Konsolidasi

 

Parmusi Anggap Bachtiar Korban Tebang Pilih

Bachtiar Chamsyah (ANTARA/Idhad Zakaria)

 

 

Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) menganggap penetapan ketua umumnya, Bachtiar Chamsyah, sebagai tersangka dugaan korupsi dan kini ditahan di Rumah Tahanan Cipinang sebagai korban praktik hukum tebang pilih.

"Perlakuan diskriminatif, tendensius, dan tebang pilih sangat terlihat jelas dalam kasus yang menimpa Bachtiar Chamsyah," kata Sekjen Parmusi Imam Suhardjo pada pembukaan Mukernas I Parmusi di Jakarta, Sabtu.

Mantan Menteri Sosial itu ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan sapi impor dan mesin jahit di Departemen Sosial pada 2006 dengan kerugian negara masing-masing Rp3,6 miliar dan Rp24 miliar.

"Itu semua kan kebijakan. Katanya kebijakan tidak bisa dikriminalkan. Kasus Century jauh lebih besar dan lebih jelas malah jadi kasus senda gurau," kata Imam.

Menurut Imam, Bachtiar bersumpah dari pengadaan sapi impor dan mesin jahit tersebut tidak ada uang yang mengalir ke kantongnya.

Bachtiar juga mengirim tim hukumnya ke Mukernas Parmusi untuk memberikan penjelasan secara detil agar koleganya di organisasi itu bisa menilainya.

"Kata Pak Bachtiar, Parmusi harus mengkaji dan menganalisa kasusnya. Kalau memang bersalah, maka ia minta tidak usah dibela," kata Imam.(*)

Penahanan Bachtiar Chamsyah Ditambah

Penahanan Bachtiar Chamsyah Ditambah
Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menambah masa penahanan mantan Menteri Sosial Bacthiar Chamsyah menjadi 40 hari.

"Penahanan jika melewati batas 20 hari diperpanjang menjadi 40 hari ke depan," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, di Jakarta, Senin. Bachtiar sudah ditahan KPK sejak 5 Agustus 2010 karena tersandung kasus pengadaan sarung, mesin jahit, dan sapi impor.

Terkait permohonan penangguhan penahanan, Johan Budi mengatakan, sampai Senin belum diputuskan apakah dikabulkan atau tidak oleh penyidik. KPK menahan mantan Menteri Sosial itu dengan status tersangka dalam kasus  pengadaan sarung.

Penahanan dilakukan setelah penyidik memeriksa Bachtiar selama 5,5 jam, sejak pukul 10.00 WIB. Bachtiar kemudian ditahan di rumah tahanan Cipinang, Jakarta Timur.

KPK mengindikasikan dalam kasus pengadaan sapi, negara dirugikan hingga Rp3,6 miliar. Sedangkan kasus mesin jahit diduga merugikan negara Rp24,5 miliar.

Sementara itu terkait pengadaan sarung, KPK menduga negara telah dirugikan sekitar Rp11 miliar. Pengadaan sarung ini menghabiskan uang negara Rp25 milia

PPP tidak setuju dengan semangat parpol besar yang ingin meningkatkan

Parliamentary Threshold (PT) menjadi 5 persen. Jika alasannya untuk penyederhanaan parpol,

caranya bukan menaikkan menjadi 5 persen, tetapi lebih baik sekalian menjadi 10 persen.

"Kalau PT dinaikkan menjadi 5 persen itu akan membentuk oligarki kekuasaan. Kalau memang mau

menyederhanakan parpol, ya seharusnya PT besar sekalian, sampai 10 persen," ujar Wasekjen

DPP PPP M Romahurmuzy kepada detikcom, Kamis (12/8/2010).

Menurut Romi, PPP sebenarnya sudah puas dengan PT 2,5 persen saja. Kalau angka PT tersebut

dinaikkan lagi, maka besarannya jangan tanggung-tanggung.

"Belajar dari Pemilu 2009, dengan PT 2,5 persen saja, 18 juta suara rakyat tidak terwakili.

Itu setara dengan tiga fraksi di DPR, PKB Gerindra, dan Hanura," keluh Romi.

Dengan asumsi pengingkatan PT menjadi 10 persen, lanjut Romi, jelas hanya partai besar yang

akan bertahan. Sehingga pernyederhanaan parpol akan terasa efektif dan nyata. Tidak seperti

saat dinaikkan menjadi 5 persen. "Kita tinggal pilih mau ikut yang mana," papar Romi.\

Hamzah Haz Jenguk Bachtiar Chamsyah

Sehari menjelang puasa Ramadan, Bachtiar Chamsyah banyak dikunjungi para

koleganya. Setelah sebelumnya Menag Suryadharma Ali, kini mantan Wapres Hamzah Haz juga

datang.

"Pak Hamzah Haz menjenguk Pak Bachtiar," kata Kepala Rutan Cipinang, Edi Kurniadi, kepada


Menurut Edi, mantan Ketua Umum PPP itu tiba sekitar pukul 11.00 WIB. Hingga pukul 11.15 WIB,

Hamzah masih menjenguk Bachtiar.

"Pak Hamzah menjenguknya sesuai protokol biasa saja," lanjut Edi.

Bachtiar Chamsyah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara pengadaan sarung

di Kemensos tahun 2006-2008 pada Kamis 4 Agustus. Bachtiar tetap berpegang teguh jika tidak

ada yang salah dalam pengadaan ini. Bachtiar juga menjadi tersangka untuk kasus pengadaan

sapi dan mesin jahit.

