR RI yang membidangi masalah perhubungan berjanji akan mengupayakan agar pengembangan bandara yang dibangun secara swadaya tersebut mendapat porsi anggaran dalam APBN 2011 mendatang.Janji tersebut disampaikan Ketua Rombongan Komisi V DPR RI, Malkan Amin di hadapan Bupati Kolaka, H. Buhari Matta dan sejumlah pimpinan SKPD, kemarin.
Saya kira tidak ada alasan bagi DPR untuk tak memperjuangkan pembangunan bandar udara yang telah dirintis secara swadaya oleh pemerintah, masyarakat dan kalangan dunia usaha di Kolaka ini, janji Malkan Amin. Sementara itu Buhari Matta menyampaikan apresiasinya atas respon Komisi V DPR RI yang akan memperhatikan pembangunan Bandara Sangia Nibandera. Menurutnya perjuangan pemerintah dan masyarakat Kolaka untuk membuat bandara tidak lain untuk kemajuan perekonomian. terlebih Bandara Saniban bisa menjadi lokasi pendaratan alternatif karena posisinya yang strategis. Letaknya yang berada di tepi laut membuat Bandara Sangia Nibandera tetap bisa didarati pesawat dalam kondisi cuaca buruk sekalipun, sehingga oleh tim survei penerbangan sudah memberikan rekomendasi agar bisa menjadi bandara alternatif selain Bandara Haluoleo di Kendari. Dukungan pemerintah pusat sangat kami harapkan kata bupati. Dalam kunjungan kerjanya di Kolaka, Anggota Komisi V DPR Ri juga menyempatkan meninjau Perusahaan Daerah Air Minum, Pelabuhan dan beberapa sarana vital lainnya.
. Ketua Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi V DPR, Malkan Amin di Kolaka, Kamis (11/11). Amin datang bersama 18 anggota Komisi V. Turut serta dalam Kunker ini, tim Kementerian Perhubungan RI diwakili Harry Budiarto dan Kementerian Pekerjaan Umum.
Harry Budiarto yang dikonfirmasi terkait rencana pengembangan Pelabuhan Samudera Kolaka, mengaku untuk tahap awal yang akan dilakukan adalah reklamasi. “Tahun 2011 tahap reklamasi dulu,” katanya.
Bupati Kolaka, Buhari Matta, mengatakan, terkait pengembangan Pelabuhan Samudera Kolaka, pemerintah akan membebaskan kawasan sekitar pelabuhan dari bangunan atau perumahan yang masih ada di kawasan pengembangan pelabuhan.
Selain meninjau Pelabuhan Samudera, Komisi V juga meninjau PDAM Kolaka IKK Latambaga. Meskipun tidak sempat melihat langsung Bandara Sangia Nibandera di Tanggetada, Malkan menjamin pada dasarnya Komisi V sudah mengetahui keberadaan bandara itu. Komisi V menyatakan persetujuan agar pengembangan pembangunan bandara mendapat porsi anggaran dari Kementerian Perhubungan.
Komisi V DPR RI Kunjungan Kerja di Sultra
November 16, 2010, 9:48:44 PM
Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, melakukan kunjungan kerja di Sulawesi Tenggara, Rabu (10/11/2010). Rombongan komisi V ini yang terdiri atas dua belas orang.
Kunjungan komisi V DPR RI ini dijadwalkan akan meninjau tiga lokasi yakni, lokasi pembangunan Pelabuhan Kontainer Bungkutoko, pembangunan Jembatan Bahteramas kota lama, dan lokasi pembangunan masjid Al-alam. Sesaat sebelum rombongan meninjau tiga lokasi tersebut, Gubernur Sultra Nur Alam memaparkan gambaran umum provinsi Sultra. Yakni kondisi administrasi wilayah, kondisi umum daerah, indikator makro ekonomi, dan potensi Sultra. Selain itu pula Nur Alam juga memaparkan tentang kondisi infrastruktur Sultra, baik darat, laut maupun udara.Sesaat setelah pemaparan tersebut rombongan kunjungan kerja anggota DPR RI Komisi V langsung meninjau Bandara Haluoleo yang akan dilanjutkan dengan peninjauan tiga lokasi dan, diskusi di rumah jabatan Gubernur, pukul 1900 Wita.
KOMISI VII DPR MERASA PRIHATIN DENGAN KONDISI TAILING YANG MEMBUAT DANGKAL SUNGAI AIKWA MIMIKANovember 16, 2010, 9:48:44 PM
Komisi VII DPR merasa prihatin setelah mendengar paparan Bupati Mimika Klemen Tinal di Pendopo Bupati Mimika. ”Pembuangan tailing (limbah tambang) Freeport membuat Sungai Aijkwa menjadi sempit dan dangkat” pernyataan tersebut disampaikan Ketua Rombongan komisi VII DPR yang melakukan kunjungan kerja ke Propinsi Papua, Timika, rombongan sebanyak 10 orang anngota, rombongan melakukan pertemuan dengan Bupati Mimika Klemen Tinal dan jajarannya Rabu (3/11) Siang.