Namun menurut KPK, proses pengadaan ini membuat negara merugi miliaran rupiah. Bachtiar

dijerat dengan pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

PPP Serukan Waspadai Gagasan Akbar soal Partai 5 Buah

Ketua DPP PPP Lukman Hakim Saifudin meminta publik mewaspadai menaikkan

parliamentary threshold (PT) menjadi 5 persen dan gagasan parpol hanya 5 buah. Gagasan ini

tidak hanya akan mematikan demokrasi tetapi juga bisa merampas hak politik seseorang.

"Hati-hati dengan isu menaikkan PT menjadi 5 persen. Penyederhanaan jumlah parpol di

parlemen yang terlalu ekstrem justru akan mematikan proses demokratisasi," kata Lukman.


Menurut wakil ketua MPR ini, semua komponen bangsa harus waspada dengan gagasan-gagasan yang

ingin mengembalikan perpolitikan nasional seperti pada zaman Orde Baru. Sebab, jika

masyarakat teledor dengan gagasan tersebut, bukan tidak mungkin demokrasi akan kembali

terpuruk.

"Bangsa ini harus tetap dijaga agar tak kembali mengulang praktik buruk masa lalu yaitu

berseminya oligarki dan kartelisasi penguasa-pengusaha akibat terlalu minimnya parpol,"

tegasnya.

Politisi muda potensial PPP ini, jumlah parpol yang sekarang berada di DPR sudah cukup ideal

untuk membendung praktik kartelisasi politik dan sistem oligarkhi. "Jumlah yang ada sekarang

sudah memadai untuk terciptanya saling kontrol dalam hubungan kelembagaan kita," tegas

Lukman.

Sebelumnya diberitakan, Akbar Tandjung mengusulkan agar jumlah partai di Indonesia sebaiknya

5 buah saja. Alasannya jumlah partai yang sederhana akan memaksimalkan fungsi pelayanan dan

penguatan sistem presidensiil yang sedang ditata.

Kantor DPC PPP Kota Pekalongan Dirusak Massa

Pekalongan - Kantor DPC PPP Kota Pekalongan, Jawa Tengah, dirusak puluhan orang. Aksi

kekerasan ini diduga dipicu masalah internal partai berlambang Kabah tersebut.

 Gelombang aksi perusakan kantor DPC PPP Kota Pekalongan, Jl Karya Bakti, terjadi dini hari, Senin (23/8/2010).

Awalnya sekitar 50 orang yang mengaku kader PPP datang untuk meminta penjelasan soal pemilihan Ketua Pimpinan Anak Cabang Kecamatan Pekalongan Barat. Namun massa tidak menemukan seorang pun pimpinan DPC Kora Pejalongan. Mereka pun kesal dan kemudian melakukan perusakan.

Hamidin (45), seorang saksi mata,  mengatakan massa mengamuk dan merusak pintu serta

memecahkan kaca-kaca jendela kantor DPC PPP Kota Pekalongan. Hamidin langsung pergi karenatakut menjadi sasaran kemarahan massa.

Kapolsekta Pekalongan Barat, AKB Sumarjo, membenarkan telah terjadi perusakan kantor DPC PPP

Kota Pekalongan. Menurut Sumarjo, pihaknya belum melakukan tindakan apapun karena kejadian

itu merupakan masalah internal PPP. Sejumlah tokoh dan simpatisan PPP Pekalongan menyayangkan kejadian tersebut

 DPW PPP Babel Lakukan Konsolidasi

Sungailiat, Bangka  Dewan Pengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Provinis Bangka Belitung, akan melakukan konsolidasi dengan para kiai untuk meraih dukungan pada Pemilihan Umum 2014.

"Sebagai partai Islam, sudah selayaknya kita melakukan konsolidasi dengan kiai untuk meraih dukungan pada Pemilu 2014," kata Ketua DPW PPP Provinsi Bangka Belitung, Yusroni Yazid, di Sungailiat, Sabtu.

Ia mengatakan, keberadaan kiai tidak bisa dilepaskan dari PPP mengingat peran kiai sebagai garda depan bagi pembangunan daerah.

"Kita optimis dengan keterlibatan para kiai, PPP pada pemilu 2014 akan mendapat dukungan suara yang cukup besar dibandingkan dengan pemilu 2009," katanya.

Menurut Yusroni, PPP tetap komitmen akan mempertahankan ideologi Islam sebagai dasar prinsip partai dan tidak menjadi partai terbuka.

"PPP istiqomah dengan jatidirinya serta bersikap bahwa Islam tidak hanya dalam bentuk atribut dan aksesoris melainkan sebagai ideologi yang perlu diaplikasikan," katanya.

Ia mengatakan, terkait rencana menghadapi pemilu 2014, dirinya telah diundang ke Dewan Pengurus Pusat (DPP) di Jakarta untuk membahas langkah strategis.

"Saya mendapat undangan dari DPP PPP di Jakarta untuk membahas berbagai rencana partai termasuk barangkali membahas lebih dalam mengenai konsolidasi dengan para kiai," katanya.

Menurutnya, hasil pertemuan dengan DPP PPP, ada beberapa hal yang dipastikan harus dilaksanakan di setiap masing - masing DPW.

"Saya optimis, melalui konsolidasi dengan para kiai selain mempererat silahturahim juga akan membantu perolehan suara partai," katanya.