Ketua Tim kunker Komisi VII DPR Drs. Effendi M.S. Simbolon mengatakan bahwa pihaknya akan menampung seluruh keluhan dan permintaan warga Meramu yang menggunakan transportasi sungai Aijkwa sebagai sarana tranportasi. Dan permintaan tersebut akan ditindaklanjuti pemerintah pusat. Mengingat pembuangan tailing (limbah tambang) yang sudah meresahkan masarakat tersebut.
Komisi VII DPR juga tidak menutup kemungkinan adanya temuan pelanggaran kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup (LH) yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia (PTFI) di Timika, Kabupaten Mimika, Papua.
Berdasarkan hasil kunjungan tersebut, Komisi VII DPR berprinsip low inforcement UU RI No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah diberlakukan, pemerintah pusat memegang kewenangan bersifat universal. Artinya sebagian besar kewenangan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dilimpahkan kepada pemerintah daerah (Kabupaten/Kota dan Provinsi) termasuk pengelolahan lingkungan. Kecuali dalam urusan politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiscal, agama serta kewenangan lain.
Bupati Mimika Klemen Tinal mengatakan bahwa, PT Freeport Indonesia membuang limbah pasir bercampur bahan kimia ke sungai Aijkwa. Pencemaran sungai juga telah menyebabkan produksi sagu dan ikan menurun. Wakil Bupati Mimika Abdul Muis berharap agar Komisi VII DPR yang membidangi masalah lingkungan dan sumber daya energi meninjau ulang izin pembuangan limbah PT FI, dan sebaiknya Komisi VII DPR meninjau langsung kemuara sungai Aikwa yang telah mengalami pendangkalan.
Dia juga menambahkan bahwa sebenarnya sudah lama persoalan pencemaran limbah tailing, PT FI dituding telah mencemari lingkungan sungai di kampung Omawita, Kabupaten Mimika masyarakat setempat mengeluh akan cita rasa tambelo, siput dan kerang diwilayh mereka, padahal wilayah kampung Omawita berada diluar lokasi PT FI, ternyata ikut terkena dampak limbah tailing.
Atas keluahan masyarakat maka IPB, UNCEN dan beberapa LSM di Papua melakukan penelitian, yaitu Study On Mollusc Consumption Among People Reside Around Mimika’s Estaries). Hasil studi itu menyebutkan tambelo, siput dan kerang berubah warna menjadi bintik-bintik hitam dan rasanya pahit, sebagian besar penduduk menganggap cita rasa dan warna ini terjadi karena pengaruh limbah tailing di sungai-sungai mereka.
Mengacu pada aturan perundangan Lingkungan Hidup maka sejak UU no.4 tahun 1982 diberlakukan, Pemerintah RI dapat melakukan tindakan peradilan terutama ketika terbukti melanggar atau mencemarkan lingkungan akibat aktivitas perusahaan, dan hingga kini peranserta masyarakat dan pemerintah di Kabupaten Mimika belum jelas.
KUNJUNGAN KERJA DPR
Perlu ada badan khusus yang menangani persoalan kesehatan jiwa Karena selama ini pemerintah hanya memperhatikan kesehatan fisik sementara kesehatan jiwa kurang mendapat perhatian,”kata anggota DPR Surya Chandra Suryapty seusai meninjau pengungsi di Gudang Bulog Mertoyudan, Magelang, Senin (15/11).
Menurut Surya, dirinya banyak menemukan pengungsi menderita penyakit ISPA (inspeksi saluran pernapasan akut) karena banyaknya debu vulkanik di udara sekitar karena itu untuk pencegahan perlu memakai masker didalam ruangan pengungsian. “Ini Perlu sosialisasi dan dibiasakan pemakaian masker,”katanya.
Peninjauan ini bertujuan melaksanakan fungsi dewan yaitu fungsi pengawasan anggaran terkait penanganan bencana. Soal kesehatan pengungsi, ditiap barak pengungsian sudah ada posko kesehatan yang dikelola oleh puskesmas dan dinas kesehatan. “Yang perlu diperhatikan juga kebersihan mandi cuci kakus (MCK),"ujarnya.
Dia mengatakan, partisipasi masyarakat dalam penanganan bencana sangat baik terutama para relawan. Yang harus ditingkatkan yaitu, peran psikologi dan ulama juga penting untuk meningkatkan mental masyarakat yang menjadi korban.
perlu ada interaksi langsung dengan anak-anak korban bencana dengan cara meluangkan waktu untuk mereka agar dapat mengurangi trauma mereka akibat merapi.
K DPR DAN BURT TINJAU PENGUNGSI GUDANG BULOG MERTOYUDAN
November 16, 2010, 9:48:44 PM
Ketua DPR Marzuki Alie beserta 15 orang anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR meninjau langsung para pengungsi Gudang 501 Bulog Mertoyudan, Magelang
“Kami datang untuk melihat langsung kondisi saudara-saudara dalam rangka tanggap darurat yang dilakukan oleh pemerintah saat ini,”kata Ketua DPR dihadapan ribuan pengungsi, Senin, (15/11).
DPR sudah mengirim banyak tim ke lokasi bencana merapi, pertama tim komisi VIII DPR, kemudian menerjunkan seluruh anggota DPR Dapil Jateng dan DIY. “Tim yang sekarang adalah tim spontanitas sebagai rasa empati dipimpin langsung oleh Ketua DPR,”katanya.
DPR melakukan pengawasan bagaimanapelaksanaan tanggap darurat dan persiapan rekonstruksi dan rehabilitas paska bencana, untuk mengembalikan para pengungsi ke daerah asalnya atau ketempat relokasi.
Pada kesempatan tersebut, DPR juga membawa bantuan untuk keperluan pengungsi sebagai wujud empati anggota DPR dan karyawan sekretariat jenderal DPR RI yang terdiri atas 31 item diataranya beras, susu, telur, obat-obatan dan lain-lain.
“DPR juga sudah menyetujui anggaran yang diminta oleh pemerintah untuk tanggap darurat dan untuk membeli ternak yang ditinggal atau mati akibat letusan Gunung Merapi,”ujarnya.
Dia mengatakan, Menkokesra diperintah langsung oleh Presiden untuk melaksanakan pembelian ternak para pengungsi dengan anggaran Rp 100 Miliar. “Percayalah allah tidak akan menguji hambanya melebihi kemampuan. Ini sebagai ujian jika kita sabar dan ikhlas menerima ujian ini, insya allah akan diberi nikmat dan imbalan yang lebih besar,”tambahnya.
Rekonstruksi dan rehabilitasi nanti akan dilaksanakan oleh BNPB. Sementara anggota DPR yang berasal dari Dapil Jateng dan DIY akan mengawasi pelaksanaan rekonstruksi dan rehabilitasi. “DPR akan mengawal dan memperjuangkan anggaran untuk rehabilitas dan rekonstruksi.
DPR mengharap Menkokesra langsung saja melakukan pembelian sapi masyarakat korban bencana merapi. “Kalau nunggu sampai sebulan keburu mati. petunjuk pelaksana (Juklak) cukup dengan SK Menteri karena itu berdasarkan instruksi presiden.
Anggaran bencana yang disetujui DPR pada tahun 2010 sebesar Rp 3.7 Triliun untuk semua bencana, sementara untuk pembelian sapi dan ternak lainnya sebesar Rp 100 miliar, untuk menteri pertanian sebesar Rp 150 miliar khusus tanggap darurat.
“Yang utama yaitu perlu penanganan paska bencana soal pemulihan ekonomi masyarakat yang sempat lumpuh melibatkan seluruh kemeterian terkait,”katanya.
Republika Online - SUKABUMI--Warga yang terdiri dari mahasiswa dan dosen Universitas Muhammadiyah Sukabumi Jawa Barat dalam memaknai malam hari raya Idul Adha 1431 H menggelar doa bersama di halaman kampus...
·
Republika Online -BENGKULU--Malam takbiran yang digelar Warga Muhammadiyah setempat dalam menyambut Idul Adha 1431 H Senin malam pelaksanaannya terganggu akibat diguyur hujan lebat dan petir, sehingga takbir...
·
Republika Online - Dr Sabeel Ahmed seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ketika menuju hotel setiba dari bandara, Direktur GainPeace Project itu menyaksikan banyak sekali masjid di sepanjang...
·
Republika Online - PANDEGLANG--Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) asal daerah pemilihan Banten I, Kabupaten Pandeglang dan Lebak, Ratu Siti Romlah, membagi-bagikan hewan kurban untuk masyarakat Pandeglang....
·
Republika Online - JAKARTA
·
LINTAS BERITA
Republika Online - MEDAN
okezone.com - Jamaah Muhammadiyah Kota Depok memperingati hari raya Idul Adha 1413 H, besok, dengan menggelar salat Ied di 28 lokasi yang tersebar di 11 kecamatan. Hal itu sudah diinstruksikan kepada pengurus ranting Mu...
okezone.com - Wacana untuk memiskinkan tersangka korupsi mendapat apresiasi kalangan Nahdhotul Ulama (NU). Sebab, dengan pemiskinan itu diyakini akan membuat jera
Tidak ada komentar:
Posting Komentar